Penerimaan Negara di 2022 Tergantung Capaian Herd Immunity COVID-19 Vaksinasi di Jatim. (Foto: Andika)

MerahPutih.com - Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 333,2 triliun.

Presiden Joko Widodo menegaskan, mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP. Untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kita perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga:

Kejar Target Investasi Rp 900 Triliun, Jokowi Sesumbar Izin Usaha Tak Akan Ribet

"Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan," ujarnya.

Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

Sementara itu, tegas Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dilakukan, melalui: perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi; penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP; optimalisasi pengelolaan aset; intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP; serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan penerimaan pajak pada 2022 mendatang akan dipengaruhi oleh penanggulangan COVID-19.

"Karena kalau pandemi masih ada, masih banyak, vaksinasinya belum maksimal, masih belum tercapai herd immunity, ekonomi belum bergerak, otomatis susah menggali penerimaan dari pajak,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan intervensi melalui belanja negara dengan mempercepat program pengentasan COVID-19, seperti vaksinasi. Kalau tidak, ia khawatir COVID-19 akan kembali mengganggu perekonomian nasional hingga menghambat penerimaan negara melalui pajak.

Meskipun ditargetkan naik, Faisal menyarankan, pemerintah tidak menarik pajak dengan cara mendesak atau mengintimidasi pelaku usaha, terutama yang masih belum pulih dari dampak COVID-19.

"Jadi tetap harus ada aspek keadilan, ditarik bukan pada pelaku usaha menengah ke bawah, tapi lebih mendorong penerimaan pajak progresif dari golongan menengah atas yang daya belinya kuat, bahkan justru semakin menguat dengan pandemi," katanya dikutip Antara.

Mobilitas warga. (Foto: Antara)
Mobilitas warga. (Foto: Antara)

Ia mengatakan, target penerimaan pajak perlu juga dibagi berdasarkan sektor. Untuk sektor yang masih bertumbuh di tengah pandemi, seperti kesehatan, informasi, dan telekomunikasi, pemerintah bisa menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan sektor yang masih terpuruk seperti pariwisata dan transportasi.

“Jadi harus ada perbedaan sektor supaya target penerimaan pajak tidak justru menjadi backfired terhadap proses pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Menurutnya, peningkatan penerimaan perpajakan diperlukan untuk memenuhi target defisit yang sebesar 4,85 persen pada 2022 atau lebih sempit dari target tahun 2021 yang sebesar 5,70 persen

"Saya sepakat memang mesti on track menuju target defisit paling tinggi 3 persen pada 2023. Jadi di 2022 harus lebih sempit defisitnya,” ucapnya.

Dalam RUU APBN 2022 yang dibacakan oleh Presiden Jokowi, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2022 sebesar Rp 1.506,9 triliun atau naik dibandingkan target dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 1.444,5 triliun. (Pon)

Baca Juga:

Terima RUU APBN dari Presiden, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Rasio Utang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lokasi Ini Jadi Tempat Isolasi Terpusat Bagi Atlet yang Terpapar COVID-19
Indonesia
Lokasi Ini Jadi Tempat Isolasi Terpusat Bagi Atlet yang Terpapar COVID-19

Semua tenaga kesehatan yang sebelumnya bertugas di sana telah melakukan tes PCR

[HOAKS atau FAKTA]: Semua Fraksi DPRD Sepakat Copot Anies dari Gubernur
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Semua Fraksi DPRD Sepakat Copot Anies dari Gubernur

Postingan itu dimaksudkan untuk memberitahukan publik, semua fraksi DPRD DKI sepakat untuk mencopot Anies Baswedan.

Ini Kunci Pemulihan Pariwisata Indonesia Kata Menparekraf Sandiaga Uno
Indonesia
Ini Kunci Pemulihan Pariwisata Indonesia Kata Menparekraf Sandiaga Uno

Protokol kesehatan menjadi kunci memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19.

Ahok Pertanyakan Rencana PPI Akuisisi Perusahaan Mobil Listrik Asal Jerman
Indonesia
Ahok Pertanyakan Rencana PPI Akuisisi Perusahaan Mobil Listrik Asal Jerman

Rencana Pertamina Power Indonesia (PPI) mengakuisisi perusahaan mobil listrik asal Jerman dipertanyakan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Pemkot Solo Siapkan Tim Pengawas Khusus di Objek Wisata saat Nataru
Indonesia
Pemkot Solo Siapkan Tim Pengawas Khusus di Objek Wisata saat Nataru

Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan Tim Pengawas Khusus yang disiagakan di sejumlah objek wisata

Survei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Puan Unggul Tipis Atas Ganjar-Airlangga
Indonesia
Survei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Puan Unggul Tipis Atas Ganjar-Airlangga

Survei Y-Publica melakukan simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres). Hasilnya, pasangan capres Perbowo Subianto dan Puan Maharani unggul tipis elektabilitasnya dibandingkan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto.

Perayaan Imlek Secara Daring Bentuk Kepedulian Antar Sesama di Masa Pandemi
Indonesia
Perayaan Imlek Secara Daring Bentuk Kepedulian Antar Sesama di Masa Pandemi

Memperingati lewat cara yang baru di tengah pandemi COVID-19, sembari menggugah kesadaran bersama akan pentingnya mawas diri, peduli, serta rela berbagi dengan sesama melatarbelakangi peringatan Imlek Nasional 2021.

Serahkan Pembiayaan Isolasi Mandiri ke Daerah, Pemerintah Pusat Jamin tak Tutup Mata
Indonesia
Serahkan Pembiayaan Isolasi Mandiri ke Daerah, Pemerintah Pusat Jamin tak Tutup Mata

Pemerintah pusat memutuskan untuk mendesentralisasi atau penyerahan kewenangan pembiayaan isolasi mandiri yang dilakukan secara bertahap ke daerah.

3 Anggota DPRD Positif Corona, Sempat Hadiri Pelantikan Gibran
Indonesia
3 Anggota DPRD Positif Corona, Sempat Hadiri Pelantikan Gibran

Tiga dari enam orang tersebut diketahui mengikuti rapat paripurna pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) Gibran Rakabuming.

Omicron di Jakarta Capai 252 Kasus, Hari Ini Bertambah 90 Orang
Indonesia
Omicron di Jakarta Capai 252 Kasus, Hari Ini Bertambah 90 Orang

Saat ini, total keseluruhan konfirmasi Omicron di ibu kota sudah mencapai 252 kasus.