Penerapan SKIM di Jakarta Mengacu Pada Surat Edaran Satgas COVID-19 Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo (tengah) di Gedung Graha BNPB, Kamis (28/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, penerapan aturan surat izin keluar masuk (SIKM) di Jakarta mengacu kepada Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Surat Edaran tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 tersebut, mengamanatkan masyarakat diperbolehkan melakukan perjalanan, namun hanya mereka yang memiliki keperluan atau kebutuhan penting dan mendesak.

"Misalnya ada yang sakit, meninggal dan sebagainya sebagaimana diatur dalam surat edaran tadi dapat meminta surat jalan," ucap Syafrin di Balai Kota Jakarta, Jumat (9/4).

Baca Juga:

Dishub DKI Belum Bahas SIKM Larangan Mudik Lebaran

Syafrin menyebutkan SIKM ini berlaku bagi masyarakat yang bekerja di sektor non-formal, atau masyarakat umum yang tidak bisa mendapatkan surat dari pimpinan perusahaan karena memang tidak bekerja di perusahaan atau tidak mendapatkan surat tugas dari pemerintah setempat.

Lebih lanjut, Syafrin menyebut ada perbedaan penerapan SIKM tahun sebelumnya dengan tahun 2021 ini di mana ada pada proses dalam mendapatkan surat, jika tahun lalu SIKM bisa diperoleh secara daring, tahun ini masyarakat yang bekerja di sektor non-formal bisa memperoleh SIKM di kantor kelurahan domisili atau tempat tinggal.

"SIKM berlaku bagi pekerja non-formal dan atau masyarakat umum yang tidak bisa mendapatkan surat dari pimpinan perusahaan karena memang mereka tidak bekerja di perusahaan, atau tidak mendapatkan surat tugas dari pemerintah setempat sesuai SE itu," ujarnya dikutip Antara

Kepala Dinas Perhubungan ( Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Lupito. Foto: MP/Asropih

SE 13 Tahun 2021, menjelaskan ada tiga kriteria diperbolehkannya perjalanan saat COVID-19 di mana kriteria pertama, adalah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melakukan perjalanan, wajib melampirkan surat tugas minimal dari pejabat eselon II.

Kriteria kedua adalah untuk karyawan swasta yang masuk dalam sektor-sektor utama, dapat mencantumkan surat tugas yang bisa diperoleh dari pimpinan.

"Sementara kriteria ketiga, bagi pegawai non formal atau masyarakat umum itu wajib menunjukkan SIKM tadi yang bisa diurus kelurahan setempat sesuai domisili," ucap Syafrin.

Menurut dia, waktu penerbitan SIKM tergantung dari kelurahan domisili tersebut. Untuk wilayah Jakarta, penerbitan SIKM bisa dilakukan dalam waktu satu hari. Masyarakat juga wajib melampirkan hasil tes swab PCR maupun antigen saat memasuki wilayah penyekatan.

Baca Juga:

Wagub DKI Tegaskan Pemberlakukan Kembali SIKM Ada di Tangan Anies

Pemerintah secara resmi melarang kegiatan pulang kampung atau mudik selama periode libur hari raya Idul Fitri tahun ini demi menekan penyebaran COVID-19. Perjalanan yang dilarang adalah perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi/negara di dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tanggal 6-17 Mei 2021.

Namun, pemerintah memberlakukan adanya pengecualian bagi distributor logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak. Saat melakukan perjalanan, masyarakat diwajibkan untuk membawa 'print out' surat izin perjalanan tertulis atau SIKM.

Surat izin tersebut berlaku secara individual untuk satu kali perjalanan pulang-pergi lintas kota/kabupaten/provinsi/negara, dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan usia 17 tahun ke atas.

