Peneliti LIPI Sebut FPI Bisa Dibubarkan Jika Anggotanya Terbukti Terlibat Terorisme Hermawan Sulistyo (Foto: Ist)

MerahPutih.com - Sekitar 37 anggota Front Pembela Islam (FPI) diduga terlibat aksi terorisme dengan tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Fakta ini diungkapkan Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia yang juga Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto.

Baca Juga

Enam Ribu Anggota Teroris Jamaah Islamiyah di Indonesia Masih Aktif

Melihat banyaknya anggota dan mantan anggota FPI yang terlibat terorisme, pengamat politik Prof Dr Hermawan Sulistyo meminta polisi untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut sehingga bisa dicegah agar tidak semakin meluas dan bertambah.

"Pemerintah juga harus bisa menelusuri, dan kemudian memotong jalur-jalurnya, termasuk jalur dana," ujarnya di Jakarta, Jumat (18/12)

Untuk itu, pria yang akrab disapa Kiki ini, mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah. Menurut dia, pemerintah harus segera melakukan kajian, apakah ormas tersebut masuk jaringan terorisme, dan apabila terbukti maka patut dibubarkan.

"Saya sungguh-sungguh prihatin. Seharusnya pemerintah bisa mencegah jangan sampai FPI menjadi organisasi teroris. Itu bisa dilakukan kalau kita punya 'road map' yang jelas," tegasnya dikutip Antara.

Peneliti LIPI Prof Hermawan Sulistyo. (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma) (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/)
Peneliti LIPI Prof Hermawan Sulistyo. (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma) (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/)

Soal FPI dan keterlibatan anggota dan mantan anggotanya dalam terorisme, Kiki menilai saat ini terjadi perang narasi, terutama yang berkembang melalui media sosial.

"Pemerintah harus serius menggarap hal ini. Jangan sampai kita kalah di medan perang dunia maya," ucap Kiki yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Sebelumnya, Benny Mamoto mengungkapkan ada 37 nama teroris yang memiliki latar belakang anggota FPI atau pernah bergabung dengan FPI.

Bennny menyebut salah satu nama dalam daftar tersebut terlibat dalam kasus bom bunuh diri di masjid di Polresta Cirebon tahun 2011.

Ada juga yang terlibat kelompok teroris JAD, ada pula yang terlibat kelompok teroris MIT Poso. Kemudian ada juga teroris yang mendapatkan senjata dari Filipina Selatan.

"Ada juga yang mendapat akses senjata dari Filipina Selatan," kata mantan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional itu.

Dia menyebut dari puluhan nama tersebut tercatat sudah diproses hukum dan telah divonis. Namun, ada juga yang tewas saat menjalankan teror.

"Itu sudah diproses hukum dan sudah divonis. Ada juga yang meninggal karena bom bunuh diri," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Bareskrim Periksa Ahli Pidana Hingga Ahli Balistik Soal Kematian Enam Laskar FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Kota Bandung Diizinkan Lewati Penyekatan Jika Kondisi Darurat
Indonesia
Warga Kota Bandung Diizinkan Lewati Penyekatan Jika Kondisi Darurat

Selama dalam kondisi sangat darurat, urusan kesehatan, dan terkait keselamatan jiwa. Warga hanya perlu merapihkannya kembali.

Putra-Putri Awak Kapal KRI Nanggala-402 Akan Disekolahkan Hingga Sarjana
Indonesia
Putra-Putri Awak Kapal KRI Nanggala-402 Akan Disekolahkan Hingga Sarjana

Jokowi berharap semoga arwah prajurit-prajurit Hiu Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik

Anies Persilakan Warga Takbiran di Masjid
Indonesia
Anies Persilakan Warga Takbiran di Masjid

"Dilakukan di masjid setempat dengan kapasitas 10 persen, maksimal," ungkapnya.

ICW Kritik Tuntutan 5 Tahun Edhy Prabowo: Hina Rasa Keadilan
Indonesia
ICW Kritik Tuntutan 5 Tahun Edhy Prabowo: Hina Rasa Keadilan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik tuntutan lima tahun penjara terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Jokowi: Saya Sering Dihina
Indonesia
Jokowi: Saya Sering Dihina

Hal itu dikatakan Jokowi ke Mahfud sebelum dirinya belum menjadi Menko Polhukam

Adik Benny Tjokro Ikut Terseret Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Adik Benny Tjokro Ikut Terseret Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum

Laju COVID-19 di Jakarta Harus Direm, Wagub DKI: Bukan Mau Tinggi-tinggian
Indonesia
Laju COVID-19 di Jakarta Harus Direm, Wagub DKI: Bukan Mau Tinggi-tinggian

Regulasi ataupun sanksi yang diberikan kepada masyarakat hanya memiliki kontribusi 20 persen dalam penanggulangan COVID-19

Mudik Dilarang, Angkutan Penghubung Antar Daerah Soloraya Tetap Beroperasi
Indonesia
Mudik Dilarang, Angkutan Penghubung Antar Daerah Soloraya Tetap Beroperasi

Untuk jalur bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP),perjalanannya akan dilakukan penyekatan petugas Satlantas Polresta Surakarta.

Target Vaksinasi Pemprov DKI Tercapai Meski 5 Ribu Pendaftar Tak Lolos 'Screening'
Indonesia
Target Vaksinasi Pemprov DKI Tercapai Meski 5 Ribu Pendaftar Tak Lolos 'Screening'

Masyarakat yang tidak lolos screening adalah mereka yang menderita sakit

KPK dan Pemprov Sulsel Sepakati Rencana Aksi Pencegahan Korupsi
Indonesia
KPK dan Pemprov Sulsel Sepakati Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan sepakat dalam hal pencegahan melalui penandatanganan nota kesepahaman rencana aksi anti korupsi oleh jajaran pemerintah daerah setempat.