Pengacara BPN Kecewa Majelis Hakim Tolak Dengarkan Keterangan Saksi Ahli Juru ukur Badan Pertahanan Nasional (BPN), Paryoto di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pengacara terdakwa kasus pemalsuan akta tanah Paryoto, Wardaniman Larosa, merasa kecewa dengan sikap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak mendengarkan keterangan saksi ahli yang merupakan tenaga ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Ling R Sodikin.

"Kami tim kuasa hukum Paryoto sangat menyayangkan tindakan penolakan," kata Wardanimandi Jakarta, Rabu (4/11).

Wardaniman mengatakan saksi ahli yang didatangkan kliennya merupakan utusan langsung Menteri Agraria/ATR Sofyan Djalil untuk menjelaskan kasus sengketa tanah yang terjadi di Cakung, Jakarta Timur.

Baca Juga

Bareskrim Lanjutkan Periksa Karo Umum Kejagung Soal Kebakaran

"Beliau ditugaskan pak Menteri langsung untuk membuat terang suatu peristiwa hukum yang melibatkan Pak Paryoto selaku mantan pegawai kantor pertanahan (BPN) Jakarta Timur," jelasnya.

Dia menyebut, hasil investigasi sengketa tanah yang membuat Paryoto jadi pesakitan, juga tidak pernah dibeberkan Kepolisian dan Kejaksaan. Padahal, itu adalah bukti utama dalam kasus ini.

Kalau hasil investigasi itu dibeberkan, kata dia, para petinggi Paryoto di BPN Jaktim, bisa terjerat. Wardaniman menegaskan, Paryoto hanya jadi "tumbal" para atasannya itu.

"Tuduhan-tuduhan kepada klien kami sebagai mafia tanah sangat tidak berdasar dan itu merupakan fitnah keji terhadap klien kami," tegasnya

Pengacara terdakwa kasus pemalsuan akta tanah, Paryoto, Wardaniman Larosa dan tenaga ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), ling R Sodikin.
Pengacara terdakwa kasus pemalsuan akta tanah, Paryoto, Wardaniman Larosa dan tenaga ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), ling R Sodikin. Foto: Istimewa

Wardaniman menuturkan Paryoto hanya seorang juru ukur dari kantor BPN Jaktim. Dia cuma melaksanakan tugas pengukuran tanah di kawasan Cakung Barat. Tugas itu dilakukan berdasarkan perintah atasannya.

Tetapi, pekerjaan itu justru membawanya jadi pesakitan. Paryoto jadi tersangka pemalsuan akta tanah seluas 5,2 hektare yang disengketakan Abdul Halim dan Benny Simon Tabalajun.

"Saya yakin bahwa klien kami merupakan korban dari atasannya," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya pimpinan atau kepala kantor Paryoto yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam perkara ini.

"Akan tetapi, nyatanya kepala kantor sama sekali tidak diseret ke Pengadilan," keluhnya.

Dia pun menilai, kasus ini seharusnya masuk ke dalam ranah hukum administrasi, bukan hukum pidana. Sebab, kasus ini berkaitan pengukuran tanah dan bukan persoalan hukum tindak pidana pemalsuan surat.

"Karena tidak ada satu surat pun yang dipalsukan oleh pak Paryoto," tegasnya lagi.

Baca Juga

Nama Jaksa Agung dan Eks Ketua MA Kembali Disebut di Sidang Djoko Tjandra

Kasus sengketa tanah ini pernah bergulir dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung. Putusannya, SHGB milik keluarga Tabalujan adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kibarkan Bendera Putih, Pedagang Pantai Ampenan Mataram: Tolonglah Kami!
Indonesia
Kibarkan Bendera Putih, Pedagang Pantai Ampenan Mataram: Tolonglah Kami!

"Tolonglah kami, lihatlah kami, dengarkan jeritan kami, dan bantu kami menghadapi kondisi ekonomi selama PPKM," ujar Ketua Pedagang Pantai Ampenan, Indari

Polisi Cecar Hal Ini ke Kalapas Klas I Tangerang
Indonesia
Polisi Cecar Hal Ini ke Kalapas Klas I Tangerang

Penyidik juga mempertanyakan keberadaan Kalapas

KPK Amankan Dokumen Persetujuan Bupati Kuansing Soal Perpanjangan HGU Sawit
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Persetujuan Bupati Kuansing Soal Perpanjangan HGU Sawit

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka

Terus Bertambah, Buronan DPO Teroris di Jakarta Kini Enam Orang
Indonesia
Terus Bertambah, Buronan DPO Teroris di Jakarta Kini Enam Orang

Mabes Polri mengungkap saat ini jumlah terduga teroris yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Densus 88 Antiteror menjadi enam orang.

Aturan Baru Naik Kereta Api, Wajib Sudah Divaksin dan Bebas COVID-19
Indonesia
Aturan Baru Naik Kereta Api, Wajib Sudah Divaksin dan Bebas COVID-19

PT KAI menyampaikan informasi terkait syarat calon penumpang kereta api jarak jauh selama PPKM diberlakukan hingga 9 Agustus mendatang.

Dewas KPK Gelar Sidang Putusan Etik Lili Pintauli Pekan Depan
Indonesia
Dewas KPK Gelar Sidang Putusan Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bakal menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada Senin (30/8).

Polisi Tangkap Artis Pria Terkait Narkoba
Indonesia
Polisi Tangkap Artis Pria Terkait Narkoba

Polres Metro Jakarta Barat mengamankan seorang publik figur kasus narkoba berinisial AP.

Rizieq Mohon Pendukungnya Tak Geruduk PN Jakarta Timur saat Persidangan
Indonesia
Rizieq Mohon Pendukungnya Tak Geruduk PN Jakarta Timur saat Persidangan

Rizieq Shihab meminta pendukungnya memantau sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Jumat (26/3) dari rumah masing-masing.

Wagub Papua Meninggal Dunia di Jakarta
Indonesia
Wagub Papua Meninggal Dunia di Jakarta

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal meninggal dunia pada Jumat (21/5) sekitar pukul 04.00 WIB.

Satpol PP Bongkar Ratusan Lapak PKL di Puncak Bogor
Indonesia
Satpol PP Bongkar Ratusan Lapak PKL di Puncak Bogor

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membongkar ratusan lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Puncak, Cisarua, Rabu (3/6).