Pengamat Beberkan Risiko Jika Pilkada Tak Ditunda Ilustrasi - Pilkada Serentak 2020. ANTARA/Kliwon

Merahputih.com - Pengamat politik Jeirry Sumampow meminta KPU dan Bawaslu agar menunda Pilkada serentak 2020 hingga tiga bulan. Daripada dipaksa diteruskan dengan tahapan sekarang dengan pencoblosannya 23 September.

"Ini beresiko sekali," kata Jeirry kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/3).

Bila mengacu ke skema yang dikeluarkan Institut Pertanian Bogor (IPB), Indonesia akan mengalami masa puncak virus ini pada Maret hingga pertengahan April. Di akhir April sudah berkurang, namun dengan syarat ada penanganan yang serius dari pemerintah.

Baca Juga:

Golkar-NasDem Mau Naikkan PT, PDIP Berpegang Hasil Kongres dan Rakernas

Dengan perhitungan dari IPB itu maka dia meminta supaya seluruh proses yang dilakukan sekarang dihentikan dulu. Hal itu agar tidak menambah banyak penyebaran virus corona.

Di sisi lain, pemerintah juga harus serius dan kerja keras menangani virus ini. Jangan lambat, apalagi santai seperti di masa-masa awal virus ini menyebar.

Menurut pria asal Sulawesi Utara ini, jika penundaan sampai tiga bulan, tidak perlu mengubah Undang-Undang (UU) atau menerbitkan Perppu. Penundaan cukup dengan mengubah PKPU.

Alasannya, UU memerintahkan pilkada serentak pada tahun 2020 ini. Jika lewat dari 2020, baru mengubah UU atau menerbitkan Perppu. "Kalau satu ditunda maka yang lain juga tunda. Karena UU menyebut pilkada serentak. Jadi harus dilakukan serentak antara bulan November atau Desember," tutup Jeirry.

Pilkada
Ilustrasi tahapan Pilkada 2020

Jeirry menjelaskan bila mengacu ke tahap yang dibuat KPU, saat ini adalah masuk tahap verifikasi lapangan untuk calon perseorangan. Pada tahap ini, kontak fisik dan tatap muka akan terjadi. Petugas dari KPU dan Bawaslu akan masuk dari rumah ke rumah untuk verifikasi.

Warga yang berada di rumah juga harus menerima petugas yang melakukan verifikasi. Padahal syarat dari pencegahan virus corona adalah tidak boleh kontak fisik dan tatap muka. "Tahapan ini berlangsung selama satu bulan ke depan. Belum tentu virus ini reda dalam satu bulan. Maka bagusnya ditunda 2-3 bulan," ujarnya.

Baca Juga:

Pengamat Bocorkan Sosok Ketua Badan Otorita Ibu Kota Negara

Penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak akan membuat rangkaian pilkada serentak pada tahun-tahun berikutnya terganggu. Pemerintah dapat berkaca dari cara Pemerintah China dalam menyelesaikan penyebaran virus ini dalam kurun tiga bulan.

Jika diasumsikan pelaksanaan pilkada serentak harus mundur tiga bulan dari jadwal semula, yakni September 2020, maka pelaksanaannya dapat diundur hingga Desember 2020. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Metro Belum Pastikan Nasib Pengamanan Jakarta Pasca PSBB
Indonesia
Kapolda Metro Belum Pastikan Nasib Pengamanan Jakarta Pasca PSBB

Polda Metro Jaya belum mengetahui hasil evalusi dari PSBB jilid III.

9 Korban Bom dan Aksi Teror di Solo Terima Kompensasi
Indonesia
9 Korban Bom dan Aksi Teror di Solo Terima Kompensasi

Sriyana mengimbau pada semua masyarakat yang merasa menjadi korban kasus terorisme dan belum mendapatkan bantuan segera melapor pada LPSK atau kepolisian sampai batas waktu Juni 2021.

Kapolri Imbau Semua Pihak Hindari Kerumunan Massa
Indonesia
Kapolri Imbau Semua Pihak Hindari Kerumunan Massa

Harus dilakukan bersama-sama bagi setiap komponen masyarakat tanpa terkecuali

Spanyol Lockdown Kota Madrid
Dunia
Spanyol Lockdown Kota Madrid

Pemerintah Spanyol pada Rabu (30/9) mengumumkan pembatasan baru terkait virus corona.

Pencabutan Usaha hingga Pidana Menanti Pelaku Usaha yang Ngeyel saat PSBB
Indonesia
Pencabutan Usaha hingga Pidana Menanti Pelaku Usaha yang Ngeyel saat PSBB

Aturan itu berlaku bagi para pelaku usaha yang tidak ada dalam sektor yang diizinkan saat PSBB berlangsung.

Perhatikan Momentum Politik, Hasto: Paslon Surabaya dan Bali Masuk Gelombang IV
Indonesia
Perhatikan Momentum Politik, Hasto: Paslon Surabaya dan Bali Masuk Gelombang IV

PDIP menyatakan selalu menantikan momentum politik yang tepat untuk mengumumkan para calon kepala daerah.

 Corona Masih Mengancam, Pemerintah Gamang Relaksasi Tempat Ibadah
Indonesia
Corona Masih Mengancam, Pemerintah Gamang Relaksasi Tempat Ibadah

"Kalau bahaya tidak ada bisa saja shalat dilakukan tapi kalau masih ada ancaman COVID-19, maka shalat Id berjamaah tidak dilakukan,” kata Doni

Ditantang Tembak di Tempat Harun Masiku, Polri: Kami Hanya Diminta Bantu Cari
Indonesia
Ditantang Tembak di Tempat Harun Masiku, Polri: Kami Hanya Diminta Bantu Cari

Mabes Polri angkat suara soal adanya desakan menembak di tempat buron kasus dugaan suap Harun Masiku.

Pemerintah Janjikan Surat Utang Baru bagi Dunia Usaha Terdampak Corona
Indonesia
Pemerintah Janjikan Surat Utang Baru bagi Dunia Usaha Terdampak Corona

Apabila melakukan PHK, suatu badan usaha harus tetap mempertahankan 90 persen karyawan

Enam Pegawai Diperiksa Dugaan Pidana Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Enam Pegawai Diperiksa Dugaan Pidana Kebakaran Gedung Kejagung

Keenamnya akan diperiksa di gedung Bareskrim Polri