Penentuan Jadwal Pemilu Mutlak di Tangan KPU Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Penentuan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 tak kunjung rampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan 21 Februari. Namun pemerintah berkukuh Pemilu digelar 15 Mei 2024. Akibatnya, sampai dengan hari ini DPR belum menetapkan jadwal Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang mengatakan, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22E, UU Pemilu Pasal 167 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 92 tahun 2016, bahwa Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

“Otoritas penentuan jadwal Pemilu mutlak berada ditangan KPU. Pasal 167 UU Pemilu secara tegas menyebutkan bahwa penentuan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara ditentukan oleh KPU dengan keputusan KPU,” kata Junimart dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (18/11).

Baca Juga:

Tahapan Pemilu Dirancang 22 Bulan Sampai 25 Bulan

Junimart menjelaskan, jadwal dari KPU tersebut akan dibawa dan dikonsultasikan di Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam bentuk rapat kerja untuk diambil keputusan.

Selanjutnya akan ditindaklanjuti KPU dengan pemaparan pra tahapan, tahapan dan seterusnya hingga pemungutan, penghitungan kertas suara hasil coblosan dan pengumuman hasil pemungutan hingga penetapan.

Baca Juga:

Aturan Tidak Berubah, Polarisasi Ala Pemilu 2019 Berpotensi Berulang

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu melanjutkan, konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat peraturan KPU (PKPU) tidak mengikat. Artinya, apa yang diusulkan Komisi II atau pemerintah sifatnya hanya sebatas usulan.

“Komisi II DPR wajib fokus mengkritisi dasar penentuan jadwal hingga tahapan hasil akhir Pemilu sesuai dengan tujuan dari Lemilu itu sendiri. KPU dan penyelenggara Pemilu harus independen, tidak bisa diintervensi,” tegas dia.

Baca Juga:

Jelang Pemilu Makin Panas, DPR Peringatkan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI

Dalam kesempatan itu, Junimart menyampaikan, waktu tahapan Pemilu 2024 nanti bisa saja dipersingkat tanpa mengurangi proses dan nilai Pemilu itu sendiri. Menurutnya, hal itu mengingat situasi dan kondisi saat ini.

“Tentang waktu tahapan bisa saja dipersingkat mengingat situasi pandemi saat ini tanpa membuat irisan dalam proses tahapan dan nilai, roh dari Pemilu itu tetap hidup,” tutup politikus asal Sumatera Utara itu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menpan RB Azwar Anas Punya Harta Rp 16,3 Miliar
Indonesia
Menpan RB Azwar Anas Punya Harta Rp 16,3 Miliar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Bendum Demokrat Balikpapan Diduga Tampung Uang Suap Bupati PPU
Indonesia
Bendum Demokrat Balikpapan Diduga Tampung Uang Suap Bupati PPU

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Nur Afifah diduga membantu Bupati Abdul Gafur yang merupakan Ketua DPC Demokrat Balikpapan menyimpan uang suap dari para pengusaha.

[Hoaks atau Fakta]: Air Jeruk Nipis Bersihkan Paru-Paru dari Asap Rokok
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Air Jeruk Nipis Bersihkan Paru-Paru dari Asap Rokok

Untuk membersihkan paru-paru dari asap rokok dapat menggunakan obat-obatan yang disebut sebagai mukolitik

Kebakaran Landa RS Bandung Kiwari
Indonesia
Kebakaran Landa RS Bandung Kiwari

Dari informasi kebakaran terjadi di lantai 5. Belum diketahui korban dalam kejadian ini.

KSP Minta Pemda Turut Awasi Harga Minyak Goreng Curah
Indonesia
KSP Minta Pemda Turut Awasi Harga Minyak Goreng Curah

Kantor Staf Presiden (KS) meminta, pemerintah daerah turut dilibatkan untuk mengawasi pemberlakuan HET minyak goreng curah.

Resmikan ETLE Nasional Tahap 2, Kapolri Harap Kepatuhan Lalu Lintas Meningkat
Indonesia
Resmikan ETLE Nasional Tahap 2, Kapolri Harap Kepatuhan Lalu Lintas Meningkat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan program tilang elektronik atau elektronic traffic law enforcement (ETLE) di Hotel Wyndham, Kota Surabaya, Sabtu (26/3).

Intip Harta Kekayaan 5 Penjabat Gubernur yang Baru Dilantik Mendagri
Indonesia
Intip Harta Kekayaan 5 Penjabat Gubernur yang Baru Dilantik Mendagri

Lantas berapa jumlah harta kekayaan lima penjabat gubernur tersebut?

Oknum Anggota Polres Wonogiri yang Ditembak Ternyata Polisi Bermasalah
Indonesia
Oknum Anggota Polres Wonogiri yang Ditembak Ternyata Polisi Bermasalah

"Ada keterlibatan oknum Polres Wonogiri (PS) dalam kasus pemerasan. PS merupakan polisi bermasalah di Polres Wonogiri," kata Iqbal, Kamis (21/4).

Wagub DKI Tanggapi Soal Ancaman Banjir Rob saat Formula E
Indonesia
Wagub DKI Tanggapi Soal Ancaman Banjir Rob saat Formula E

Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kawasan Ancol, Jakarta Utara sebagai sirkuit penyelenggaraan ajang Formula E pada Juni 2022 mendatang.

Soal Usulan Duet Puan-Anies, PDIP Sindir Bahlil
Indonesia
Soal Usulan Duet Puan-Anies, PDIP Sindir Bahlil

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto menyatakan usulan tersebut sah-sah saja, namun dia memastikan PDIP hingga saat ini belum mempunyai pasangan capres-cawapres.