Penerapan Pajak Karbon Ditunda Batu Bara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah akan menerapkan pajak karbon pada 2022 sebagai penggerak kebijakan strategis yang menjadi showcase di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendatang.

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya dilakukan mulai Juli 2022, dengan alasan aturan hukum yang belum sempurna.

Baca Juga:

Pemerintah Pastikan Pajak Karbon Berlaku Juli 2022

"Pemerintah mempertimbangkan untuk review kembali pemberlakuan pajak karbon pada Juli 2022 ini," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Jakarta, Kamis (23/6).

Febrio mengatakan, saat ini peraturan pendukung pajak karbon masih dimatangkan oleh seluruh Kementerian dan lembaga (K/L). Penyusunan peraturan-peraturan ini mempertimbangkan seluruh aspek termasuk pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan kesiapan sektor.

"Pemerintah juga menyadari kondisi perekonomian yang masih dibayangi gejolak global sehingga perlu diantisipasi secara hati-hati," katanya.

Selain itu, lanjut ia, penyempurnaan pasar karbon merupakan langkah yang masih harus dilakukan mengingat sangat krusial bagi pencapaian NDC.

"Kita memperbaiki peraturan perundang-perundangan terkait dan ini akan jadi pelengkap penerapan dari pajak karbon," ujar Febrio.

Namun, ia memastikan pajak karbon akan tetap ditargetkan untuk dikenakan pertama kali pada PLTU batu bara dengan mekanisme cap and tax mulai 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan alternatif mekanisme pendanaan penting untuk memenuhi financing gap atau kesenjangan finansial dalam mewujudkan ekonomi hijau.

Airlangga menuturkan, komitmen Indonesia untuk turut serta mencapai target penurunan emisi sesuai Paris Agreement telah terwujud dalam berbagai upaya dari segi regulasi dan inovasi mekanisme pendanaan.

Salah satu mekanisme pendanaan yang akan diterapkan di Indonesia pada bulan Juli tahun 2022 yakni pajak karbon melalui skema cap-trade-tax di sektor pembangkit tenaga listrik.

Melalui skema tersebut, pembangkit listrik tenaga batubara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan biaya tambahan.

Pajak karbon menjadi salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau.

"Pajak karbon diterapkan sambil mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, serta ramah lingkungan," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Indonesia Kembangkan Prototipe Pajak Karbon

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkeu Ungkap APBN 2022 Jadi Instrumen Strategis Jaga Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Menkeu Ungkap APBN 2022 Jadi Instrumen Strategis Jaga Pemulihan Ekonomi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasiona (APBN) 2022 menjadi instrumen yang sangat strategis dalam menjaga pemulihan ekonomi Indonesia, ketika kondisi perekonomian dunia tak menentu.

Libur Panjang, Jumlah Pengguna KRL Meningkat
Indonesia
Libur Panjang, Jumlah Pengguna KRL Meningkat

Pada Sabtu (26/2) terdapat 370.331 penumpang dan Minggu (27/2) sebanyak 317.371 penumpang.

Pengamanan Nataru Fokus pada Kelancaran Arus Lalu Lintas
Indonesia
Pengamanan Nataru Fokus pada Kelancaran Arus Lalu Lintas

Mabes tengah mempersiapkan Operasi Lilin 2022 menjelang Nataru atau perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2023.

Jaksa Sebut Putri Candrawathi Dukung Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J
Indonesia
Jaksa Sebut Putri Candrawathi Dukung Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J

"Seharusnya, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak Ferdy Sambo," kata jaksa

Akbar Tanjung Bakal Terjun Langsung Sosialisasikan KIB
Indonesia
Akbar Tanjung Bakal Terjun Langsung Sosialisasikan KIB

Selama dua periode Pemilu terakhir, Partai Golkar terus mengalami kemunduran jumlah kursi di Parlemen. Pemilu 2014, Partai Golkar mendapatkan 91 kursi dan Pemilu 2019 hanya memperoleh 85 kursi.

Muncul Ancaman Omicron BA.4 dan BA.5, Warga Tetap Boleh Copot Masker di Ruang Terbuka
Indonesia
Muncul Ancaman Omicron BA.4 dan BA.5, Warga Tetap Boleh Copot Masker di Ruang Terbuka

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, hanya meminta masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan dengan memakai masker di dalam ruangan. Atau, memakai masker jika badan merasa tak enak dan melihat ada yang batuk-batuk di sekitar.

Presiden Jokowi Diagendakan Nonton Langsung Formula E
Indonesia
Presiden Jokowi Diagendakan Nonton Langsung Formula E

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mengisyaratkan Presiden Jokowi akan datang ke Formula E.

PPP Terancam tak Lolos ke Parlemen
Indonesia
PPP Terancam tak Lolos ke Parlemen

Partai Ka'bah itu pun terancam tak lolos ke parlemen.

[HOAKS atau FAKTA]: Cacar Monyet Menginfeksi dari Jarak 8 Km dan Bertahan 120 Tahun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Cacar Monyet Menginfeksi dari Jarak 8 Km dan Bertahan 120 Tahun

Dalam narasi juga disebut bahwa virus Monkeypox dapat hidup di gagang pintu dan kursi selama 120 tahun.

Warga DKI Diminta Tetap Gunakan Masker saat Merayakan Pergantian Tahun
Indonesia
Warga DKI Diminta Tetap Gunakan Masker saat Merayakan Pergantian Tahun

"Tentunya menjaga pakai masker dan lain-lain," kata Heru di Jakarta, Sabtu (31/12).