Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian dan sorotan dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik.
Salah satu kritik datang dari Pengamat politik, Ray Rangkuti. Ia memberikan penilaian yang cukup rendah terhadap kinerja pemerintah.
"Kalau dikasih nilai dalam satu tahun terakhir pemerintahan Pak Prabowo, nilainya enam," ujar Ray kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (21/10).
Baca juga:
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sorotan Tata Kelola dan Demokrasi
Ray Rangkuti berpendapat bahwa dari segi reformasi politik dan demokrasi, pemerintahan saat ini belum menunjukkan arah yang lebih terbuka atau partisipatif. Selain itu, kondisi ekonomi dinilainya juga belum membaik.
Menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia ini, tata kelola pemerintahan selama setahun terakhir terlihat tidak terkoordinasi dengan baik dan semrawut.
"Jadi pemerintahan Prabowo-Gibran ini menurut saya semrawut," katanya.
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025, yang mencakup perusakan gedung DPR dan rumah sejumlah anggota dewan. Menurutnya, protes publik ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam mengelola politik selama setahun kepemimpinan Presiden Prabowo.
Selain itu, program makan bergizi gratis juga terus menjadi sorotan. Ray menilai hal ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola kebijakan yang dianggap belum matang.
Baca juga:
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Ray juga menyoroti adanya gejala kemunduran dalam agenda reformasi demokrasi, yang terlihat dari menguatnya peran militer di ranah sipil. Ia menunjuk pada penempatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan TNI di jabatan sipil strategis, termasuk di perusahaan BUMN. Fenomena ini mempertegas tren militerisasi kekuasaan di bawah pemerintahan baru, yang berpotensi mengikis semangat reformasi 1998.
Namun, Ray Rangkuti memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dinilai positif dalam mengungkap kasus korupsi. Keberhasilan Kejagung menangkap sejumlah pelaku korupsi kelas kakap dianggap telah membongkar ‘noda’ dalam pemerintahan.
"Pemberantasan korupsi lumayan, bukan oleh KPK, oleh Kejaksaan Agung. Nah di situ saya memberi apresiasi kepada Pak Prabowo," jelas Ray. (Knu)
