Penegakkan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Era Jokowi Dinilai Stagnan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah menyerahkan berkas berisi 12 kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, 12 berkas kasus itu merupakan pelanggaran HAM masa lalu. Baik Presiden Joko Widodo maupun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya menyatakan berkomitmen terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat.

"Sampai hari ini dari 12 kasus itu belum satu pun ada penyelesaian," kata Taufan saat konferensi pers secara virtual kepada wartawan, Rabu (21/10).

Baca Juga

Ratusan Anak Ditangkap saat Demo UU Ciptaker, Mayoritas Diajak Lewat Medsos

Selain itu, Taufan masih ingat dengan ide pemerintah melalui Mahfud untuk membangun kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada November 2019. KKR itu diwacanakan untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Pada saat itu, Mahfud memastikan akan melibatkan keluarga korban hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam KKR tersebut. Rencananya, pemerintah mau mengajukan UU tentang KKR ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Meski demikian hingga saat ini progres KKR tersebut tidak terdengar. Oleh karena itu, Komnas HAM menilai kalau pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin cenderung stagnan dalam penegakan HAM di tanah air.

"Sampai hari ini kita belum melihat langkah-langkah yang kongkrit. Karena itu kami katakan ini bagian dari stagnasi itu."

Menurut Komnas HAM, penegakkan HAM di era Jokowi-Ma'ruf Amin stagnan alias hanya berjalan di tempat. Taufan mengatakan setidaknya ada enam isu strategis yang belum diselesaikan pemerintah. Isu pertama ialah soal pelanggaran HAM berat.

Meskipun telah menjadi pekerjaan rumah dari pemerintahan sebelumnya, namun hingga Jokowi menjabat dua kali menjadi presiden, beragam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum ada yang tertuntaskan.

"Ada 12 kasus berkas yang disampaikan oleh Komnas HAM. Sampai hari ini dari 12 kasus itu belum satu pun ada penyelesaian," kata Taufan.

Isu kedua ialah soal pelanggaran HAM dalam konflik agraria. Menurut pengaduan yang diterima Komnas HAM, pelanggaran dalam konflik agraria menjadi pengaduan yang paling tinggi.

Kalau dijabarkan kasus-kasus pelanggaran HAM di bidang agraria itu terjadi di Jawa Barat, Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Sumatera Selatan.

Taufan menilai pelanggaran HAM di bidang agraria sangat menarik karena yang mengadu itu berasal dari masyarakat secara individual, kelompok, termasuk masyarakat adat yang komplain atas hak kesejahteraan serta pelakuan tidak adil yang dialaminya.

"Tak hanya kekerasan dari aparat keamanan kepada masyarakat tapi di beberapa kasus juga sebetulnya terjadi kekerasan antar masyarakat itu sendiri, maupun masyarakat terhadap aparat keamanan," tuturnya.

Isu berikutnya ialah terkait intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan yang masih sering terjadi di berbagai wilayah.

Dari rangkuman catatan yang dimiliki Komnas HAM tindakan tersebut terjadi seperti, misalnya pelarangan pembangunan monumen, pembangunan makam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Kuningan ataupun pembangunan tempat ibadah.

Baca Juga

Pengamat Ungkap Dua Penumpang Gelap dalam Kemelut Omnibus Law

"Kasus ini memunculkan praktik-praktik bukan hanya diskriminasi, tapi juga persekusi kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok minoritas, yang dipersekusi oleh kelompok-kelompok tertentu di tempat-tempat lain," jelasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Diwanti-wanti Tak Mati Angin
Indonesia
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Diwanti-wanti Tak Mati Angin

Pemberian benghargaan sipil tertinggi itu jangan sampai "meluluhkan" hati kedua politikus itu.

Mendagri Wanti-wanti Libur Panjang Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Corona
Indonesia
Mendagri Wanti-wanti Libur Panjang Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Corona

Masyarakat diprediksi bakal mengunjungi tempat-tempat wisata saat libur panjang di akhir Oktober.

 PSI Meradang William Disanksi Unggah Anggaran Lem Aibon ke Medsos
Indonesia
PSI Meradang William Disanksi Unggah Anggaran Lem Aibon ke Medsos

“Pertama karena yang dilakukan William bukanlah kebohongan melainkan fakta karena telah diakui sendiri oleh Kasubbag TU Dinas Pendidikan Jakbar.

Larangan Mudik, 1.134 Kendaraan Dipaksa Putar Balik di Jalan Tol Solo-Ngawi
Indonesia
Larangan Mudik, 1.134 Kendaraan Dipaksa Putar Balik di Jalan Tol Solo-Ngawi

Penyekatan di jalan tol Solo-Ngawi hanya dilakulan di Gerbang Tol (GT) Ngawi.

Editor Metro TV Tewas Dibunuh, Polisi Korek Rekan-Rekan Sekantor Korban
Indonesia
PPP Nilai Jokowi-Ma'ruf Berhasil Tunjukkan Proses Konsolidasi Politik
Indonesia
PPP Nilai Jokowi-Ma'ruf Berhasil Tunjukkan Proses Konsolidasi Politik

Dalam bidang hukum, masih ada tantangan penegakan supremasi hukum

SIKM Dianggap Tak Punya "Power" Tahan Laju Arus Balik saat Pandemi
Indonesia
SIKM Dianggap Tak Punya "Power" Tahan Laju Arus Balik saat Pandemi

IKM belum berperan penting dalam meredam penambahan kasus positif corona.

 KPK Absen, Sidang Praperadilan Kasus Suap Meikarta Ditunda
Indonesia
KPK Absen, Sidang Praperadilan Kasus Suap Meikarta Ditunda

"Sidang ditunda Hari Senin tanggal 6 Januari 2020 karena Termohon tidak hadir," kata Humas PN Jaksel, Achmad Guntur saat dikonfirmasi, Senin (16/12).

Indonesia Terancam Resesi Ekonomi Gegara COVID-19
Indonesia
Indonesia Terancam Resesi Ekonomi Gegara COVID-19

Hal ini disebabkan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional

MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi
Indonesia
MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi

Kedepan, penghargaan demikian justru semakin menguatkan dan memantapkan prinsip independensi