Penembakan Pegawai Palapa Timur, DPR Duga Ada Upaya Halangi Pembangunan di Papua Nelson Sarira, karyawan PT. PTT yang selamat dari pembantaian yang di lakukan KKB di Beoga, Sabtu (5/3/2022) berhasil di evakuasi ke Timika. (ANTARA/HO-Pendam XVII Cenderawasih.)

MerahPutih.com - Peristiwa penembakan yang menewaskan delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika atau PTT oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada Selasa (1/3) mendapat kecaman.

Menurut anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, kekerasan yang menewaskan warga sipil di Papua tersebut merupakan tindakan biadab yang harus segera direspons secara tegas oleh pemerintah.

“Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas yang terukur, pertama untuk mengusut secara tuntas peristiwa tragis tersebut dan mengetahui fakta-fakta di lapangan," kata Sukamta dalam keterangannya, Minggu (6/3).

Baca Juga:

TNI-Polri Berhasil Evakuasi Pekerja Papua yang Selamat dari Kekejaman KKB

Kedua, pemerintah diminta menangkap dan mengadili para pelaku penembakan.

"Dan ketiga membuat prosedur pengamanan yang lebih bagus untuk melindungi masyarakat di Papua dari berbagai ancaman kekerasan kelompok teroris TPNPB dan OPM,” jelas Sukamta.

Sukamta menyatakan, apa yang dilakukan oleh para karyawan saat itu untuk memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel di Distrik Beoga merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat Papua.

“Maka teror penembakan ini semakin menegaskan kelompok TPNPB dan OPM berupaya menghalangi upaya pembangunan di Papua dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat Papua,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Baca Juga:

Sulitnya Evakuasi 8 Jenazah Pekerja PT PTT yang Ditembak KKB

Ia juga mengingat saat 31 pekerja pembangunan jalan Trans Papua pada tahun 2018 juga tewas ditembak kelompok ini. Juga ada berbagai peristiwa lainnya yang menyasar kelompok sipil. Ini seakan ada pola semakin banyak sasaran sipil yang diteror dan diserang.

"Hal ini harus jadi perhatian pemerintah. Lakukan kajian secara mendalam dinamika sosial politik keamanan yang terjadi di Papua. Sehingga langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan sejak awal,” tutur Sukamta.

Sukamta berharap pemerintah lebih serius untuk mengatasi persoalan di Papua.

Upaya percepatan pembangunan yang tertuang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP) harus mampu mengatasi persoalan mendasar di Papua.

“Hal yang paling mendasar adalah memanusiakan Papua, membuat masyarakat Papua semakin berdaya. Maka upaya percepatan pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas SDM di Papua,” tutup anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini. (Knu)

Baca Juga:

KKB Tembak Mati 8 Pekerja PT PTT, Menkominfo: Kami Sangat Mengecam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Janji Bangun Krematorium Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Janji Bangun Krematorium Jenazah COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji akan membuat krematorium di ibu kota untuk prosesi kremasi jenazah warga yang terpapar COVID-19 yang beragama non muslim.

RUU LLAJ Diharapkan Mengakomodasi Transportasi Online Berbasis Aplikasi
Indonesia
RUU LLAJ Diharapkan Mengakomodasi Transportasi Online Berbasis Aplikasi

Revisi UU LLAJ untuk menguatkan regulasi dalam mengakomodir keberadaan transportasi online berbasis aplikasi. Hal ini penting agar nantinya tidak memunculkan kekacauan di masyarakat.

Polres Bintan Gagalkan Peredaran 2 Kilogram Sabu Jaringan Internasional
Indonesia
Polres Bintan Gagalkan Peredaran 2 Kilogram Sabu Jaringan Internasional

Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengamankan narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kilogram dari dua pria berinisial AA (23) dan AJ (23).

Pemkot Bandung Rekayasa Persimpangan Jalan di Pusat Kota
Indonesia
Pemkot Bandung Rekayasa Persimpangan Jalan di Pusat Kota

Rekayasa lalu lintas ini, tujuannya memperlancar dan mengurangi lakalantas.

Memahami Dampak Ekonomi dan Kesehatan di Masa PPKM Darurat
Indonesia
Memahami Dampak Ekonomi dan Kesehatan di Masa PPKM Darurat

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali pada 3-21 Juli 2021 dinilai berdampak signifikan bagi masyarakat.

Duga Ada Sabotase, Adian tak Percaya Kebakaran Kilang Cuma Dipicu Alam
Indonesia
Duga Ada Sabotase, Adian tak Percaya Kebakaran Kilang Cuma Dipicu Alam

Adian melepar kemungkinan adanya sabotase karena bahan bakar minyak merupakan komponen penting untuk industri

Direkomendasikan WFH, ASN Pemkot Solo Tetap Masuk Kantor pada 9 Mei Besok
Indonesia
Direkomendasikan WFH, ASN Pemkot Solo Tetap Masuk Kantor pada 9 Mei Besok

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo Dwi Ariyatno menegaskan sejauh ini belum ada surat edaran (SE) resmi terkait kebijakan Kemenapan RB yang mengharuskan WFH bagi PNS dan ASN setelah libur Lebaran 2022.

Dirut Pertamina Sebut Perputaran Uang Selama MotoGP Mandalika Rp 3 Triliun
Indonesia
Dirut Pertamina Sebut Perputaran Uang Selama MotoGP Mandalika Rp 3 Triliun

ajang balapan itu berdampak terhadap kebangkitan ekonomi terutama untuk kawasan Nusa Tenggara Barat (NTB), salah satunya kebangkitan para pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Legislator PDI Perjuangan Paling Banyak di Pansus RUU IKN
Indonesia
Legislator PDI Perjuangan Paling Banyak di Pansus RUU IKN

Pansus RUU IKN terbentuk dari 9 Fraksi yang ada di Parlemen

DPR Tegaskan Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura Melalui UU, Bukan Perpres
Indonesia
DPR Tegaskan Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura Melalui UU, Bukan Perpres

DPR RI menilai langkah pemerintah untuk meratifikasi Perjanjian Flight Information Region (FIR) dengan Singapura melalui Perpres kurang tepat.