Pengamat: Basis Partai Demokrat Akan Mengalami Migrasi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY (kiri) bersama Ketua Umum AHY (kanan) menanggapi KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

Merahputih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai Konflik internal berpotensi akan menurunkan citra Partai Demokrat di mata para pendukung.

Bahkan bisa saja Demokrat akan kehilangan suara di Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024. Belum lagi ancaman yang siap menyapa PD akibat timbulnya dualisme.

"Basis PD akan mengalami migrasi," ujar Karyono, Jumat (12/3).

Baca Juga:

Komentari Manuver Moeldoko Duduki Kursi Ketum Demokrat, SBY Singgung Nama Jokowi

Kondisi itu menjadi sebuah berkah bagi para partai-partai lainnya. Sebab, secara tidak langsung bakal menjadi partai tujuan para pendukung PD. "Dapat memanfaatkan polemik yang terjadi di tubuh PD," jelasnya.

Akan tetapi, partai politik belum melakukan berbagai manuver untuk menjaring suara-suara baru yang bisa menjadi bekal untuk Pilpres 2024. "Manuver partai politik bersifat jamak," imbuhnya. Selain itu, faktor yang membuat partai politik membelum terang-terangan melakukan berbagai manuver karena Pilpres masih lama. "Tidak terlihat secara mencolok," jelasnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, penyelesaian konflik internal partai politik sangat mudah.

Yakni menggunakan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 32 ayat 1 berbunyi, perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Dua, penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Ayat tiga, Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Empat, Penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari.

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

Lima, putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan kepengurusan. "Partai Demokrat yang mana? Tentu Partai Demokrat yang tercatat, yang saat ini masih eksis," kata Refly Harun dalam akun Youtubenya.

Untuk Mahkamah Partai Politik yang dimaksud, kata Refly, juga yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Mahkamah partai bersifat imperatif, artinya tidak membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak yang berselisih. Cukup satu pihak mengadukan, Mahkamah lalu memproses dan menyidangkannya.

Putusan Mahkamah Partai Politik dalam jangka waktu 60 hari itulah yang bersifat final untuk masalah kepengurusan. "Jadi selesai, tidak perlu ke mana-mana," katanya.

Karena itu, Refly menyarankan Kemenkumham tidak menilai pendaftaran kepengurusan partai politik dari sisi substantif.

Baca Juga:

Pengamat Yakin Ada Intervensi Eksternal di Kisruh Partai Demokrat

Kemenkumham hanya perlu mengecek apakah AD/ART dan kepengurusan yang didaftarkan sesuai dengan UU Partai Politik atau tidak. Jika sesuai, maka diterima. Apabila tidak sesuai, maka Kemenkumham menyarankan perubahan-perubahan sesuai dengan UU Partai Politik.

Tapi jika masih ada konflik kepengurusan, maka pendafataran itu di-hold. Diterima, tetapi tentu saja tidak bisa menyatakan pendaftar itu merupakan pengurus yang sah dan AD/ART disahkan. "Yang dilakukan adalah menyerahkan kepada partai politik untuk menyelesaikan persoalannya," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Gibran Bakal Bangun Disneyland di Solo
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Gibran Bakal Bangun Disneyland di Solo

Visi-misi dalam pesan yang beredar tersebut tidak nyambung dengan visi-misinya saat Pilkada 2020 lalu.

Diduga Terlibat Kasus Narkoba, Kapolsek Sepatan Dicopot dari Jabatan dan Ditahan
Indonesia
Diduga Terlibat Kasus Narkoba, Kapolsek Sepatan Dicopot dari Jabatan dan Ditahan

Kapolsek Sepatan, AKP Oky Bekti Wibowo resmi dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini lantaran ia diduga terlibat kasus narkotika jenis sabu.

Gibran Gelar PTM 100 Persen Jika Vaksinasi Dosis Pertama Anak 6-11 Tahun Selesai
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Kesulitan Terapkan Ganjil Genap di Lokasi Wisata
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Kesulitan Terapkan Ganjil Genap di Lokasi Wisata

Kondisi Kota Yogyakarta sangat terbuka. Kita ada 16 jalur akses jalan masuk. Makanya akan sulit untuk memisahkan apakah pengguna jalan adalah warga lokal atau wisatawan.

Jumlah Pemudik di 2021 Jauh Lebih Banyak Dibanding 2020
Indonesia
Jumlah Pemudik di 2021 Jauh Lebih Banyak Dibanding 2020

"Tahun ini masyarakat yang mudik itu lebih banyak dari tahun lalu," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan

PLN Siapkan Daya 74,7 MW Sebagai Cadangan Saat PON Papua
Indonesia
PLN Siapkan Daya 74,7 MW Sebagai Cadangan Saat PON Papua

Selama periode siaga pada 18 September-15 Oktober 2021, PLN akan menyiagakan 1.574 personel di 45 lokasi pertandingan

Bank DKI Bantah Penyaluran Kredit ke Ancol Rp 1,2 T Terkait Formula E
Indonesia
Bank DKI Bantah Penyaluran Kredit ke Ancol Rp 1,2 T Terkait Formula E

Bank DKI menyampaikan klarifikasi terkait uang pinjaman yang dikucurkan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol senilai Rp 1,2 triliun.

DPR: Rakyat Menangis karena PPKM Level, Ini Malah Terima 34 TKA Tiongkok
Indonesia
DPR: Rakyat Menangis karena PPKM Level, Ini Malah Terima 34 TKA Tiongkok

"Saya minta agar Menteri Hukum dan HAM maupun pihak imigrasi agar menjelaskan sejelas-jelasnya alasan di balik penerimaan para WNA. Masalahnya, selama PPKM ini masyarakat saja menangis karena kondisi pergerakan sangat sulit, ini malah menerima TKA," ucap Sahroni

Harga Telur dan Cabai Rendah, Deflasi Terjadi di September
Indonesia
Harga Telur dan Cabai Rendah, Deflasi Terjadi di September

Dengan perkembangan harga tersebut, perkiraan inflasi September 2021 secara tahun kalender sebesar 0,83 persen (year to date/ytd) dan secara tahunan sebesar 1,63 persen (yoy).