Peneliti LIPI: Lembaga Survei Jangan Bohongi Rakyat Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro (jilbab). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, saat ini banyak lembaga survei yang menyesatkan masyarakat. Hal itu terlihat dari paparan sejumlah lembaga survei terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dalam beberapa waktu belakangan.

Karena itu, dia meminta lembaga survei tak membohongi rakyat. Menurutnya, secara prinsip, sebuah penelitian yang hasilnya salah masih dapat ditoleransi. Namun, ia tidak dapat menerima jika lembaga survei memaparkan hasil dari sebuah kebohongan.

“Prinsipnya kami di LIPI itu kan boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Kita meminta lembaga survei juga seperti itu, analisisinya atau mungkin margin of error-nya ternyata salah, tapi tidak boleh bohong,” ujarnya saat mengomentari hasil survei PolMark Indonesia, di Kawasan SCBD, Jakarta selatan, Minggu (22/10).

Seperti diketahui, sejumlah lembaga survei memang telah memaparkan hasil surveinya terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam dua bulan terkahir.

Dua lembaga survei, yakni CSIS dan Indikator Politik Indonesia, menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 68,3 persen. Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah versi Polmark mencapai 67,5 persen.

Mbak Wiwik, sapaannya, mempertanyakan hasil survei yang disebutnya tidak nyambung dengan realiatas yang ada. Padahal hasil survei tersebut harus dipertanggung jawabkan langsung oleh lembaga survei yang bersangkutan.

“Apa pun yang disampaikan kepada publik harus memiliki public accountability. Ini sistem demokrasi, jadi tidak boleh kesewenang-wenangan dari lembaga survei untuk mengibuli atau melakukan kebohongan publik kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, akan sangat paradoks jika dalam sebuah era keterbukaan saat ini, terdapat beberapa pihak yang justru memanipulasi fakta dan realitas yang terjadi di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa semua pihak harus mengingat salah satu tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan bangsa.

“Ini bukan eranya pembodohan, ini eranya untuk bagaimana kita mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat,” pungkas Peneliti senior Pusat Penelitian Politik- LIPI ini. (Pon)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH