Pengamat: Capres Ideal 2024 yang Mampu Atasi Persoalan Ekonomi Ilustrasi warga negara menjalankan hak politiknya di kotak suara. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

MerahPutih.com - Kontestasi Pilpres 2024 menghangat di tengah munculnya friksi di internal PDI Perjuangan. Hal itu mencuat saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara pertemuan kader dan pejabat daerah PDIP di Semarang.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Herryansyah menyarankan agar publik dan elite parpol tidak terjebak euforia figur capres yang besar karena survei.

Apalagi, di tengah persoalan ekonomi dan utang luar negeri pemerintah dan BUMN yang sudah dalam status "lampu kuning", yakni lebih dari Rp 8.000 triliun pada 2021 dan berpotensi membengkak menjadi Rp 10.000 triliun di akhir 2024.

Baca Juga:

Peluang Sejumlah Tokoh di Pilpres 2024 Versi IPR

"Kita jangan terjebak pada euforia figur capres yang besar di survei. Jika fokus Pilpres 2024 kagum pesona capres, tapi ujungnya capres terpilih malah menambah utang negara dengan berbagai macam alasan kebijakan itu namanya ngeles" kata Hery kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (8/6) malam.

“Itu sama dengan menggiring anak cucu kita ke dalam jurang kesusahan yang tidak berkesudahan pasca-2024," sambung Herry

Menurut Herry, figur capres 2024 tidak perlu sibuk bermain medsos dan pencitraan, tapi tidak memiliki jaringan keuangan luar negeri, kecakapan finansial, serta modal yang cukup guna menyelesaikan persoalan utang negara.

"Dear capres 2024, capres siapa pun Anda bahkan diusung partai hantu blauk dari hutan belantara pun, akan saya pilih dan kampanyekan dengan syarat dia bisa konkret menegosiasikan utang RI dan bunganya sebelum 2024. Juga capres wajib miliki network finansial luar negeri yang kuat untuk buyback surat utang RI yang jatuh tempo 2021-2024. Itu jelas kongkret," jelas Herry.

Hasil survei Parameter Politik Indonesia terkait elektabilitas capres. ANTARA/HO-Survei Parameter Politik Indonesia
Hasil survei Parameter Politik Indonesia terkait elektabilitas capres. ANTARA/HO-Survei Parameter Politik Indonesia

Herry husnuzan bahwa utang jumbo era Presiden Jokowi yang saat ini digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, maka presiden berikutnya harus bisa memberi solusi konkret penyelesaian utang negara.

"Pemerintahan saat ini berutang jumbo percepat pembangunan infrastruktur yang dirasakan nyata. Jadi jika capres 2024 hanya ingin menjabat saja dan tidak mau ikut memikirkan solusi utang pemerintah saat ini. Anak alay juga bisa daftar nyapres 2024," ujarnya.

Herry mengingatkan bahwa tantangan Indonesia sebagai sebuah bangsa pada 2024 sangat berat. Potensi "bom waktu" pengangguran generasi milenial X dan Y pada 2024-2029 karena krisis ekonomi-sosial dan inflasi tinggi pasca-pandemi yang siap menerkam negara manapun yang gagal mengelola utang dan neracanya.

"Diperberat lagi jika trade war China dan USA belum reda," imbuhnya.

Lebih lanjut, Herry menilai syarat capres 2024 bukan sekadar mempunyai modal kampanye 5-10 triliun plus visi-misi utopis too good to be true. Tapi setelah memenangkan pilpres bukan menjadi bagian solusi, bahkan setelah terpilih menjadi sumber masalah baru dengan jalan menambah utang baru ribuan triliun dengan alasan demi rakyat dan menutupi utang pemerintah sebelumnya.

"Hai milenial wake up. Bukan eranya lagi milih capres 2024 karena ganteng, dizalimi, gagah, dan alim. Tapi setelah jadi presiden malah negara berutang lebih banyak di 2024-2029,” tuturnya.

“Atau parahnya menaikkan pajak kalian semua saat ngopi ke kafe, makan di warteg, atau berbelanja online shop dan minimarket dan pajak-pajak lain menutupi defisit APBN dan bayar utang," katanya.

Baca Juga:

Usulkan Puan-Anies di Pilpres 2024, Politikus PDIP: 'Mas Jawa Tengah' Paling Jadi Menteri

Herry dengan tegas menyatakan tidak bangga dengan nama beken sekelas Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Airlangga Hartarto serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut dia, janji kampanye capres 2024 idealnya dibayar di muka.

Herry pun berharap para pimpinan parpol dan Jokowi mendorong lahirnya capres yang mampu mengatasi masalah bangsa saat ini, khususnya bidang ekonomi demi menyelamatkan perekonomian 3 hingga 5 tahun mendatang.

"Kaum milenial, capres saat ini siapa pun dia dari partai apa pun itu sejatinya kualitas sama saja. Tapi siapa di antara capres yang paling besar hasil survei buyback surat utang negara. Itulah yang layak dipuja-puji dan pajang fotonya di Facebook, Instagram dan DP Whatsapp di 2024. Jangan milih capres ilusi yang lagi halu (halusinasi)," tutup Herry. (Pon)

Baca Juga:

Ridwan Kamil Dinilai Berat Maju Pilpres 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dampak Gempa, Listrik di Kabupaten Majene Masih Padam
Indonesia
Dampak Gempa, Listrik di Kabupaten Majene Masih Padam

Korban meninggal akibat gempa tersebut mencapai 42 orang, dengan rincian 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane.

BMKG Sebut Kabupaten Malang Masih Aman dari Tsunami
Indonesia
BMKG Sebut Kabupaten Malang Masih Aman dari Tsunami

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut jika di Kabupaten Malang masih aman dari bahaya gelombang tsunami.

Wapres Minta Elemen Bangsa Tumbuhkan Kembali Kekuatan Nasional
Indonesia
Wapres Minta Elemen Bangsa Tumbuhkan Kembali Kekuatan Nasional

Rasa cinta terhadap Tanah Air juga harus menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menghimpun kekuatan untuk mengatasi pandemi COVID-19 saat ini.

Harapan Partai Gelora kepada Komjen Listyo Sigit
Indonesia
Harapan Partai Gelora kepada Komjen Listyo Sigit

Dalam situasi seperti itu, Anis Matta berharap Listyo Sigit fokus pada tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum dan HAM.

Alasan Keamanan, Massa Tidak Bisa Demo Depan Kedubes Prancis
Indonesia
Alasan Keamanan, Massa Tidak Bisa Demo Depan Kedubes Prancis

Presiden Joko Widodo dengan didampingi para pemuka agama tanah air, telah mengecam pernyataan Presiden Prancis. Selain itu, Presiden Prancis telah meluruskan penyataanya.

AHY Sebut Kader Pemilih Moeldoko Mayoritas Pecatan
Indonesia
AHY Sebut Kader Pemilih Moeldoko Mayoritas Pecatan

AHY juga menyebut para peserta KLB bukan pemilik suara yang sah.

Ini Duit Yang Digelontorkan Pemerintah Buat Diskon Pajak Beli Mobil dan Rumah
Indonesia
Ini Duit Yang Digelontorkan Pemerintah Buat Diskon Pajak Beli Mobil dan Rumah

Kebijakan ini merupakan desain dalam rangka mendorong konsumsi rumah tangga dari sisi permintaan masyarakat kelas menengah ke atas

Pelaku Pinjol Ilegal Sebarkan Konten Fornografi Bisa Dijerat UU ITE
Indonesia
Pelaku Pinjol Ilegal Sebarkan Konten Fornografi Bisa Dijerat UU ITE

Pemerintah telah merumuskan sejumlah alternatif pasal guna menjerat pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal.

Sandiaga Uno Jadi Menteri Baru Jokowi Terkaya
Indonesia
Sandiaga Uno Jadi Menteri Baru Jokowi Terkaya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan menteri atau reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju.

Kasus Penabrak dengan Todong Senjata di Duren Sawit Berakhir Damai
Indonesia
Kasus Penabrak dengan Todong Senjata di Duren Sawit Berakhir Damai

Untuk kasus kepemilikan senjata api oleh MFA tidak dihentikan. Polisi sendiri telah menetapkan MFA sebagai tersangka terkait ini.