Pengacara Djoko Tjandra Ajukan Praperadilan, Ini Tanggapan Polisi Pengacara dari buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra, Anita Kolopaking (kiri). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

MerahPutih.com - Tersangka kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra, Anita Kolopaking akan mengajukan praperadilan soal penahanan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan mulai Sabtu (8/8).

Terkait hal itu, Mabes Polri buka suara dengan mempersilakan pengacara Djoko Tjandra itu mengajukan praperadilan jika tidak terima soal penahanan yang dilakukan.

Baca Juga:

Diperiksa Belasan Jam, Pengacara Djoko Tjandra Langsung Dijebloskan ke Penjara

“Kalau memang tidak terima dengan penahanan silakan saja diuji sah tidaknya penahanan di sidang praperadilan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yowono kepada wartawan, Senin (10/8).

Argo mengatakan, lewat praperadilan, maka majelis hakim nanti yang akan menguji sah atau tidaknya proses penahanan tersebut.

Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking keluar ruangan usai menjalani pemerikaan di Gedung Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung, Jakarta, Senin (27/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.
Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking keluar ruangan usai menjalani pemerikaan di Gedung Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung, Jakarta, Senin (27/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

Argo menegaskan, penahanan yang dilakukan terhadap Anita selaku salah satu tersangka dalam skandal kasus surat sakti Djoko Tjandra tersebut sepenuhnya merupakan wewenang penyidik.

“Penahanan kewenangan penyidik,” kata dia.

Anita saat ini ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tanahan (Rutan) Bareskrim Mabes Polri.

Baca Juga:

Pengacara Djoko Tjandra Minta Perlindungan LPSK

Polisi menahan Anita demi kepentingan penyidikan. Polisi juga takut Anita kabur dan menghapus barang bukti.

Anita ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 30 Juli 2020.

Ia dijerat pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Penggunaan Surat Palsu dan Pasal 223 KUHP tentang Pemberian Pertolongan terhadap Orang yang Ditahan. Anita terancam hukuman enam tahun penjara. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Kembali Panggil Pengacara Djoko Tjandra Jumat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Para Pengambil Jenazah Positif COVID-19 Dijerat Pasal 214 KUHP
Indonesia
Para Pengambil Jenazah Positif COVID-19 Dijerat Pasal 214 KUHP

Polisi akan bergerak melakukan penangkapan terhadap para tersangka lain

Libur Panjang Maulid Nabi, Penumpang Bandara Yogyakarta Diprediksi Naik 30 Persen
Indonesia
Libur Panjang Maulid Nabi, Penumpang Bandara Yogyakarta Diprediksi Naik 30 Persen

Penumpang di Bandara Yogyakarta International Airport diprediksi meningkat lebih dari 30 persen saat libur panjang memperingati Maulid Nabi.

Serikat Pekerja Sepakat, Omnibus Law Bak Mimpi Buruk Ditengah Pandemi
Indonesia
Serikat Pekerja Sepakat, Omnibus Law Bak Mimpi Buruk Ditengah Pandemi

RUU Omnibus law dinilai akan menciptakan ancaman terbukanya kemungkinan lingkungan dan sumber daya alam Indonesia untuk dieksploitasi oleh korporasi

[HOAKS atau FAKTA]: Pembagian Masker Gratis Mengandung Obat Bius Kembali Marak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembagian Masker Gratis Mengandung Obat Bius Kembali Marak

Kembali beredar sebuah pesan berantai berisi informasi untuk berhati-hati terhadap modus baru kejahatan yang menawarkan masker dari rumah ke rumah.

Alasan Pemudik Nekat Terobos Penyekatan
Indonesia
Alasan Pemudik Nekat Terobos Penyekatan

Tidak sampai 1 kilometer dari Kedungwaringin ada penyekatan di Karawang Tanjungpura

Jurnalis Alami Doxing Gegara Tulisan Cek Fakta Politisi Cucu Pendiri PKI
Indonesia
Jurnalis Alami Doxing Gegara Tulisan Cek Fakta Politisi Cucu Pendiri PKI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam tindakan teror melalui doxing terhadap jurnalis Liputan6.com, Cakrayuni Nuralam. Korban mengalami doxing secara masif sejak tanggal 11 September 2020.

Tito Pastikan Anggaran Pilkada 'On The Track', Tidak Buat COVID-19
Indonesia
Tito Pastikan Anggaran Pilkada 'On The Track', Tidak Buat COVID-19

Tahapan-tahapan Pilkada akan berjalan lancar tanpa ada hambatan

Bapemperda: Reklamasi Ancol Harus Masuk dalam RDTR dan RTRW
Indonesia
Bapemperda: Reklamasi Ancol Harus Masuk dalam RDTR dan RTRW

Proses pembangunan reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 ha dan Dunia Fantasi (Dufan) 35 ha itu tak diperkenankan tanpa RDTR dan RTRW.

[HOAKS atau FAKTA]: Semua Fraksi DPRD Sepakat Copot Anies dari Gubernur
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Semua Fraksi DPRD Sepakat Copot Anies dari Gubernur

Postingan itu dimaksudkan untuk memberitahukan publik, semua fraksi DPRD DKI sepakat untuk mencopot Anies Baswedan.

PUPR Ajukan Tambahan Rp1,5 Triliun Buat Ganti Rugi Lumpur Lapindo
Indonesia
PUPR Ajukan Tambahan Rp1,5 Triliun Buat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Pengajuan anggaran sebesar Rp1,5 triliun itu sesuai dalam kesimpulan rapat kerja Kementerian PUPR dan Komisi V DPR pada 15 September 2020 lalu.