Penemuan Helipad di Pulau Seribu, Anak Buah Anies Dipanggil DPRD Landasan helikopter (helipad) di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis (30/6/2022). (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Penemuan landasan helikopter atau helipad diduga ilegal di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu berbuntut panjang. Bupati Kepulauan Seribu Junaedi bakal mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Komisi A DPRD DKI untuk menjelaskan adanya helipad tersebut.

Pemanggilan anak buah Gubernur Anies Baswedan tersebut akan dilakukan dewan Kebon Sirih pada pekan depan, Pemanggilan dilaksanakan dalam rapat evaluasi serapan anggaran triwulan kedua 2022.

"Terjadwal rapat evaluasi serapan anggaran triwulan kedua tahun anggaran 2022, pasti hal tersebut (helipad ilegal) akan ditanyakan juga," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat dikonfirmasi awak media, Rabu (6/8).

Baca Juga:

Wagub Riza Sebut Helipad di Pulau Panjang Sudah Lama Ada

Rapat tersebut dijadwalkan dua hari pada Senin, 11 Juli dan Rabu, 13 Juli. Pertanyaan terkait keberadaan helipad akan disampaikan dalam salah satu hari itu.

"(Rapat diadakan) Senin dan Rabu depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis (30/6). Dalam kunjungannya, ia mendapati adanya landasan helikopter atau helipad.

Prasetyo mengatakan, dia mengetahui adanya helipad itu dari laporan warga. Ia pun mendatangi lokasi untuk memastikannya.

Baca Juga:

Bupati Kepulauan Seribu Bicara soal Helipad di Pulau Panjang

Begitu sampai, ternyata apa yang warga laporkan padanya benar. Ia mendapati ada helipad di bagian dalam pulau di Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara tersebut.

Disayangkan dia, helipad ini tidak tercatat pemanfaatannya oleh Pemprov DKI. Sebab, yang membuat dan memanfaatkannya adalah salah satu pihak swasta. Sehingga, tidak ada penarikan pajak yang masuk dalam kas DKI.

"Kedatangan saya ke Pulau Panjang dalam rangka sidak. Saya tadi menemukan salah satunya ada helipad yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak swasta. Kalau kita tidak datang kesini, mana kita ada helipad. Kok ada helipad di aset DKI, tapi enggak lapor ke kita. Ini namanya helipad ilegal, helipad siluman," kata Prasetyo. (Asp)

Baca Juga:

Penemuan Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Panggil Bupati Kepulauan Seribu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Minta Waspadai Hujan Lebat di Sekitar Puncak Gunung Semeru
Indonesia
BMKG Minta Waspadai Hujan Lebat di Sekitar Puncak Gunung Semeru

BMKG mengimbau masyarakat di kawasan puncak dan lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat tiga hari mendatang.

Satgas COVID-19 Ancam Tindak Tegas Pengelola Pusat Perbelanjaan
Indonesia
Satgas COVID-19 Ancam Tindak Tegas Pengelola Pusat Perbelanjaan

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 bakal menindak tegas pengelola dan pengunjung mal atau pusat perbelanjaan jika melanggar protokol kesehatan (prokes).

Anies Pastikan Bantu Ibu Hamil Positif COVID-19 untuk Persalinan
Indonesia
Anies Pastikan Bantu Ibu Hamil Positif COVID-19 untuk Persalinan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan rumah sakit di ibu kota siap melayani proses persalinan ibu hamil yang terinfeksi COVID-19.

Ferdinand Hutahaean Segera Diadili
Indonesia
Ferdinand Hutahaean Segera Diadili

Polda Metro Jaya telah melimpahkan tersangka mantan politikus Demokrat itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

Alasan Warga Jakarta Tak Perlu Khawatir meski Nama Jalan Berganti
Indonesia
Alasan Warga Jakarta Tak Perlu Khawatir meski Nama Jalan Berganti

Perubahan nama jalan di sejumlah lokasi daerah Jakarta kini ramai diperbincangkan.

HET Sudah Dicabut, Minyak Goreng di Pasar Modern Solo Masih Raib
Indonesia
HET Sudah Dicabut, Minyak Goreng di Pasar Modern Solo Masih Raib

Harga minyak goreng kemasan sudah naik beragam diatas Rp22.000 per satu liter sampai Rp24.000 per satu liter tergantung merek.

Nadiem Tegaskan PTM Dibuka Tergantung Level PPKM, Bukan Vaksinasi
Indonesia
Nadiem Tegaskan PTM Dibuka Tergantung Level PPKM, Bukan Vaksinasi

Vaksinasi guru jadi kewajiban untuk tatap muka

Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Tersisa 2,59 Persen
Indonesia
Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Tersisa 2,59 Persen

128. 415 orang telah keluar dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran

Wagub DKI Enggan Komentari soal Desakan Pencopotan Direksi TransJakarta
Indonesia
Wagub DKI Enggan Komentari soal Desakan Pencopotan Direksi TransJakarta

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku belum mau berkomentar lebih serius hal tersebut.

ASN Gugat Presidential Threshold ke MK, DPR: Mereka Dilarang Berpolitik
Indonesia
ASN Gugat Presidential Threshold ke MK, DPR: Mereka Dilarang Berpolitik

"Menurut saya perlu ditelisik dalam rangka kepentingan apa yang bersangkutan mengajukan gugatan tersebut. Karena secara UU seorang ASN dilarang untuk masuk ke ranah politik," kata Junimart kepada wartawan, Kamis (6/1).