Peneliti Senior LIPI Ingatkan Pemerintah Perbaiki Komunikasi Politiknya Peneliti senior LIPI Profesor Siti Zuhro

Merahputih.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Siti Zuhro MA mengatakan bahwa untuk membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi ini maka pemerintah perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya. Baik komunikasi dengan para tokoh maupun dengan masyarakat.

”Di Indonesia ini ada yang namanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE. Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini harus transparan,” ujar Siti Zuhro dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/10).

Siti menyarankan bahwa setiap permasalahan yang ada ini harus dikenali untuk mengetahui apa solusinya sehingga bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan.

Baca Juga:

COVID-19 Bermutasi di Malaysia, Ahli Patogen Tiongkok Redam Ketakutan Massal

Karena itu, kalau permasalahan ini hanya dibiarkan saja hingga menumpuk, maka bisa menimbulkan akumulasi ketidakpuasan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

”Kita ini kan sedang membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan bukan cuma saat Pilkada dan Pemilu. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga masyarakat bisa memahami apa esensi demokrasi itu sendiri,” beber Siti.

Wanita kelahiran Blitar ini menerangkan bahwa perlu melembagakan nilai-nilai terkait demokrasi menjadi suatu pemahaman, suatu orientasi yang nantinya bisa dilaksanakan oleh masyarakat.

Siti Zuhro, peneliti LIPI. (MP/Fadhli)

Jadi dalam berdemokrasi masyarakat bisa melakukan 'trust building', sehingga tidak ada lagi rusuh dalam setiap sengketa pilkada.

”Saling mencemooh, saling saling melecehkan, ini kan sama sekali bukan demokrasi. Padahal kan demokrasi diadakan agar konflik itu tidak mengerucut dan menjadi tren. Jadi semakin demokratis masyarakat harusnya konflik dan kekerasan itu semakin menurun,” jelasnya.

Menurut Zuhro, dengan adanya demokrasi, setiap perbedaan pendapat sudah terwadahi dalam cara-cara dialog dan musyawarah mufakat.

"Ini yang saat ini tidak ada, hanya fokus mendesain pemilu, merevisi UU. Dari tahun ke tahun terus seperti itu. Tidak membumikan, tidak mensosialisasikan nilai-nilai terkait dengan budaya demokrasi itu sendiri," katanya.

Baca Juga:

Twitter Berantas Penyebar Teori Konspirasi 5G Virus Corona

Zuhro menyampaikan bahwa "trust building" adalah hal yang sangat mendasar dalam membangun demokrasi, karena itu menyangkut membangun peradaban.

Membangun suatu nilai-nilai budaya yang kompatibel dengan nantinya aplikasi dalam berdemokrasi. Sehingga menurutnya, jangan sampai ketika sudah terpilih malah masyarakatnya tidak digubris.

”Jadi mestinya setiap kita melakukan pemilu, ada capaian-capaian positif yang mestinya naik kelas. Jadi antara calon pemimpin dan masyarakatnya ini mereka bertemu langsung, bertatap muka, berdialog dalam kampanye itu untuk merasakan masalah yang ada,” tutur Zuhro. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Penentuan Libur Panjang, DPR Peringatkan Pemerintah Tak Asal Buat Kebijakan
Indonesia
Soal Penentuan Libur Panjang, DPR Peringatkan Pemerintah Tak Asal Buat Kebijakan

Data harian yang dihimpun Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan lonjakan kasus harian COVID-19 usai libur panjang 28 Oktober - 1 November lalu.

Kasus COVID-19 Papua Barat Naik Tajam Dua Hari Terakhir
Indonesia
Kasus COVID-19 Papua Barat Naik Tajam Dua Hari Terakhir

Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 provinsi dan seluruh kabupaten serta kota akan menggelar rapat bersama.

Keponakan Surya Paloh Bersedia Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Keponakan Surya Paloh Bersedia Disuntik Vaksin COVID-19

Hal ini dilakukan keponakan Surya Paloh, untuk menepis keraguan masyarakat khususnya masyarakat Jakarta terhadap vaksin asal Tiongkok itu.

KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso Monoarfa
Indonesia
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso Monoarfa

Monoarfa dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa bantuan carter pesawat jet pribadi saat kunjungan Suharso ke Medan dan Aceh pada Oktober 2020.

Update Kasus Corona DKI Senin (26/10): 101.897 Positif, 87.977 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Senin (26/10): 101.897 Positif, 87.977 Orang Sembuh

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan perkembangan terkini kasus corona di ibu kota Senin (26/10).

MUI Bentuk Satgas COVID-19
Indonesia
MUI Bentuk Satgas COVID-19

Wabah Covid-19 tentunya membutuhkan peran semua pihak tak terkecuali MUI

Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja
Indonesia
Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja

Menurutnya, tak menutup kemungkinan akan ada penumpang gelap muncul untuk memprovokasi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi.

Rayakan Natal, Umat Kristiani Diminta Tak Datang dan Adakan Open House
Indonesia
Rayakan Natal, Umat Kristiani Diminta Tak Datang dan Adakan Open House

PGI mengimbau jemaat atau umat Kristen menghindari penyelenggaraan open house atau gelar griya ketika merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19

FSGI Usulkan Pemprov DKI Bangun Lagi Sekolah Negeri
Indonesia
FSGI Usulkan Pemprov DKI Bangun Lagi Sekolah Negeri

Alasannya agar calon siswa bisa tertampung lebih banyak lagi di sekolah negeri.

Suami Jaksa Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Ikut Bantu Tukar Uang Suap dari Djoko Tjandra
Indonesia
Suami Jaksa Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Ikut Bantu Tukar Uang Suap dari Djoko Tjandra

Pinangki menerima uang suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dari Djoko Tjandra melalui pengusaha Andi Irfan Jaya senilai USD500 ribu.