Sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras. MerahPutih.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta secara resmi kembali berakukan sistem ganjil genap di jalur protokol pada Senin (3/8).
Pemberlakuan ini karena volume kendaraan selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terus meningkat dan ditakutkan terjadi penyebaran virus corona.
Baca Juga:
Analisa kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan, dengan adanya pemberlakuan sistem tersebut, pemerintah meminta kepada pengendara mobil untuk beralih ke moda transportasi umum sebagai antisipasi penularan COVID-19.
"Jadi menurut saya salah jika pemprov Jakarta ingin tetap menerapkan kebijakan ganjil genap pada masa pandemi COVID-19. Karena Ganjil Genap adalah membatasi pergerakan kendaraan bukan orang," ujar Tigor kepada Merahputih.com, Senin (3/8).
Menurut dia, kemacetan yang terjadi di Jakarta karena tidak seimbangnya antara ketersediaan dengan permintaan transportasi publik di Jakarta. Sehingga, masyarakat memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi selama masa transisi PSBB.
"Masa-masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang takut mengunakan layanan angkutan umum. Ketakutan itu sangat mendasar karena trauma terjadi penumpukan atau kerumunan pengguna dan tidak sehatnya fasilitas publik yang ada," tegasnya.
Akhirnya masyarakat lebih percaya dan lebih merasa sehat menggunakan kendaraan pribadinya seperti motor dan mobil.
Faktor lain yang membuat kemacetan adalah seluruh perusahaan tidak lagi pekerjakan karyawannya secara 50 persen. Sebab, seluruh perusahaan sudah masuk secara normal dimasa transisi PSBB ini.
Tigor mendesak pemerintah mempersiapkan peningkatan dan akses pada layanan angkutan umum.
Termasuk melakukan pengawasan dan penegakan secara benar juga konsisten terhadap pelaksanaan kapasitas serta jadwal kerja dan menerapkan protokol kesehatan di perkantoran dan perusahaan yang ada di Jakarta.
Diketahui, penerapan sistem ganjil-genap telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 51 tahun 2020.
Menjelaskan tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada massa transisi menuju masyarakat sehat.
Baca Juga:
Ganjil Genap DKI Kembali Berlaku di Tengah Banjir Kritik, Ini Imbasnya ke KRL
Pada lokasi di kawasan Jalan MH Thamrin, tiada petugas yang menyosialisasikan ihwal sistem ganjil-genap.
Tapi beberapa petugas kepolisian berada di area traffic light tampak mengatur arus lalu lintas.
Padahal, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebut pihaknya siap menyosialisasikan sistem ganjil-genap.
"Mulai Kamis (6/8), selesainya operasi patuh jaya pada 5 Agustus, barulah kami tindak kendaraan-kendaraan pelanggar aturan ganjil-genap, baik secara manual maupun elektronik," ucap Sambodo, Minggu (2/8/2020).
Waktu penerapan aturan ganjil-genap mulai berlaku pada Senin hingga Jumat, pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB. (Knu)
Baca Juga:
Wah, Puncak Bogor Bakal Dilengkapi Rest Area Seluas 7 Hektar
Berita Lainnya
-
Informasi COVID-19 Seperti Flu Biasa Dinilai Menyesatkan
-
Pasien COVID-19 Gejala Ringan Diklaim Mampu Disembuhkan hingga 100 Persen
-
Angka Kesembuhan Makin Tinggi, Penanganan Corona Tanah Air Miliki Harapan Cerah
-
Jelang Libur Panjang, Penderita Corona Hampir Tembus 400 Ribu Kasus
-
Tetap Waras, Lebih Baik Jangan Tengok Teman yang Baru Bersalin
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kinerja Wapres Dinilai Kurang Memuaskan, Jubir Sebut Kiai Ma'ruf Kerja Senyap
"Itu tidak pernah menjadi berita penting dan Wapres memang tidak memperhatikan itu sebagai satu hal penting, apakah itu diberitakan atau tidak," kata Masduki
Ketua DPRD Incar Anggaran Formula E Anies untuk Biaya Tangani Wabah Corona
"Masih ada anggaran yang kami melihat kurang produktif dan akan sangat baik bila dialihkan untuk penanganan corona ini. Contoh anggaran penyelenggaraan Formula E," jelasnya.
PBNU Tegaskan Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Syariat Islam
LBM PBNU mengangkat ilustrasi pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi bukan hanya kesejahteraan generasi saat ini
Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona
"Posisi pemerintah sedang galau. Sedang pusing tujuh keliling. Karena tak punya uang. APBN defisit. Penerimaan pajak menurun. Ekonomi terpuruk. Pengangguran banyak. PHK dimana-mana," jelas Ujang
Usul Negara Kasih Parpol Rp15,1 T, KPK Larang Menteri dan DPR Setoran ke Partai
Kenaikkan dana bantuan Parpol menjamin persoalan korupsi di sektor politik bakal tuntas
Update Kasus Corona DKI Rabu (23/9): 66.505 Positif, 50.473 Orang Sembuh
Dengan positivity rate 12 persen, penambahan kasus positif perhari sebanyak 1.187 jiwa.
Jenis Kegiatan-Kegiatan Ini Tak Bakal Dikeluarkan Izinannya Oleh Pemprov DKI Jakarta
Ketentuan tersebut tertuang dalam Instruksi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19)
Menparekraf Ingatkan Hotel Isolasi OTG Jangan Jadi Klaster Baru Pekerja
Wishnutama menjelaskan program ini akan mulai dijalankan lebih dulu di Jakarta dan daerah lainnya sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan
Akhirnya Balap Formula E Boleh di Monas, Ini Janji Anies ke Setneg!
Orang nomor satu di Jakara itu juga melampirkan peta proyeksi jalur lintasan mobi balap bertaraf internasional itu.
Pemerintah Daerah Natuna Minta Wisatawan Tetap Berkunjung
Natuna saat ini telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional, maka itu tidak hanya Pemkab Natuna gencar mempromosikan daerah tersebut.
