Penentuan Jadwal Pemilu Mutlak di Tangan KPU Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Penentuan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 tak kunjung rampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan 21 Februari. Namun pemerintah berkukuh Pemilu digelar 15 Mei 2024. Akibatnya, sampai dengan hari ini DPR belum menetapkan jadwal Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang mengatakan, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22E, UU Pemilu Pasal 167 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 92 tahun 2016, bahwa Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

“Otoritas penentuan jadwal Pemilu mutlak berada ditangan KPU. Pasal 167 UU Pemilu secara tegas menyebutkan bahwa penentuan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara ditentukan oleh KPU dengan keputusan KPU,” kata Junimart dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (18/11).

Baca Juga:

Tahapan Pemilu Dirancang 22 Bulan Sampai 25 Bulan

Junimart menjelaskan, jadwal dari KPU tersebut akan dibawa dan dikonsultasikan di Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam bentuk rapat kerja untuk diambil keputusan.

Selanjutnya akan ditindaklanjuti KPU dengan pemaparan pra tahapan, tahapan dan seterusnya hingga pemungutan, penghitungan kertas suara hasil coblosan dan pengumuman hasil pemungutan hingga penetapan.

Baca Juga:

Aturan Tidak Berubah, Polarisasi Ala Pemilu 2019 Berpotensi Berulang

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu melanjutkan, konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat peraturan KPU (PKPU) tidak mengikat. Artinya, apa yang diusulkan Komisi II atau pemerintah sifatnya hanya sebatas usulan.

“Komisi II DPR wajib fokus mengkritisi dasar penentuan jadwal hingga tahapan hasil akhir Pemilu sesuai dengan tujuan dari Lemilu itu sendiri. KPU dan penyelenggara Pemilu harus independen, tidak bisa diintervensi,” tegas dia.

Baca Juga:

Jelang Pemilu Makin Panas, DPR Peringatkan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI

Dalam kesempatan itu, Junimart menyampaikan, waktu tahapan Pemilu 2024 nanti bisa saja dipersingkat tanpa mengurangi proses dan nilai Pemilu itu sendiri. Menurutnya, hal itu mengingat situasi dan kondisi saat ini.

“Tentang waktu tahapan bisa saja dipersingkat mengingat situasi pandemi saat ini tanpa membuat irisan dalam proses tahapan dan nilai, roh dari Pemilu itu tetap hidup,” tutup politikus asal Sumatera Utara itu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Waspadai Calon Tak Layak Lolos Seleksi Anggota KPU-Bawaslu
Indonesia
DPR Waspadai Calon Tak Layak Lolos Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

Tahapan tes calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera berlanjut.

Arbi Sanit, Pakar Politik dan Pemilu Yang Kritis dan Tajam
Indonesia
Arbi Sanit, Pakar Politik dan Pemilu Yang Kritis dan Tajam

Buku-buku yang ditulis di antaranya Sistem Politik Indonesia (1981); Perwakilan Politik di Indonesia (1985); dan Partai, Pemilu, dan Demokrasi (1997).

Papua Perlu Juru Damai Tingkat Lokal
Indonesia
Papua Perlu Juru Damai Tingkat Lokal

selama dua hari berefleksi, penyelenggara menyadari bahwa perdamaian telah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Pemahaman bersama akan sejarah konflik, analisis sosial serta pemahaman terkait motif dan kepentingan konflik yang terjadi di Tanah Papua menjadi prakondisi menuju perdamaian.

[HOAKS atau FAKTA]: Akhirnya, Dunia Menyetujui Vaksin Nusantara Buatan Terawan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Akhirnya, Dunia Menyetujui Vaksin Nusantara Buatan Terawan

Beredar sebuah informasi yang mengklaim bahwa dunia sudah menyetujui Vaksin Nusantara. Vaksin tersebut berbasis Dendrintic Cell Vaccine Immunotherapy, yang diklaim dapat melawan COVID-19.

Jadi Tuan Rumah G20, 33 Ribu Tenaga Kerja Bakal Terlibat
Indonesia
Jadi Tuan Rumah G20, 33 Ribu Tenaga Kerja Bakal Terlibat

Pemerintah menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi kuat antara kementerian yang dan lembaga yang terlibat dalam 16 working group dan elemen non pemerintah.

113 Pegawai KPK Positif COVID-19, 1 Penyidik Meninggal
Indonesia
113 Pegawai KPK Positif COVID-19, 1 Penyidik Meninggal

Sebanyak 113 pegawai dan pihak terkait lainnya di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkonfirmasi positif COVID-19.

Nataru, Pengawasan Prokes Ketat Dilakukan di Tempat Wisata
Indonesia
Nataru, Pengawasan Prokes Ketat Dilakukan di Tempat Wisata

Bakal ada sejumlah kegiatan diusulkan dilarang pelaksanaanya saat periode libur Natal dan Tahun Baru.

Diduga Jual Vaksin COVID-19 Ilegal, Oknum ASN di Sumut Raup Ratusan Juta
Indonesia
Diduga Jual Vaksin COVID-19 Ilegal, Oknum ASN di Sumut Raup Ratusan Juta

Polda Sumatera Utara mengamankan sejumlah oknum aparatur sipil negara (ASN) karena diduga menjual vaksin COVID-19 secara ilegal. Pelaku meraup ratusan juta selama sebulan beroperasi dan bermotif mencari keuntungan.

Jerinx-Adam Demi Saling Memaafkan, Tapi...
Indonesia
Oknum Polisi di Medan Diduga Terlibat Suap, Asas Praduga Tak Bersalah Dikedepankan
Indonesia
Oknum Polisi di Medan Diduga Terlibat Suap, Asas Praduga Tak Bersalah Dikedepankan

Riko juga membantah soal uang itu digunakan untuk membeli motor