Penegakkan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Era Jokowi Dinilai Stagnan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah menyerahkan berkas berisi 12 kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, 12 berkas kasus itu merupakan pelanggaran HAM masa lalu. Baik Presiden Joko Widodo maupun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya menyatakan berkomitmen terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat.

"Sampai hari ini dari 12 kasus itu belum satu pun ada penyelesaian," kata Taufan saat konferensi pers secara virtual kepada wartawan, Rabu (21/10).

Baca Juga

Ratusan Anak Ditangkap saat Demo UU Ciptaker, Mayoritas Diajak Lewat Medsos

Selain itu, Taufan masih ingat dengan ide pemerintah melalui Mahfud untuk membangun kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada November 2019. KKR itu diwacanakan untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Pada saat itu, Mahfud memastikan akan melibatkan keluarga korban hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam KKR tersebut. Rencananya, pemerintah mau mengajukan UU tentang KKR ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Meski demikian hingga saat ini progres KKR tersebut tidak terdengar. Oleh karena itu, Komnas HAM menilai kalau pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin cenderung stagnan dalam penegakan HAM di tanah air.

"Sampai hari ini kita belum melihat langkah-langkah yang kongkrit. Karena itu kami katakan ini bagian dari stagnasi itu."

Menurut Komnas HAM, penegakkan HAM di era Jokowi-Ma'ruf Amin stagnan alias hanya berjalan di tempat. Taufan mengatakan setidaknya ada enam isu strategis yang belum diselesaikan pemerintah. Isu pertama ialah soal pelanggaran HAM berat.

Meskipun telah menjadi pekerjaan rumah dari pemerintahan sebelumnya, namun hingga Jokowi menjabat dua kali menjadi presiden, beragam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum ada yang tertuntaskan.

"Ada 12 kasus berkas yang disampaikan oleh Komnas HAM. Sampai hari ini dari 12 kasus itu belum satu pun ada penyelesaian," kata Taufan.

Isu kedua ialah soal pelanggaran HAM dalam konflik agraria. Menurut pengaduan yang diterima Komnas HAM, pelanggaran dalam konflik agraria menjadi pengaduan yang paling tinggi.

Kalau dijabarkan kasus-kasus pelanggaran HAM di bidang agraria itu terjadi di Jawa Barat, Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Sumatera Selatan.

Taufan menilai pelanggaran HAM di bidang agraria sangat menarik karena yang mengadu itu berasal dari masyarakat secara individual, kelompok, termasuk masyarakat adat yang komplain atas hak kesejahteraan serta pelakuan tidak adil yang dialaminya.

"Tak hanya kekerasan dari aparat keamanan kepada masyarakat tapi di beberapa kasus juga sebetulnya terjadi kekerasan antar masyarakat itu sendiri, maupun masyarakat terhadap aparat keamanan," tuturnya.

Isu berikutnya ialah terkait intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan yang masih sering terjadi di berbagai wilayah.

Dari rangkuman catatan yang dimiliki Komnas HAM tindakan tersebut terjadi seperti, misalnya pelarangan pembangunan monumen, pembangunan makam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Kuningan ataupun pembangunan tempat ibadah.

Baca Juga

Pengamat Ungkap Dua Penumpang Gelap dalam Kemelut Omnibus Law

"Kasus ini memunculkan praktik-praktik bukan hanya diskriminasi, tapi juga persekusi kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok minoritas, yang dipersekusi oleh kelompok-kelompok tertentu di tempat-tempat lain," jelasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perhimpunan INTI Donasikan Rp25 Juta untuk Roemah D
Indonesia
Perhimpunan INTI Donasikan Rp25 Juta untuk Roemah D

“Puji Tuhan, pada kesempatan tersebut Roemah D menerima donasi sebesar Rp 25 juta untuk membantu kegiatan operasional Roemah D. Selain itu hasil karya sahabat difa diborong senilai Rp. 1 juta,”

Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Dekati 1 Juta
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Dekati 1 Juta

Kasus harian COVID-19 di Indonesia pada hari ini, Kamis (11/2), bertambah sebanyak 8.435.

Proses Evakuasi Korban Banjir Terkendala karena Warga Enggan Mengungsi
Indonesia
Proses Evakuasi Korban Banjir Terkendala karena Warga Enggan Mengungsi

"Kendalanya ada sebagian masyarakat yang tidak mau ngungsi, karena menjaga hartanya," kata Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Arurrachman

Warga Sipil Tertembak di Intan Jaya
Indonesia
Warga Sipil Tertembak di Intan Jaya

Seorang warga sipil mengalami luka tembak saat melintas di sekitar Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Irjen Napoleon Aniaya M Kece, Petugas Rutan Bareskrim Ikut Terseret Diperiksa
Indonesia
Irjen Napoleon Aniaya M Kece, Petugas Rutan Bareskrim Ikut Terseret Diperiksa

Polri Irjen Napoleon Bonaparte juga berstatus tahanan rutan dalam kasus suap.

Penangkapan Yahya Waloni dan Muhammad Kece Dinilai Bentuk Jaga Kebhinekaan di NKRI
Indonesia
Penangkapan Yahya Waloni dan Muhammad Kece Dinilai Bentuk Jaga Kebhinekaan di NKRI

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus menilai, keduanya merupakan ancaman kebhinekaan Indonesia.

Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda
Indonesia
Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Kamis, menunda sidang kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Jumhur Hidayat karena jaksa penuntut umum (JPU) belum dapat menghadirkan ahli bahasa sebagaimana telah dijadwalkan dalam persidangan sebelumnya, Senin (5/4).

Varian Delta Terdeteksi di Yogyakarta, Menkes Gaspol Vaksinasi
Indonesia
Varian Delta Terdeteksi di Yogyakarta, Menkes Gaspol Vaksinasi

Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan bahwa varian virus corona B.1.617.2 atau disebut varian Delta telah masuk ke provinsi tersebut.

Polda Jateng Gagalkan Penyelundupan Ribuan Benih Bening Lobster di Cilacap
Indonesia
Polda Jateng Gagalkan Penyelundupan Ribuan Benih Bening Lobster di Cilacap

Polda Jawa Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Cilacap. Dari kejadian tersebut polisi mengamankan barang bukti benih bening lobster 9.320 ekor.

Doni Monardo Ingin BNPB Tetap Prioritaskan Program Penanggulangan Bencana
Indonesia
Doni Monardo Ingin BNPB Tetap Prioritaskan Program Penanggulangan Bencana

Hati dan pikiran harus dicurahkan karena tugas kita adalah membantu masyarakat yang terdampak bencana