Pengamat: Basis Partai Demokrat Akan Mengalami Migrasi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY (kiri) bersama Ketua Umum AHY (kanan) menanggapi KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

Merahputih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai Konflik internal berpotensi akan menurunkan citra Partai Demokrat di mata para pendukung.

Bahkan bisa saja Demokrat akan kehilangan suara di Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024. Belum lagi ancaman yang siap menyapa PD akibat timbulnya dualisme.

"Basis PD akan mengalami migrasi," ujar Karyono, Jumat (12/3).

Baca Juga:

Komentari Manuver Moeldoko Duduki Kursi Ketum Demokrat, SBY Singgung Nama Jokowi

Kondisi itu menjadi sebuah berkah bagi para partai-partai lainnya. Sebab, secara tidak langsung bakal menjadi partai tujuan para pendukung PD. "Dapat memanfaatkan polemik yang terjadi di tubuh PD," jelasnya.

Akan tetapi, partai politik belum melakukan berbagai manuver untuk menjaring suara-suara baru yang bisa menjadi bekal untuk Pilpres 2024. "Manuver partai politik bersifat jamak," imbuhnya. Selain itu, faktor yang membuat partai politik membelum terang-terangan melakukan berbagai manuver karena Pilpres masih lama. "Tidak terlihat secara mencolok," jelasnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, penyelesaian konflik internal partai politik sangat mudah.

Yakni menggunakan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 32 ayat 1 berbunyi, perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Dua, penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Ayat tiga, Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Empat, Penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari.

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

Lima, putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan kepengurusan. "Partai Demokrat yang mana? Tentu Partai Demokrat yang tercatat, yang saat ini masih eksis," kata Refly Harun dalam akun Youtubenya.

Untuk Mahkamah Partai Politik yang dimaksud, kata Refly, juga yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Mahkamah partai bersifat imperatif, artinya tidak membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak yang berselisih. Cukup satu pihak mengadukan, Mahkamah lalu memproses dan menyidangkannya.

Putusan Mahkamah Partai Politik dalam jangka waktu 60 hari itulah yang bersifat final untuk masalah kepengurusan. "Jadi selesai, tidak perlu ke mana-mana," katanya.

Karena itu, Refly menyarankan Kemenkumham tidak menilai pendaftaran kepengurusan partai politik dari sisi substantif.

Baca Juga:

Pengamat Yakin Ada Intervensi Eksternal di Kisruh Partai Demokrat

Kemenkumham hanya perlu mengecek apakah AD/ART dan kepengurusan yang didaftarkan sesuai dengan UU Partai Politik atau tidak. Jika sesuai, maka diterima. Apabila tidak sesuai, maka Kemenkumham menyarankan perubahan-perubahan sesuai dengan UU Partai Politik.

Tapi jika masih ada konflik kepengurusan, maka pendafataran itu di-hold. Diterima, tetapi tentu saja tidak bisa menyatakan pendaftar itu merupakan pengurus yang sah dan AD/ART disahkan. "Yang dilakukan adalah menyerahkan kepada partai politik untuk menyelesaikan persoalannya," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembukaan Bioskop Diprediksi Jadi Blunder jika Anak Buah Anies Lengah
Indonesia
Pembukaan Bioskop Diprediksi Jadi Blunder jika Anak Buah Anies Lengah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan akan membuka bioskop dalam waktu dekat.

Riza Patria Selama Positif COVID-19: Nafsu Makan Meninggi Sampai Minum Obat dari Luar Negeri
Indonesia
Riza Patria Selama Positif COVID-19: Nafsu Makan Meninggi Sampai Minum Obat dari Luar Negeri

Nafsu makan yang tinggi setelah terpapar COVID-19 merupakan dampak dari obat-obatan

Kampanye Blusukan Online Virtual Box Ditiru Paslon Lain, Gibran: Ide Kreatif Anak Muda Solo
Indonesia
Kampanye Blusukan Online Virtual Box Ditiru Paslon Lain, Gibran: Ide Kreatif Anak Muda Solo

Blusukan online tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kerumunan massa di tengah situasi pandemi COVID-19.

Harkitnas Jadi Momentum Bangkit Dari Dampak COVID-19
Indonesia
Harkitnas Jadi Momentum Bangkit Dari Dampak COVID-19

Harkitnas harus menjadi momentum penguat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai kebinekaan dan pengingat bangsa ini selalu optimistis bakal keluar dari berbagai ujian.

Pandemi COVID-19, Suplai Rumah Bersubsidi Lebih Tinggi Dibanding Permintaan
KPR
Pandemi COVID-19, Suplai Rumah Bersubsidi Lebih Tinggi Dibanding Permintaan

Tingginya target penyaluran FLPP Tahun 2021 menjadi suatu tantangan, sehingga PPDPP dan Bank Pelaksana harus lebih bersinergi mempersiapkan penyaluran dana program KPR Subsidi Perumahan .

Buru Identitas Pembacok Wakapolres Karanganyar, Polisi Tes DNA Warga Madiun
Indonesia
Buru Identitas Pembacok Wakapolres Karanganyar, Polisi Tes DNA Warga Madiun

Kapolres Karanganyar, AKBP Leganek Mawardi, mengungkapkan terkait identitas pelaku pembacokan sudah menemukan titik terang.

AHY Curhat ke Mahfud MD Jika Kedaulatannya Sedang Direbut
Indonesia
AHY Curhat ke Mahfud MD Jika Kedaulatannya Sedang Direbut

AHY bertemu Mahfud usai menyerahkan berkas AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat ke Kantor Kemenko Polhukam. Ia didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, dan sejumlah kader.

Jumlah Penumpang Kereta Api di Stasiun Pasar Senen Menurun
Indonesia
Jumlah Penumpang Kereta Api di Stasiun Pasar Senen Menurun

"Diprediksi penumpang hari ini mengalami penurunan dibandingkan kemarin," ucap VP Public Relations KAI, Joni Martinus

MPR Dorong Pemerintah Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah
Indonesia
MPR Dorong Pemerintah Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah

"Laporan dana yang akurat seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon," ujarnya

WNI Dilarang ke 59 Negara, Martabat Indonesia di Pentas Internasional Negatif
Indonesia
WNI Dilarang ke 59 Negara, Martabat Indonesia di Pentas Internasional Negatif

Kebijakan tersebut juga bisa berdampak pada sektor ekonomi