Skrining dokumen beserta surat keterangan negatif COVID-19 akan dilakukan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di rest area, perbatasan kota besar, dan titik penyekatan daerah aglomerasi. Aglomerasi adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung. (*)

Baca Juga:

Mudik Dilarang, Pemprov DKI Berlakukan Kembali SIKM?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kendalikan Harga Minyak Goreng, BUMN Harus Kerja Sama dengan Petani Sawit
Indonesia
Kendalikan Harga Minyak Goreng, BUMN Harus Kerja Sama dengan Petani Sawit

Pemerintah, lewat BUMN bidang harusnya lebih memperkuat kerja sama dengan petani sawit dalam rangka memperbaiki sistem distribusi dan pengendalian harga terkait CPO dan minyak goreng. Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menyatakan dengan adanya kerjasama tersebut, dalam kondisi khusus saat harga sawit rakyat anjlok, BUMN juga dinilai dapat menjadi penyelamat mereka.

Sajikan Nasi Liwet Jamu Politisi DPR, Andika: Saya Juga Apa Adanya Saja
Indonesia
Sajikan Nasi Liwet Jamu Politisi DPR, Andika: Saya Juga Apa Adanya Saja

Para anggota Komisi I DPR yang berkunjung ke kediaman calon Panglima TNI disuguhi nasi liwet yang dibuat istri Jenderal Andika yaitu Diah Erwiany.

Penyandang Disabiltas Kesulitan Dapat Vaksin karena Terkendala NIK
Indonesia
Penyandang Disabiltas Kesulitan Dapat Vaksin karena Terkendala NIK

Dari 30 juta penyandang disabilitas di Indonesia, ternyata masih banyak di antara mereka yang tidak memiliki Nomor Induk Penduduk (NIK). Akibatnya, mereka tidak bisa berkesempatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19.

Delegasi Indonesia di IPU Usulkan Bentuk Komite "ad hoc" Mediasi Rusia dan Ukraina
Indonesia
Delegasi Indonesia di IPU Usulkan Bentuk Komite "ad hoc" Mediasi Rusia dan Ukraina

Delegasi Indonesia pada pertemuan ASEAN+3 yang merupakan acara sampingan Sidang Ke-144 IPU, mengusulkan pembentukan komite ad hoc untuk mediasi Rusia dan Ukraina yang saat ini tengah berkonflik.

Pemprov DKI Kembali Raih WTP Empat Tahun Berturut-turut
Indonesia
Pemprov DKI Kembali Raih WTP Empat Tahun Berturut-turut

Anies juga menyampaikan terima kasih terhadap kontribusi BPK

Tinjau Vaksinasi Pelajar, Kapolri Sesumbar Herd Immunity Terwujud di Agustus
Indonesia
Tinjau Vaksinasi Pelajar, Kapolri Sesumbar Herd Immunity Terwujud di Agustus

"Sehingga target kita akhir tahun paling tidak atau menjelang bulan Agustus, September, Herd Immunity segera bisa terwujud," kata Listyo

SPBU Catat Pelat Nomor Kendaraaan Saat Isi BBM Bersubsidi
Indonesia
SPBU Catat Pelat Nomor Kendaraaan Saat Isi BBM Bersubsidi

Pemerintah kini menerapkan aturan terbaru soal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Penerapan sistem pengguna tunggal bagi konsumen yang ingin membeli bahan bakar minyak akan mulai diterapkan. Yakni pelat nomor kendaraan yang mengisi BBM akan dicatat.

Ajang Formula E, Sekda DKI: Kita Tidak Ada yang Pesimistis
Indonesia
Ajang Formula E, Sekda DKI: Kita Tidak Ada yang Pesimistis

DKI Jakarta akan tetap tancap gas menggelar perhelatan mobil balap Formula E pada Juni 2022 mendatang.

Damkar Tak Ikut Naik ke Lintasan Rel Kereta untuk Evakuasi LRT Jabodebek
Indonesia
Ada 'Ratu Batu Bara' di Kaltim, Politisi Demokrat: Kenapa Tidak Ditangkap?
Indonesia
Ada 'Ratu Batu Bara' di Kaltim, Politisi Demokrat: Kenapa Tidak Ditangkap?

Dugaan skandal penjualan batu bara tersembunyi di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilakukan oleh "Ratu Batu Bara" terkuak. Hal itu diungkap oleh anggota Komisi VII DPR, Muhammad Nasir.