Pengacara Sebut Penangkapan Rizieq Shihab Cacat Hukum Rizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). . ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

MerahPutih.com - Pihak Rizieq Shihab kembali harus gigit jari lantaran untuk kedua kalinya persidangan praperadilan kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat, harus tertunda akibat pemohon Mabes Polri absen.

Padahal, dalam sidang kedua hari ini di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Pengacara Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah telah menyiapkan bukti jika penangkapan dan penahanan kliennya itu cacat secara hukum.

Baca Juga

Polri Mungkin Bakal Hadiri Sidang Praperadilan Rizieq Shihab

"Dengan melampirkan 2 alat bukti, yaitu surat penangkapan dan surat penahanan. Kedua surat itu didasari dengan 2 surat perintah penyidikan," kata Alamsyah di Jakarta, Senin (1/3).

Alamsyah menjelaskan, alasan penangkapan Rizieq Shihab tidak sah karena adanya dua surat perintah penyidikan. Adanya dua surat perintah penyidikan itu membuat tanda tanya besar tentang asal mula penangkapan dan penahanan kliennya.

Dengan begitu, kata dia, tampak jelas jika penyidikan kasus keramaian terhadap Rizieq terkesan mengada-ngada.

"Cacat hukum dan dipaksakan itu dengan dua surat perintah penyidikan. Lalu, ditambah lagi pasal tentang berkerumun, lalu diadopsi lagi pasal 160 penghasutan. Padahal, di pasal 93 tak ada tentang penghasutan, adanya berkerumun tentang protokol kesehatan," ungkapnya.

Rizieq Shihab setibanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (14-1-2021). ANTARA/Handout/aa.
Rizieq Shihab setibanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (14-1-2021). ANTARA/Handout/aa.

Pada hakekatnya surat perintah penyidikan itu sesuai KUHAP dan Protap Kepala Kepolisian Indonseia (Kapolri) hanya diatur satu saja. Tapi ini ada dua surat yang membuat rancu.

Alamsyah mengaku, pada persidangan berikutnya, pada Senin (8/3) pekan depan bukti tersebut bakal diajukan ke persidangan. Persidang nanti dengan agenda pembacaan permohonan surat gugatan oleh pemohon.

Seperti diketahui, Rizieq Shihab menjadi tersangka dan ditahan atas kerumunan yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020.

Rizieq dijerat dengan Pasal 160 atau Pasal 216 KUHP dan atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan atau Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan atau Pasal 82 ayat 1 juncto Pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 juncto Perppu Nomor 2 tahun 2017 juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Asp)

Baca Juga

Polisi Tak Hadir Lagi, Hakim Praperadilan Kasus Rizieq Ancam Lanjutkan Persidangan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
HUT ke-75 TNI, Polresta Surakarta Beri Kejutan Empat Tumpeng ke Korem 074/WRT
Indonesia
HUT ke-75 TNI, Polresta Surakarta Beri Kejutan Empat Tumpeng ke Korem 074/WRT

Empat buah tumpeng melengkapi kejutan manis tersebut.

Lepas dari Status Museum, Hagia Sophia Adakan Salat Jumat Perdana
Indonesia
Lepas dari Status Museum, Hagia Sophia Adakan Salat Jumat Perdana

Kerumunan orang ada di pos-pos pemeriksaan yang mengelilingi jantung bersejarah Istanbul.

Jaringan Internet Minim, Bawaslu Ragukan Penggunaan Sirekap di Pilkada
Indonesia
Jaringan Internet Minim, Bawaslu Ragukan Penggunaan Sirekap di Pilkada

KPU, menurut Abhan, harus mempertimbangkan pasal sanksi pidana dalam kesalahan-kesalahan teknis yang berakibat pada perubahan hasil yang berdampak pidana karena Sirekap rawan manipulasi data.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Yang Diberikan Bertuliskan Only for Clininal Trial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Yang Diberikan Bertuliskan Only for Clininal Trial

vaksin Sinovac yang akan digunakan untuk vaksinasi (jika telah mendapatkan UEA dari BPOM) memiliki kemasan yang berbeda, tidak ada tulisan “Only for Clinical Trial”.

Pesan Menpora untuk Pemuda dalam Menjaga Eksistensi NKRI
Indonesia
Pesan Menpora untuk Pemuda dalam Menjaga Eksistensi NKRI

Salah satu pesan yang disampaikan adalah keterlibatan organisasi kepemudaan NU IPNU dan IPPNU dalam menjaga eksistensi NKRI.

Aturan Tidak Konsisten, Kasus COVID-19 Makin Melonjak
Indonesia
Aturan Tidak Konsisten, Kasus COVID-19 Makin Melonjak

Pemerintah Provinsi DKI kurang berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun wilayah penyangga dalam penanganan COVID-19. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil.

Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak
Indonesia
Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak

Tak hanya di kendaraannya, tapi selama perjalanan akan masalah

Masyarakat Perlu Dilibatkan dalam Uji Kelayakan Komjen Listyo
Indonesia
Masyarakat Perlu Dilibatkan dalam Uji Kelayakan Komjen Listyo

DPR tidak boleh hanya sekedar formalitas mengadakan uji rekam jejak, tanpa dengan mendengar dari kritik, saran dan masukan dari masyarakat.

Profil Singkat 6 Calon Menteri Jokowi
Indonesia
Profil Singkat 6 Calon Menteri Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan merombak komposisi Kabinet Indonesia Maju. Bekas Wali Kota Solo itu disebut bakal melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (23/12) besok.

PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024
Indonesia
PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024

Parliamentary threshold adalah perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum