Penerapan Pajak Karbon Ditunda Batu Bara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah akan menerapkan pajak karbon pada 2022 sebagai penggerak kebijakan strategis yang menjadi showcase di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendatang.

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya dilakukan mulai Juli 2022, dengan alasan aturan hukum yang belum sempurna.

Baca Juga:

Pemerintah Pastikan Pajak Karbon Berlaku Juli 2022

"Pemerintah mempertimbangkan untuk review kembali pemberlakuan pajak karbon pada Juli 2022 ini," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Jakarta, Kamis (23/6).

Febrio mengatakan, saat ini peraturan pendukung pajak karbon masih dimatangkan oleh seluruh Kementerian dan lembaga (K/L). Penyusunan peraturan-peraturan ini mempertimbangkan seluruh aspek termasuk pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan kesiapan sektor.

"Pemerintah juga menyadari kondisi perekonomian yang masih dibayangi gejolak global sehingga perlu diantisipasi secara hati-hati," katanya.

Selain itu, lanjut ia, penyempurnaan pasar karbon merupakan langkah yang masih harus dilakukan mengingat sangat krusial bagi pencapaian NDC.

"Kita memperbaiki peraturan perundang-perundangan terkait dan ini akan jadi pelengkap penerapan dari pajak karbon," ujar Febrio.

Namun, ia memastikan pajak karbon akan tetap ditargetkan untuk dikenakan pertama kali pada PLTU batu bara dengan mekanisme cap and tax mulai 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan alternatif mekanisme pendanaan penting untuk memenuhi financing gap atau kesenjangan finansial dalam mewujudkan ekonomi hijau.

Airlangga menuturkan, komitmen Indonesia untuk turut serta mencapai target penurunan emisi sesuai Paris Agreement telah terwujud dalam berbagai upaya dari segi regulasi dan inovasi mekanisme pendanaan.

Salah satu mekanisme pendanaan yang akan diterapkan di Indonesia pada bulan Juli tahun 2022 yakni pajak karbon melalui skema cap-trade-tax di sektor pembangkit tenaga listrik.

Melalui skema tersebut, pembangkit listrik tenaga batubara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan biaya tambahan.

Pajak karbon menjadi salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau.

"Pajak karbon diterapkan sambil mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, serta ramah lingkungan," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Indonesia Kembangkan Prototipe Pajak Karbon

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Usut Dugaan Suap Laporan Keuangan Pemprov Sulsel
Indonesia
KPK Usut Dugaan Suap Laporan Keuangan Pemprov Sulsel

Penyidikan tersebut merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Seorang Pria Tewas Ditembak di Tangerang
Indonesia
Seorang Pria Tewas Ditembak di Tangerang

Polres Tangerang Kota dibantu oleh Polda Metro Jaya sedang menyelidiki. Penyidik sudah mendatangi TKP dan olah TKP bersama Labfor. Termasuk meminta keterangan saksi-saksi.

Pesantren di Jawa Barat Kini Melek Manajemen Perusahaan
Indonesia
Pesantren di Jawa Barat Kini Melek Manajemen Perusahaan

One Pesantren One Product memberikan pelatihan mengurus izin, sertifikasi halal, hingga mengurus SNI.

Kasus Omicron di Jakarta Capai 2.525
Indonesia
Kasus Omicron di Jakarta Capai 2.525

Sementara itu, upaya 3T terus digalakkan

Begini Ketersediaan Air Bersih di Area Tanding PON Papua
Indonesia
Begini Ketersediaan Air Bersih di Area Tanding PON Papua

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melengkapi pembangunan sarana dan prasana air bersih untuk mendukung penyediaan air minum venue PON XX di Provinsi Papua.

122 Narapidana Terorisme Ucapkan Ikrar Setia Kepada NKRI Selama 2021
Indonesia
122 Narapidana Terorisme Ucapkan Ikrar Setia Kepada NKRI Selama 2021

Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini berarti warga binaan telah siap untuk mencintai NKRI

TNI Kebut Vaksinasi di Perbatasan RI-Papua Nugini
Indonesia
TNI Kebut Vaksinasi di Perbatasan RI-Papua Nugini

Kodim 1711/BVD sebagai satuan komando kewilayahan sudah mengambil langkah dan upaya konkret melalui jajaran koramil untuk mendukung pemerintah daerah dalam rangka mempercepat penanganan penyebaran virus Corona di wilayah Boven Digoel.

Dirjen PAS Banyak Masalah, Pengamat: Reformasi Birokrasi di Kemenkumham Belum Dibenahi
Indonesia
Dirjen PAS Banyak Masalah, Pengamat: Reformasi Birokrasi di Kemenkumham Belum Dibenahi

"Kelemahan dalam pengawasan menjadi problem tersendiri dan dari dulu saya selalu teriak-teriak. Reformasi birokrasi di Kemenkumham belum dibenahi," katanya.

 Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu

DPD dan elemen masyarakat juga meminta agar dilakukan revisi UU Pemilu.

Bawaslu Pertajam Kemampuan Anggotanya Petakan Potensi Pelanggaran Pemilu
Indonesia
Bawaslu Pertajam Kemampuan Anggotanya Petakan Potensi Pelanggaran Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah mempertajam kemampuan pemantauan pemilu 2024.