Penembakan Laskar FPI, Bareskrim Periksa Hasil Investigasi Komnas HAM Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.

MerahPutih.com - Penyidik Bareskrim Polri rencananya akan menggelar rapat bersama untuk membahas hasil investigasi Komnas HAM terkait kasus kematian enam laskar Front Pembela Islam (FPI), yang saat itu mengawal Rizieq Shihab, pada Rabu (3/2).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi menyebut, pihaknya baru menerima berkas resmi hasil penyelidikan Komnas HAM pada Jumat (29/1) pekan lalu.

“Penyidik sedang mempelajari dan akan dilaksanakan rapat pembahasan antara penyidik dengan fungsi pengawasan internal,” kata Andi dalam keterangannya kepada wartawan yang dikutip Rabu (3/2).

Baca Juga:

Polisi Datangi Acara Konferensi Pers Tuntutan Kematian Enam Laskar FPI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyampaikan bahwa hasil investigasi Komnas HAM terkait kasus kematian enam laskar FPI telah diserahkan kepada Polri pada 22 Januari lalu.

Mahfud pun memastikan bahwa hasil investigasi tersebut akan ditindaklanjuti Polri sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo.

Harapannya, kasus tersebut nantinya dapat segera diproses di pengadilan. Sehingga dapat diadili secara transparan.

“Presiden meminta agar kasus tersebut dibawa ke proses hukum secara adil dan transparan sesuai dengan temuan dan rekomendasi Komnas HAM,” kata Mahfud kepada wartawan, Senin (1/2) kemarin.

ilustrasi kantor Bareskrim (dok antarajatim)
Ilustrasi kantor Bareskrim (dok antarajatim)

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI (Front Pembela Islam) mengajukan tujuh poin tuntutan kepada pemerintah.

TP3 Enam Laskar FPI mengatakan, petisi dikeluarkan sebagai wujud desakan kepada pemerintah untuk menuntaskan proses penyidikan penembakan enam anggota FPI tersebut.

"Kejahatan ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap manusia sehingga merupakan pelanggaran HAM berat," ujar Marwan Batubara, salah satu inisiator.

Ketujuh tuntutan itu adalah menuntut nama-nama pelaku pembunuhan yang dilaporkan Komnas HAM kepada Presiden Joko Widodo segera diumumkan; menuntut Jokowi sebagai kepala negara untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa tersebut.

Kemudian, mendesak Jokowi memecat Irjen Fadil Imran selaku Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya; meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus guna menyidik insiden penembakan.

"Diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa, tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan," kata dia.

Selanjutnya, mendukung tim advokasi dan mendesak International Criminal Court (ICC) serta Committee Against Torture untuk segera melakukan langkah penyelidikan; menuntut negara bertanggung jawab kepada korban dan keluarganya; dan meminta kepada pelaku penembakan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban.

Baca Juga:

BEM SI Desak Komjen Listyo Usut Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dan Penembakan Laskar FPI

Enam laskar FPI yang mengawal Rizieq Shihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50 pada Senin dini hari, 7 Desember 2020, sekitar pukul 00.30.

Hal itu dilakukan karena laskar menyerang petugas menggunakan senjata api dan senjata tajam.

Sekretaris Umum FPI Munarman membantah klaim polisi soal laskar pengawal Rizieq Shihab memiliki dan membawa senjata api.

Menurut Munarman, setiap anggota FPI dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, serta terbiasa dengan "tangan kosong". Dia menilai, polisi telah memutarbalikkan fakta mengenai senjata ini. (Knu)

Baca Juga:

Komisi III Cecar Komjen Listyo Soal Tewasnya 6 Laskar FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPN Naik, Daya Beli Masyarakat Disebut Politisi PKS Bakal Melemah
Indonesia
PPN Naik, Daya Beli Masyarakat Disebut Politisi PKS Bakal Melemah

Pendapatan dari PPN masih jauh di bawah potensi yang ada. Hal tersebut, terindikasi dari rasio PPN terhadap PDB hanya mencapai 3,6 persen, sedangkan standar negara-negara secara umum yang mencapai 6-9 persen.

Pimpinan DPRD Ungkap Kenapa Banjir Jakarta Selalu Terulang
Indonesia
Pimpinan DPRD Ungkap Kenapa Banjir Jakarta Selalu Terulang

DPRD dan Pemprov DKI telah menggelar rapat pembahasan mengenai master plan dan kebijakan penanganan banjir di ibu kota.

DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi
Indonesia
DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

Akses internet gratis saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJK) bagi siswa Jakarta.

Pegawai Nonaktif KPK Surati Jokowi
Indonesia
Pegawai Nonaktif KPK Surati Jokowi

Sebanyak 57 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara menyurati Presiden Joko Widodo.

Pakai Pengeras Suara Masjid, Gulkarmat Sosialisasikan Kewaspadaan Kebakaran
Indonesia
Pakai Pengeras Suara Masjid, Gulkarmat Sosialisasikan Kewaspadaan Kebakaran

Gulkarmat DKI mempunyai cara jitu melakukan mitigasi kebakaran dengan menyiarkan lewat pengeras suara di tempat ibadah.

RUU Data Pribadi Batasi Usia Bebas Main Medsos Harus 17 Tahun
Indonesia
RUU Data Pribadi Batasi Usia Bebas Main Medsos Harus 17 Tahun

General Data Protection Regulation (GDPR), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa menetapkan batasan usia 16 tahun.

Pilih Menkes Bukan Dokter, Jokowi Dinilai Lakukan Langkah Extra Ordinary
Indonesia
Pilih Menkes Bukan Dokter, Jokowi Dinilai Lakukan Langkah Extra Ordinary

Masuknya Budi Gunadi Sadikin yang menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan.

KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo
Indonesia
KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo

Ari bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka PT Merial Esa dan mantan Ketua ULP Bakamla Leni Marlena.

Jadi Syarat Wajib Naik KRL, 3 Ribu Warga Ikuti Vaksinasi COVID-19 di Stasiun
Indonesia
Jadi Syarat Wajib Naik KRL, 3 Ribu Warga Ikuti Vaksinasi COVID-19 di Stasiun

"Petugas di lapangan juga akan memeriksa dengan ketat kelengkapan dokumen yang disyaratkan," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba

Kedubes Prancis Bakal Dikepung Massa, Jalan Kawasan Istana hingga Thamrin Ditutup
Indonesia
Kedubes Prancis Bakal Dikepung Massa, Jalan Kawasan Istana hingga Thamrin Ditutup

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait adanya aksi unjuk rasa di dua lokasi di Jakarta Pusat pada Senin (2/11).