Penerima Bansos Dihadirkan dalam Sidang, Ini Kesaksiannya Suasana sidang saat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara memberikan kesaksian melalui "video conference" di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 bersaksi dalam kasus sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan bansos di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/4). Saksi mengucapkan rasa terimakasih atas penerimaan bansos tersebut.

"Bagi saya yang menerima bansos, sangat berterima kasih atas bantuan itu," kata Rumiah saat bersaksi untuk terdakwa Harry Van Sidabukke di PN Tipikor Jakarta, Senin (6/4).

Baca Juga

Matheus Joko Santoso Diduga Berbohong Soal Pungutan Fee Bansos COVID-19

Rumiah, warga Kelurahan Duku Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini mengungkapkan, lebih memilih penerimaan bansos dalam bentuk paket sembako, dibandingkan dalam bentuk tunai.

"Jadi bagi saya, mendingan bansos (paket sembako) karena semuanya ada, entah ada mie, entah beras itu sangat membantu," ujar Rumiah.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh saksi lainnya yakni, Lusia Rahmawati. Warga Keluruhan Duku Selatan, Koja, Jakarta Utara ini juga menyebut, bansos berupa paket sembako sangat bermanfaat bagi warga terdampak COVID-19.

"Lebih bermanfaat sembako pak, karena saya kan menerima juga ya bantuan yang dari Kemensos dan dari pos itu, kadang kalau saya habis terima yang bantuannya uang, besok langsung dihabiskan beli anak jajan, beli kuota gitu. Jadi kalau yang berupa sembako kan ya bisa memasak beras, memasak ala kadarnya beras gitu," tandas Lusia.

Tersangka pemberi suap Harry Van Sidabukke usai pemeriksaan di KPK, Selasa (29/12/2020) sore. Foto/tangkapan layar
Tersangka pemberi suap Harry Van Sidabukke usai pemeriksaan di KPK, Selasa (29/12/2020) sore. Foto/tangkapan layar

Sementara itu, saksi lainnya, Direktur PT. Hamonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin mengungkapkan soal kesaktian terdakwa Harry Van Sidabukke. Selain Harry, Matheus Joko disebut juga punya kesaktian sebanding.

Rajif mengatakan, bahwa anak buahnya sempat mengeluh kesulitan untuk mendapat tanda tangan dari Matheus Joko Santoso (MJS) yang saat itu menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Namun, tanda tangan itu akan dengan mudahnya didapat saat terdakwa Harry Van Sidabukke yang memintanya.

"Pernah tidak stafnya saksi bernama Siska mengeluh tidak pernah mendapat tanda tangan Pak Joko, kecuali Harry yang meminta?," tanya terdakwa Harry Van Sidabukke.

Dia mengakui, tanda tangan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) itu sulit didapatkan. Tetapi jika Harry Van yang meminta tanda tangan ke Matheus Joko Santoso tidak sulit.

"Pernah, saya lupa pastinya. Kayaknya lebih dari satu kali," ucap Rajif.

Baca Juga

Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos

Lalu dia kembali menegaskan, tanda tangan surat pengadaan bansos di Kemensos sangat mudah didapatkan, jika Harry yang memintanya langsung ke Matheus Joko Santoso.

"Jadi betul harus saya ya yang mintakan?," telisik Harry.

"Iya betul," tandas Rajif.

Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua IDI Bali dan Sejumlah Ahli Diperiksa Buntut 'Kacung WHO' JRX
Indonesia
Ketua IDI Bali dan Sejumlah Ahli Diperiksa Buntut 'Kacung WHO' JRX

Dia berharap Jerinx dapat datang dalam pemanggilan yang kedua pada Kamis (6/8) besok

 Soal New Normal, DPR Kecewa Pemerintah Tak Maksimal Tangani COVID-19
Indonesia
Soal New Normal, DPR Kecewa Pemerintah Tak Maksimal Tangani COVID-19

"Saya sangat menyayangkan banyak pendapat dan saran para pakar kesehatan tidak dijalankan dengan maksimal. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat proses penanggulangan wabah," kata Najib

Kuasa Hukum Bantah Ada Rekayasa Akuntansi Jiwasraya
Indonesia
Kuasa Hukum Bantah Ada Rekayasa Akuntansi Jiwasraya

Dalam dakwaan JPU, semua membukukan untung secara semu

Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Terus Alami Penambahan
Indonesia
Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Terus Alami Penambahan

Total ada sebanyak 4.935 pasien positif virus corona tengah menjalani isolasi mandiri dan perawatan di Tower 4 - 7 Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran.

[HOAKS atau FAKTA]: Pedagang Mayestik Meninggal akibat Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pedagang Mayestik Meninggal akibat Corona

Narasi yang beredar bahwa suami serta anak dari pedagang perempuan yang meninggal harus dirawat di RSUD Cengkareng dikarenakan tertular.

[HOAKS atau FAKTA]: Password Wifi Gratis di Jakarta #ANIESKEREN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Password Wifi Gratis di Jakarta #ANIESKEREN

Akun Facebook Ujang KW mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan tulisan “Wifi Gratis di Jakarta Passwordnya #ANIESKEREN Cebong Ngetiknya Malu-Malu”.

Dua Kali Disuntik Vaksin Corona, Antibodi Ridwan Kamil Capai 99 Persen
Indonesia
Dua Kali Disuntik Vaksin Corona, Antibodi Ridwan Kamil Capai 99 Persen

Diketahui saat ini, antibodi dalam darah Ridwan Kamil meningkat hingga 99 persen.

Hari Pencoblosan, KPU Diminta Waspadai Kerumunan di Luar TPS
Indonesia
Hari Pencoblosan, KPU Diminta Waspadai Kerumunan di Luar TPS

Masyarakat diminta tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan

KPK Jebloskan Eks Bupati Indramayu ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Bupati Indramayu ke Lapas Sukamiskin

Supendi merupakan terpidana kasus korupsi pengaturan proyek lingkungan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Khawatir Potensi Korupsi Meningkat di Pilkada Tahun Ini, Ketua KPK: Tahun Ini Adalah Tahun Kritis
Indonesia
Khawatir Potensi Korupsi Meningkat di Pilkada Tahun Ini, Ketua KPK: Tahun Ini Adalah Tahun Kritis

Tindak pidana korupsi terjadi paling banyak di tahun-tahun politik