Penemuan Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Panggil Bupati Kepulauan Seribu Bagian dari landasan helikopter (helipad) di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis (30/6/2022). (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Penemuan landasan helikopter atau helipad diduga ilegal di Kepulauan Seribu berbuntut panjang.

Atas penemuan helipad itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi akan memanggil Bupati Kepulauan Seribu Junaedi untuk meminta penjelasan persoalan tersebut.

"Saya berencana memanggil Bupati melalui Komisi A DPRD DKI. Karena ini hasil sidak, saya akan panggil di lantai 10 (ruang Ketua DPRD DKI) bersama Komisi A," ujar Prasetyo di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis (30/6).

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal di Kepulauan Seribu

Prasetyo tegaskan, legislatif Kebon Sirih tak akan permasalahkan hal tersebut, bila memang ada perizinan resmi dan menghasilkan pemasukan ke kas daerah.

"Kita enggak akan menghambat investasi di Kepulauan Seribu. Tetapi harus secara transparan dan sesuai aturan. Kalau dia (bupati) bisa memberikan argumentasi yang jelas, kita enggak ada masalah," paparnya.

Baca Juga:

DPRD Minta Kadis Parekraf Bertanggung Jawab atas Operasional Holywings

Prasetyo mengungkapkan, seharusnya ada pengajuan perizinan kepada Pemprov DKI dalam pemanfaatan lahan atau aset milik pemerintah ini. Pihak yang menggunakan aset tersebut juga harus membayar retribusi yang akan masuk ke kas daerah.

"Harusnya kalau helipad itu resmi, setiap kali mendarat kan memberi pemasukan ke Pemprov, kan. Tapi selama ini tidak. Dia tidak melaporkan secara transparan bahwa di dalam itu ada pemanfaatan lahan," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Anggota DPRD Sebut Holywings Kerap Bikin Masalah

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Pimpin G20, Pemerintah Tidak Toleransi Ancaman Yang Bakal Rusak Citra
Indonesia
Indonesia Pimpin G20, Pemerintah Tidak Toleransi Ancaman Yang Bakal Rusak Citra

Mahfud menegaskan, evaluasi terhadap situasi pandemi akan dilakukan dua bulan sebelum acara berlangsung. Tidak hanya itu, penyelenggara juga akan memastikan jumlah penduduk yang divaksin di Indonesia akan mencapai di atas 80 persen sebelum acara G20 berlangsung.

Wagub DKI Enggak Tahu Korelasi Eks Wamenlu di Kasus Formula E
Indonesia
Wagub DKI Enggak Tahu Korelasi Eks Wamenlu di Kasus Formula E

Salah satu materi pemanggilan Dino mengenai proses masuknya Formula E berikut persiapannya

Ke Cirebon dan Brebes, Jokowi Bagikan Bansos dan Resmikan Jalan
Indonesia
Ke Cirebon dan Brebes, Jokowi Bagikan Bansos dan Resmikan Jalan

Usai kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggunakan mobil.

Bawaslu Perlu Waspadai 4 Pelanggaran yang Diprediksi Muncul di Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Perlu Waspadai 4 Pelanggaran yang Diprediksi Muncul di Pemilu 2024

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti memprediksikan, empat pelanggaran yang perlu diwaspadai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Kadin Akui Kenaikan UMP Sangat Kecil
Indonesia
Kadin Akui Kenaikan UMP Sangat Kecil

Pemprov DKI Jakarta janji, akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut.

Foto Konyol Michael Schumacher yang Disembunyikan 18 Tahun Akhirnya Tersebar
Olahraga
Foto Konyol Michael Schumacher yang Disembunyikan 18 Tahun Akhirnya Tersebar

Ferrari sempat meminta foto itu disembunyikan sejak 18 tahun lalu karena ketakutan akan menjatuhkan citra mereka.

Persib dan Bobotoh Diharap Bersabar Buat Gunakan Stadion GBLA
Indonesia
Persib dan Bobotoh Diharap Bersabar Buat Gunakan Stadion GBLA

Tahap demi tahap tersebut harus dipastikan sesuai ketentuan dan selesai secara tuntas agar tidak menimbulkan permasalahan lain.

Komisi II Tunggu Hasil Bamus Lakukan Uji Kelayakan Anggota KPU-Bawaslu
Indonesia
Komisi II Tunggu Hasil Bamus Lakukan Uji Kelayakan Anggota KPU-Bawaslu

Timsel memilih dan menetapkan 14 orang calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022.

PBNU Bantah Ada Intervensi Pemerintah Pada Muktamar ke-34
Indonesia
PBNU Bantah Ada Intervensi Pemerintah Pada Muktamar ke-34

Itu berbeda dengan Muktamar Cipasung yang ada intervensi dari Pemerintah Soeharto pada saat itu

Bawaslu Fokus Lakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Fokus Lakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024

Komisioner Bawaslu, Herwyn JH Malonda menegaskan, Bawaslu saat ini mengutamakan pencegahan, agar tidak terjadinya pelanggaran atau sengketa proses.