Penembakan Pegawai Palapa Timur, DPR Duga Ada Upaya Halangi Pembangunan di Papua Nelson Sarira, karyawan PT. PTT yang selamat dari pembantaian yang di lakukan KKB di Beoga, Sabtu (5/3/2022) berhasil di evakuasi ke Timika. (ANTARA/HO-Pendam XVII Cenderawasih.)

MerahPutih.com - Peristiwa penembakan yang menewaskan delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika atau PTT oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada Selasa (1/3) mendapat kecaman.

Menurut anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, kekerasan yang menewaskan warga sipil di Papua tersebut merupakan tindakan biadab yang harus segera direspons secara tegas oleh pemerintah.

“Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas yang terukur, pertama untuk mengusut secara tuntas peristiwa tragis tersebut dan mengetahui fakta-fakta di lapangan," kata Sukamta dalam keterangannya, Minggu (6/3).

Baca Juga:

TNI-Polri Berhasil Evakuasi Pekerja Papua yang Selamat dari Kekejaman KKB

Kedua, pemerintah diminta menangkap dan mengadili para pelaku penembakan.

"Dan ketiga membuat prosedur pengamanan yang lebih bagus untuk melindungi masyarakat di Papua dari berbagai ancaman kekerasan kelompok teroris TPNPB dan OPM,” jelas Sukamta.

Sukamta menyatakan, apa yang dilakukan oleh para karyawan saat itu untuk memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel di Distrik Beoga merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat Papua.

“Maka teror penembakan ini semakin menegaskan kelompok TPNPB dan OPM berupaya menghalangi upaya pembangunan di Papua dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat Papua,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Baca Juga:

Sulitnya Evakuasi 8 Jenazah Pekerja PT PTT yang Ditembak KKB

Ia juga mengingat saat 31 pekerja pembangunan jalan Trans Papua pada tahun 2018 juga tewas ditembak kelompok ini. Juga ada berbagai peristiwa lainnya yang menyasar kelompok sipil. Ini seakan ada pola semakin banyak sasaran sipil yang diteror dan diserang.

"Hal ini harus jadi perhatian pemerintah. Lakukan kajian secara mendalam dinamika sosial politik keamanan yang terjadi di Papua. Sehingga langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan sejak awal,” tutur Sukamta.

Sukamta berharap pemerintah lebih serius untuk mengatasi persoalan di Papua.

Upaya percepatan pembangunan yang tertuang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP) harus mampu mengatasi persoalan mendasar di Papua.

“Hal yang paling mendasar adalah memanusiakan Papua, membuat masyarakat Papua semakin berdaya. Maka upaya percepatan pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas SDM di Papua,” tutup anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini. (Knu)

Baca Juga:

KKB Tembak Mati 8 Pekerja PT PTT, Menkominfo: Kami Sangat Mengecam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Merasa Dirugikan Penyebutan Lokasi Dugaan Pelecehan Seksual Personel JKT48
Indonesia
Gibran Merasa Dirugikan Penyebutan Lokasi Dugaan Pelecehan Seksual Personel JKT48

Gibran kecewa dengan penyebutan nama lokasi kejadian dugaan pelecehan seksual pada JKT48 di mal Kota Solo.

Mendag Zulhas Harap Supermarket Mau Terima Minyakita
Indonesia
Mendag Zulhas Harap Supermarket Mau Terima Minyakita

Kemendag baru saja meluncurkan minyak goreng curah kemasan dengan harga Rp 14 ribu per liter yang dinamai Minyakita.

Netralitas Harga Mati di Pemilu 2024, Keberpihakan ASN Hanya Sebatas di Bilik Suara
Indonesia
Netralitas Harga Mati di Pemilu 2024, Keberpihakan ASN Hanya Sebatas di Bilik Suara

Bawaslu menginisiasi penandatanganan pakta integritas Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) seluruh Indonesia dalam menegakkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemilu dan Pemilihan 2024.

Polisi Imbau Perjalanan ke Arah Puncak Tidak Lewati Jalur Utama
Indonesia
Polisi Imbau Perjalanan ke Arah Puncak Tidak Lewati Jalur Utama

Pengendara minta sistem arus lalu lintas satu arah dapat diberlakukan berdasarkan durasi atau bergantian, agar pengendara tidak perlu menunggu lama di tengah perjalanan.

Ketua KPK Terima 268 Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur
Indonesia
Ketua KPK Terima 268 Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur

KPK RI menyebut bahwa hingga Oktober 2022 telah menerima sebanyak 268 laporan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.

Korban Hilang Akibat Gempa dan Longsor di Cianjur Bertambah
Indonesia
Korban Hilang Akibat Gempa dan Longsor di Cianjur Bertambah

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Satgas Penanganan Gempa Bumi Cianjur yang dipimpin oleh Bupati Cianjur dan di bawahnya memiliki beberapa bagian.

Cegah Omicron, BNPB Perketat Pengawasan Kedatangan PMI di Kota Batam
Indonesia
Cegah Omicron, BNPB Perketat Pengawasan Kedatangan PMI di Kota Batam

Setiap hari, rata-rata 250 orang berasal dari Singapura dan Johor, Malaysia masuk Indonesia melalui Batam.

Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Kapolri Besok
Indonesia
Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Kapolri Besok

“Jadi besok, ada yang terbuka, ada yang kemungkinan tertutup, misal kalau ditanyakan mengenai yang belum selesai dalam proses penyidikan," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

77 RT di Jakarta Tergenang Banjir
Indonesia
77 RT di Jakarta Tergenang Banjir

Kondisi banjir sedang ditangani oleh Dinas SDA, Damkar dan PPSU Kelurahan

Polda Jateng Jawab Isu Puluhan Warga Wadas Diproses Hukum
Indonesia
Polda Jateng Jawab Isu Puluhan Warga Wadas Diproses Hukum

"Tidak ada warga Wadas yang ditahan atau menjalani penyidikan. Silahkan dicek ke Polres setempat," kata Iqbal kepada wartawan, Jumat (11/2).