Penegakkan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Era Jokowi Dinilai Stagnan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah menyerahkan berkas berisi 12 kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, 12 berkas kasus itu merupakan pelanggaran HAM masa lalu. Baik Presiden Joko Widodo maupun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya menyatakan berkomitmen terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat.

"Sampai hari ini dari 12 kasus itu belum satu pun ada penyelesaian," kata Taufan saat konferensi pers secara virtual kepada wartawan, Rabu (21/10).

Baca Juga

Ratusan Anak Ditangkap saat Demo UU Ciptaker, Mayoritas Diajak Lewat Medsos

Selain itu, Taufan masih ingat dengan ide pemerintah melalui Mahfud untuk membangun kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada November 2019. KKR itu diwacanakan untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Pada saat itu, Mahfud memastikan akan melibatkan keluarga korban hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam KKR tersebut. Rencananya, pemerintah mau mengajukan UU tentang KKR ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Meski demikian hingga saat ini progres KKR tersebut tidak terdengar. Oleh karena itu, Komnas HAM menilai kalau pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin cenderung stagnan dalam penegakan HAM di tanah air.

"Sampai hari ini kita belum melihat langkah-langkah yang kongkrit. Karena itu kami katakan ini bagian dari stagnasi itu."

Menurut Komnas HAM, penegakkan HAM di era Jokowi-Ma'ruf Amin stagnan alias hanya berjalan di tempat. Taufan mengatakan setidaknya ada enam isu strategis yang belum diselesaikan pemerintah. Isu pertama ialah soal pelanggaran HAM berat.

Meskipun telah menjadi pekerjaan rumah dari pemerintahan sebelumnya, namun hingga Jokowi menjabat dua kali menjadi presiden, beragam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum ada yang tertuntaskan.

"Ada 12 kasus berkas yang disampaikan oleh Komnas HAM. Sampai hari ini dari 12 kasus itu belum satu pun ada penyelesaian," kata Taufan.

Isu kedua ialah soal pelanggaran HAM dalam konflik agraria. Menurut pengaduan yang diterima Komnas HAM, pelanggaran dalam konflik agraria menjadi pengaduan yang paling tinggi.

Kalau dijabarkan kasus-kasus pelanggaran HAM di bidang agraria itu terjadi di Jawa Barat, Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Sumatera Selatan.

Taufan menilai pelanggaran HAM di bidang agraria sangat menarik karena yang mengadu itu berasal dari masyarakat secara individual, kelompok, termasuk masyarakat adat yang komplain atas hak kesejahteraan serta pelakuan tidak adil yang dialaminya.

"Tak hanya kekerasan dari aparat keamanan kepada masyarakat tapi di beberapa kasus juga sebetulnya terjadi kekerasan antar masyarakat itu sendiri, maupun masyarakat terhadap aparat keamanan," tuturnya.

Isu berikutnya ialah terkait intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan yang masih sering terjadi di berbagai wilayah.

Dari rangkuman catatan yang dimiliki Komnas HAM tindakan tersebut terjadi seperti, misalnya pelarangan pembangunan monumen, pembangunan makam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Kuningan ataupun pembangunan tempat ibadah.

Baca Juga

Pengamat Ungkap Dua Penumpang Gelap dalam Kemelut Omnibus Law

"Kasus ini memunculkan praktik-praktik bukan hanya diskriminasi, tapi juga persekusi kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok minoritas, yang dipersekusi oleh kelompok-kelompok tertentu di tempat-tempat lain," jelasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Pakai Masker di Yogyakarta, Siap-siap Didenda Rp100 Ribu
Indonesia
Tak Pakai Masker di Yogyakarta, Siap-siap Didenda Rp100 Ribu

Pemkot tengah membentuk tim atau satuan tugas penegakan hukumnya.

Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar
Indonesia
Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar

Eks Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro dan Dirut PT Telkom, Edi Witjara, akhirnya memenuhi panggilan polisi soal dugaan korupsi. Sebelumnya, keduanya tidak hadir karena ada kegiatan lain.

Pemeriksaan GeNose C19 Kini Hadir di 55 Stasiun
Indonesia
Pemeriksaan GeNose C19 Kini Hadir di 55 Stasiun

PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali menambah stasiun pelayanan pemeriksaan GeNose C19 yakni Stasiun Bojonegoro. Sehingga total pelayanan pemeriksaan Genose C19 per 29 April 2021 menjadi 55 stasiun.

Warga Jakpus Baru Bisa Rasakan Bantuan Tunai Akhir Januari
Indonesia
Warga Jakpus Baru Bisa Rasakan Bantuan Tunai Akhir Januari

Besaran BST DKI adalah sejumlah Rp300 ribu per bulan, yang diberikan selama empat bulan, mulai dari bulan Januari hingga April 2021.

Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta, PPK Cairkan Ganti Rugi 9 Bidang Tanah Senilai Rp17 Miliar
Indonesia
Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta, PPK Cairkan Ganti Rugi 9 Bidang Tanah Senilai Rp17 Miliar

Pemerintah mulai mencairkan dana ganti rugi tanah milik warga terdampak proyek strategis nasional berupa jalan tol Solo-Yogyakarta.

Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah
Indonesia
Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah

Surat keputusan bersama enam menteri dan lembaga soal pembubaran Front Pembela Islam dinilai memiliki landasan hukum kuat.

Klaster Pendidikan Nongol di UU Cipta Kerja, PKB Ngaku Di Luar Dugaan
Indonesia
Klaster Pendidikan Nongol di UU Cipta Kerja, PKB Ngaku Di Luar Dugaan

UU Ciptaker menjadi jalan masuk kapitalisasi pendidikan. Hal itu jelas tampak dalam pasal 26 yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha.

Gibran Mulai Gencar Blusukan, PKS Solo Sebut Tidak Ada yang Istimewa
Indonesia
Gibran Mulai Gencar Blusukan, PKS Solo Sebut Tidak Ada yang Istimewa

"Cara wali kota Solo (Gibran) langsung terjun meninjau sejumlah proyek seusai dilantik menjadi Wali Kota Solo dinilai sesuatu yang wajar. Itu tidak ada yang istimewa," ujar Sugeng

Jokowi Tinjau Proyek Pangan di Kalimatan Tengah
Indonesia
Jokowi Tinjau Proyek Pangan di Kalimatan Tengah

Food estate kawasan aluvial ini dibangun pada lahan Eks-PLG dengan seluas lahan potensial 165.000 hektare.

Anies Dinilai Tak Punya Konsep Jelas Soal Penataan Banjir
Indonesia
Anies Dinilai Tak Punya Konsep Jelas Soal Penataan Banjir

Gubernur Anies terbukti tidak punya kapabilitas mengelola Jakarta