Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video untuk membahas perkembangan kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Senin (19/1) waktu setempat. Rapat tersebut dilaksanakan di sela-sela lawatan Prabowo ke London, Inggris.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden diikuti oleh sejumlah pejabat tinggi negara dari Jakarta, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Baca juga:
Satgas PKH Kantongi Rp 5,27 Triliun Dari Denda 48 Perusahaan di Kawasan Hutan
Sementara itu, dari London, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Rapat terbatas yang berlangsung sekitar dua jam tersebut secara khusus membahas perkembangan penertiban kawasan hutan yang menjadi fokus kerja Satgas PKH. Satuan tugas ini dibentuk oleh Presiden Prabowo pada Januari 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
“Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujar Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet.
Baca juga:
Prabowo Tiba di London, Dijadwalkan Bertemu PM Keir Starmer dan Raja Charles III
Sebelumnya, pada akhir Desember 2025, Satgas PKH telah melaporkan capaian kinerjanya kepada Presiden, termasuk penyerahan uang triliunan rupiah hasil penertiban kawasan hutan. Presiden Prabowo juga telah menegaskan agar Satgas PKH tidak ragu menindak siapa pun yang melanggar hukum demi menyelamatkan kekayaan negara.
Adapun lawatan Presiden Prabowo ke London bertujuan membahas kesepakatan kerja sama strategis Indonesia–Inggris, terutama di bidang ekonomi dan maritim. Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat diplomasi aktif dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan. (Pon)
