Penetapan Tersangka Imam Nahrawi Diduga Dilakukan Kelompok 'Taliban' di KPK Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Foto: (MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Koordinator Nasional PMII se-Indonesia, Muhammad Syarif Hidayatullah menilai penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terkesan terburu-buru.

"Penetapan tersangka ini dilakukan tatkala diakhir masa jabatan pimpinan KPK sekarang. Ada indikasi kelompok taliban menargetkan tersangka dari kader NU," kata Syarif dalam keterangan persnya, Jumat (20/9).

Baca Juga

KPK Duga Ada Pihak Lain yang Kecipratan Suap dan Gratifikasi Imam Nahrawi

Syarif menduga KPK terindikasi terdapat kelompok taliban yang dianggapnya berbahaya bagi kelangsungan lembaga antirasuah saat ini. Syarif melanjutkan penetapan tersangka Imam Nahrawi memiliki muatan politis di dalamnya.

Isu soal kelompok taliban di tubuh KPK dimunculkan lewat pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Ia mengatakan pegawai Taliban di KPK adalah pengikut penyidik Novel Baswedan. Lalu ada pula Polisi India yang merupakan kubu berseberangan.

“Penetapan tersangka ini kami duga sangat politis dan melanggar hukum. Ini bertentangan dengan UU KPK diminta penetapan tersangka harus kolektif kolegial dengan melibatkan 5 pimpinan. Kita ketahui Saut Situmorang sudah menyatakan mundur dan dua pimpinan lainnya (Agus Rahardjo dan Laode Syarief) sudah menyerahkan mandat ke presiden," imbuhnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (MP/Rizki Fitrianto)
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (MP/Rizki Fitrianto)

Ia juga menyeret argumen bahwa penetapan tersangka oleh Imam Nahrawi ada kaitannya dengan pengesahan Revisi UU KPK yang terjadi pada tanggal 18 September 2019 kemarin oleh Komisi III DPR RI dan Pemerintah Pusat melalui perwakilan yakni Menteri Hukum dan HAM serta Menpan-RB.

Baca Juga

Rawan Diselewengkan, KPK Minta Tata Kelola Dana Hibah di Kemenpora Diperbaiki

“Dengan disahkannya revisi UU KPK yang baru melalui paripurna DPR juga terindikasi mengganggu kenyamanannya karena akan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas atau pemerintah,” terangnya.

Maka dari itu, Syarif mendesak agar KPK tidak melakukan upaya politis di akhir masa jabatan pimpinan periode 2015-2019. “Meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik di akhir masa jabatannya,” pungkasnya.

PB PMII menginstruksikan seluruh kader PMII di seluruh Indonesia untuk menggelar aksi unjuk rasa pada hari Jumat (20/9) di seluruh lokasi strategis terhadap sikap mereka itu. Surat instruksi tersebut diterbitkan tertanggal 18 September 2019.

“Kami menginstruksikan kepada sahabat-sahabat seluruh Indonesia untuk melakukan aksi serentak,” tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PB PMII, Agus Mulyono Herlambang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap Dana Hibah Kemenpora kepada KONI pada tahun 2018.

Baca Juga

Jadi Tersangka, Imam Nahrawi Memang Harus Mundur dari Kursi Menteri

Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum asisten pribadinya meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar. Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH