Penembakan Brigadir J, Mahfud MD Sebut Sudah Ada 3 Tersangka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/8/2022). ANTARA/Gilang Galiartha

MerahPutih.com - Pengungkapan kasus penembakan Brigadir J terus dilakukan, termasuk dalam penetapan tersangka peristiwa yang menyedot perhatian publik tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

"Kan tersangkanya sudah tiga, itu bisa berkembang dan pasalnya 338, 340, pembunuhan berencana," kata Mahfud saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/8).

Baca Juga:

Bharada E Disebut Diperintah Tembak Brigadir J, Komnas HAM Bakal Panggil Ulang

Sejauh ini, penyidik telah merilis penetapan dua tersangka, yakni Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E dengan sangkaan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Kemudian tersangka kedua, Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR, disangkakan dengan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) juncto Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Bharada E dan Brigadir RR merupakan supir dan ajudan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi.

Mahfud meyakini, penetapan tersangka akan mengarah pada peran dari Bharada E dan Brigadir RR, maupun tersangka lainnya sebagai tersangka eksekutor atau intelektual.

Baca Juga:

Alasan Bharada E Ajukan Diri jadi Justice Collaborator di Kasus Brigadir J

Menurut dia, penyelidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dinilai cepat, mengingat kasus tersebut yang memiliki kode senyap atau "code of silence".

"Perkembangannya sebenarnya cepat, kasus yang seperti itu yang punya 'code of silence' itu sekarang sudah tersangka, kemudian pejabat-pejabat tingginya sudah 'bedol deso'. Saya kira yang dilakukan Polri itu tahapan-tahapannya dan kecepatannya cukup lumayan tidak jelek banget," tutur Mahfud, dikutip Antara.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menilai skenario tewasnya Brigadir J sudah mulai terungkap berkat dukungan pengawalan dari media dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (Non-Governmental Organization).

Jika tidak adanya pengawalan kasus dari sejumlah pihak, kasus Brigadir J berpotensi menjadi "dark number case" atau perkara yang tidak terungkap pelakunya. (Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Ungkap Hasil Pemeriksaan 10 Handphone Terkait Kematian Brigadir J

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LIGA Jakarta Akan Lakukan Penjaringan Pengganti Anies di 2024
Indonesia
LIGA Jakarta Akan Lakukan Penjaringan Pengganti Anies di 2024

Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta tinggal 2 tahun lagi atau dilaksanakan pada 2024 mendatang.

Pertalite Bakal Naik, Politikus Gerindra: Tunda Dulu Sampai Masyarakat Sudah Siap
Indonesia
Pertalite Bakal Naik, Politikus Gerindra: Tunda Dulu Sampai Masyarakat Sudah Siap

Andre mengakui, bahwa terjadi disparitas harga keekonomian pertalite dengan harga jual saat ini.

Anggota DPR Semprot Mendag karena Minyak Goreng Langka
Indonesia
Anggota DPR Semprot Mendag karena Minyak Goreng Langka

"Yang kedua tentu kami memyampaikan salam atas nama masyarakat kami, khususnya di dapil pak terima kasih banyak karena pak menteri sudah melengkapi penderitaan rakyat, pak," kata Mufti.

Krisis Guru Hantui Kota Solo
Indonesia
Krisis Guru Hantui Kota Solo

Pada 2021, Solo memberikan formasi PPPK guru sebanyak 296. Sedangkan yang lolos hanya 272 guru dari berbagai jenjang pendidikan. Total, Solo masih kurang 24 guru PPPK dari total usulan.

Kemenhub Resmi Umumkan Tarif Baru untuk Angkutan AKAP
Indonesia
Kemenhub Resmi Umumkan Tarif Baru untuk Angkutan AKAP

Kementerian Perhubungan atau Kemenhub resmi menaikkan tarif angkutan antar-kota antar-provinsi (AKAP) kelas ekonomi.

Pembangunan KIPP Tahap I di IKN Ditargetkan Selesai pada 2024
Indonesia
Pembangunan KIPP Tahap I di IKN Ditargetkan Selesai pada 2024

Pemerintah menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai tahun 2024.

Warga dan Tamu Undangan Mulai Berdatangan ke Istana Merdeka
Indonesia
Warga dan Tamu Undangan Mulai Berdatangan ke Istana Merdeka

Sebelum upacara, berbagai hiburan, kesenian dan nyanyian-nyanyian dihadirkan Gita Bahana Nusantara serta artis Indonesia selama 2 jam.

PSI Minta Pemprov DKI Contoh Singapura Setelah Tak Jadi Ibu Kota
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Contoh Singapura Setelah Tak Jadi Ibu Kota

Jakarta diyakini akan menjadi pusat ekonomi global setelah lepas dari ibu kota negara.

Demokrat Tetap Buka Komunikasi dengan PDIP
Indonesia
Demokrat Tetap Buka Komunikasi dengan PDIP

Partai Demokrat tetap terbuka menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan partai politik lainnya, termasuk dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).