Pengalihan Program Subsidi Rumah LFPP Jangan Bikin Bingung Pengembang Rumah.(Foto: Antara)

MerahPutih.com - Asosiasi perumahan menginginkan adanya kejelasan terkait rencana transisi pemindahan layanan program subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Menurut Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 27 Oktober 2021 akan menjadi batas akhir pengajuan dana FLPP. Sedangkan pencairannya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober," kata Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat di Jakarta, Selasa (5/10).

Baca Juga:

BTN Dapat Tambahan Kuota KPR FLPP 18.500 Unit

Toriq menyebutkan, selanjutnya akan ada transisi pemindahan Pusat Pengelolaan PPDPP Kementerian PUPR ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang ditargetkan bisa selesai pada akhir tahun 2021 ini.

Ia menyatakan, pihak pengembang dan konsumen dari program bantuan subsidi perumahan tersebut tidak boleh dibuat tidak jelas sehingga dapat merasa kebingungan.

"Program FLPP bisa diteruskan atau diganti dengan program lain seperti BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) atau yang lainnya. Memang harus segera ada kejelasan dari pemerintah. Pengembang dan konsumen tidak boleh dibuat bingung," ujarnya.

Toriq mengerti jika ada asosiasi perumahan yang menginginkan kepastian hukum dan kejelasan tentang rencana penghentian skema FLPP, karena kalau program ini terhenti, timbul kekhawatiran akan nasib pengembang yang sudah membangun rumah dan siap akad dengan konsumen.

Ia mengingatkan, program FLPP yang merupakan KPR bersubsidi itu masih sangat diminati masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini.

Rumah. (Foto: Antara)
Rumah. (Foto: Antara)

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menegaskan, terkait dengan pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah.

Peraturan ini mencakup mekanisme pengalihan Dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera, mekanisme penarikan Dana FLPP oleh Pemerintah pada BP Tapera, serta akuntansi dan pelaporan.

"Untuk memastikan layanan tetap berjalan, pemerintah kemudian menegaskan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1187/KPTS/M/2021 tentang Pengalihan Fungsi Pengelolaan Dana FLPP pada PPDPP kepada BP Tapera," katanya.

Baca Juga:

Dalam 6 bulan, Dana FLPP Tersalurkan Rp 10,3 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
JakPro Pastikan Tidak Bawa Pawang Hujan untuk Formula E
Indonesia
JakPro Pastikan Tidak Bawa Pawang Hujan untuk Formula E

JakPro tidak akan mengikutsertakan pawang hujan dalam perhelatan balap mobil Formula E, pada Sabtu 4 Juni 2022 mendatang.

Kejagung Temukan Dugaan Gratifikasi di Perkara Kasus Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Kejagung Temukan Dugaan Gratifikasi di Perkara Kasus Ekspor Minyak Goreng

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung resmi menaikkan status penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng periode 2021-2022. Diduga, terdapat gratifikasi dalam Persetujuan Ekspor (PE) dari Kementerian Perindustrian terhadap dua perusahaan minyak goreng.

Hasto Sebut Keikusertaan Ahok di Pilgub DKI 2024 Ada di Tangan Mega
Indonesia
Hasto Sebut Keikusertaan Ahok di Pilgub DKI 2024 Ada di Tangan Mega

"Jadi itu enggak ada hubungannya dengan Pilgub 2024. Tetapi kalau Bu Mega mau menetapkan Pak Ahok, juga itu kewenangan Bu Mega," tegas Hasto.

Harapan Fraksi Demokrat Terhadap Jenderal Andika Perkasa
Indonesia
Harapan Fraksi Demokrat Terhadap Jenderal Andika Perkasa

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan, harapan besarnya pada pengangkatan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.

Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut
Indonesia
Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut sebagai pihak yang mendorong para ketua umum partai politik untuk menghembuskan wacana penundaan pemilu.

Begini Modus Penyelundupan Delapan Kontainer Minyak Goreng ke Timor Leste
Indonesia
Begini Modus Penyelundupan Delapan Kontainer Minyak Goreng ke Timor Leste

Upaya mencegah penyimpangan ekspor minyak goreng terus dilakukan. Bareskrim Polri bersama dengan Polda Jawa Timur (Jatim) menggagalkan upaya penyelundupan delapan kontainer berisikan minyak goreng siap ekspor dari Jawa Timur ke Negara Timor Leste.

Kemendag Janjikan Harga Bahan Pokok Turun Usai Perayaan Tahun Baru
Indonesia
Kemendag Janjikan Harga Bahan Pokok Turun Usai Perayaan Tahun Baru

Pada tanggal 28 Desember 2021, secara nasional harga bahan pangan mengalami kenaikan, tercatat harga minyak goreng kemasan rata-rata sebesar Rp2 0.350,- per kg.

ASN Nekat Pakai Mobdin untuk Mudik Nataru, Gibran: Difoto dan Kirimkan ke Saya
Indonesia
ASN Nekat Pakai Mobdin untuk Mudik Nataru, Gibran: Difoto dan Kirimkan ke Saya

"Ada ASN nekat gunakan mobdin untuk piknik laporkan. Difoto untuk dikirim ke nomor aduan pribadi saya," katanya.

Forum Zakat Sebut ACT Bukan Bagian dari Organisasi dan Ekosistem Pengelola Zakat
Indonesia
Forum Zakat Sebut ACT Bukan Bagian dari Organisasi dan Ekosistem Pengelola Zakat

Fatwa MUI dan Keputusan Menteri Agama, alokasi dana untuk operasional organisasi pengelola zakat tidak melebihi seperdelapan atau 12,5 persen dari dana zakat yang terhimpun.

Keputusan Indonesia Terkait Perang Rusia-Ukraina Disebut Sesuai Politik Bebas Aktif
Indonesia
Keputusan Indonesia Terkait Perang Rusia-Ukraina Disebut Sesuai Politik Bebas Aktif

Dukungan Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyesalkan agresi Rusia kepada Ukranina dinilai sudah sesuai konstitusi Negara.