Penembakan Laskar FPI, Bareskrim Periksa Hasil Investigasi Komnas HAM Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.

MerahPutih.com - Penyidik Bareskrim Polri rencananya akan menggelar rapat bersama untuk membahas hasil investigasi Komnas HAM terkait kasus kematian enam laskar Front Pembela Islam (FPI), yang saat itu mengawal Rizieq Shihab, pada Rabu (3/2).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi menyebut, pihaknya baru menerima berkas resmi hasil penyelidikan Komnas HAM pada Jumat (29/1) pekan lalu.

“Penyidik sedang mempelajari dan akan dilaksanakan rapat pembahasan antara penyidik dengan fungsi pengawasan internal,” kata Andi dalam keterangannya kepada wartawan yang dikutip Rabu (3/2).

Baca Juga:

Polisi Datangi Acara Konferensi Pers Tuntutan Kematian Enam Laskar FPI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyampaikan bahwa hasil investigasi Komnas HAM terkait kasus kematian enam laskar FPI telah diserahkan kepada Polri pada 22 Januari lalu.

Mahfud pun memastikan bahwa hasil investigasi tersebut akan ditindaklanjuti Polri sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo.

Harapannya, kasus tersebut nantinya dapat segera diproses di pengadilan. Sehingga dapat diadili secara transparan.

“Presiden meminta agar kasus tersebut dibawa ke proses hukum secara adil dan transparan sesuai dengan temuan dan rekomendasi Komnas HAM,” kata Mahfud kepada wartawan, Senin (1/2) kemarin.

ilustrasi kantor Bareskrim (dok antarajatim)
Ilustrasi kantor Bareskrim (dok antarajatim)

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI (Front Pembela Islam) mengajukan tujuh poin tuntutan kepada pemerintah.

TP3 Enam Laskar FPI mengatakan, petisi dikeluarkan sebagai wujud desakan kepada pemerintah untuk menuntaskan proses penyidikan penembakan enam anggota FPI tersebut.

"Kejahatan ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap manusia sehingga merupakan pelanggaran HAM berat," ujar Marwan Batubara, salah satu inisiator.

Ketujuh tuntutan itu adalah menuntut nama-nama pelaku pembunuhan yang dilaporkan Komnas HAM kepada Presiden Joko Widodo segera diumumkan; menuntut Jokowi sebagai kepala negara untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa tersebut.

Kemudian, mendesak Jokowi memecat Irjen Fadil Imran selaku Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya; meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus guna menyidik insiden penembakan.

"Diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa, tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan," kata dia.

Selanjutnya, mendukung tim advokasi dan mendesak International Criminal Court (ICC) serta Committee Against Torture untuk segera melakukan langkah penyelidikan; menuntut negara bertanggung jawab kepada korban dan keluarganya; dan meminta kepada pelaku penembakan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban.

Baca Juga:

BEM SI Desak Komjen Listyo Usut Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dan Penembakan Laskar FPI

Enam laskar FPI yang mengawal Rizieq Shihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50 pada Senin dini hari, 7 Desember 2020, sekitar pukul 00.30.

Hal itu dilakukan karena laskar menyerang petugas menggunakan senjata api dan senjata tajam.

Sekretaris Umum FPI Munarman membantah klaim polisi soal laskar pengawal Rizieq Shihab memiliki dan membawa senjata api.

Menurut Munarman, setiap anggota FPI dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, serta terbiasa dengan "tangan kosong". Dia menilai, polisi telah memutarbalikkan fakta mengenai senjata ini. (Knu)

Baca Juga:

Komisi III Cecar Komjen Listyo Soal Tewasnya 6 Laskar FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PAN Apresiasi Jokowi Divaksin Pertama: Simbol Benar-benar Aman
Indonesia
PAN Apresiasi Jokowi Divaksin Pertama: Simbol Benar-benar Aman

Partai Amanat Nasional mengapresiasi langkah pemerintah yang akan melakukan vaksinasi perdana pada 13 Januari mendatang.

Mana Prokesnya? Sentra Vaksin BUMN di Surabaya Membeludak
Indonesia
Mana Prokesnya? Sentra Vaksin BUMN di Surabaya Membeludak

Sejak digelar Sentra Vaksinasi BUMN di Grand City Mall Surabaya, para peserta vaksin membludak di lantai basement, Rabu (31/3).

3,5 Juta Pekerja Bakal Divaksin Lewat Program Imunisasi Mandiri
Indonesia
3,5 Juta Pekerja Bakal Divaksin Lewat Program Imunisasi Mandiri

"Kami, diberikan tanggung jawab untuk membantu 20 juta vaksin dari total yang pemerintah berikan yaitu 175 juta vaksin," kata Anindya.

Kerap Hindari Wartawan, Firli Bahuri Dianggap Belum Siap Jadi Ketua KPK
Indonesia
Kerap Hindari Wartawan, Firli Bahuri Dianggap Belum Siap Jadi Ketua KPK

Berdasarkan catatan ICW, setidaknya sudah tiga kali Firli menghindari awak media.

Aurelia Terdakwa Kecelakaan Maut Karawaci Dituntut 11 Tahun Bui
Indonesia
Aurelia Terdakwa Kecelakaan Maut Karawaci Dituntut 11 Tahun Bui

Pertimbangan yang memberatkan karena perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang.

Satpol PP DKI Tegur 4 Tempat Usaha dan Amankan 6 Gelandangan
Indonesia
Satpol PP DKI Tegur 4 Tempat Usaha dan Amankan 6 Gelandangan

DKI Jakarta memberi teguran tertulis terhadap empat tempat usaha lantaran melanggar batasan jam operasional PSBB.

Update COVID-19 Solo: Satu Pasien Sembuh, Seorang Peserta Ijtima Ulama Gowa Positif
Indonesia
Update COVID-19 Solo: Satu Pasien Sembuh, Seorang Peserta Ijtima Ulama Gowa Positif

Dengan demikian total pasien yang sembuh sebanyak dua orang.

KPK Ungkap Edhy Prabowo Beli Wine Pakai Duit Suap Benur
Indonesia
KPK Ungkap Edhy Prabowo Beli Wine Pakai Duit Suap Benur

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diduga membeli minuman beralkohol jenis wine dari bekas caleg Gerindra, Ery Cahyaningrum menggunakan uang yang berasal dari suap ekspor benur.

Hasto Hormati Deklarasi KAMI
Indonesia
Hasto Hormati Deklarasi KAMI

Hasto menegaskan pihaknya juga menghormati hak konstitusi terhadap warga negara yang berserikat dan berkumpul.

Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat
Indonesia
Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat

Ketua DPD Demokrat se-Indonesia kompak meminta AHY memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan dan berkonspirasi bersama pihak eksternal.