Penegakan Hukum atau Pendekatan Militer di Papua? Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad memberikan keterangan pers bersama di Timika, Sabtu (28/11/2020) (ANTARA/Evarianus Supar)

MerahPutih.com - Polri membantah penilaian sebagian kalangan bahwa TNI dan Polri mengedepankan pendekatan militeristik dalam penanganan berbagai persoalan di wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk dalam hal penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Tidak ada pendekatan militer yang dilakukan. Yang dilakukan saat ini lebih pada penegakan hukum. Polisi yang dikedepankan, rekan-rekan TNI membantu," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono kepada para wartawan, di Timika, Sabtu (29/11).

Dalam konferensi pers bersama Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad di sela kunjungan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Timika, Kadiv Humas menegaskan, aparat tidak serta-merta melakukan tindakan represif dalam melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang selama ini melakukan aksi teror penembakan di sejumlah wilayah di Papua.

Baca Juga:

KKB Papua Kembali Berulah, Satu Warga Sipil Meninggal

"Sebelum dilakukan penegakan hukum, ada langkah-langkah preventif yang dilakukan mulai dari dialog, komunikasi dan lain-lain. Kita sama-sama menjaga jangan sampai masyarakat mendapat intervensi dari kelompok-kelompok yang lain yang pandangannya tidak setuju dengan kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah masyarakat," katanya lagi, dikutip Antara.

Ilustrasi senapan serbu. ANTARA
Ilustrasi pendekatan militer. ANTARA

Kehadiran aparat TNI dan Polri di tengah masyarakat Papua, katanya, justru untuk membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

"Tentu yang melakukan perbuatan pidana dan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maka akan dilakukan penegakan hukum," kata Irjen Argo.

Baca Juga:

Baku Tembak dengan KKB di Nduga, Tiga Anggota TNI Terluka

Dalam setiap permasalahan yang terjadi di wilayah Papua, katanya, harus dikedepankan upaya komunikasi antara aparat dengan masyarakat.

"Tidak usah malu-malu atau takut atau ragu-ragu untuk menyampaikan apa keinginan masyarakat. Jadi, jangan menutup diri. Sampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat biar bisa ketemu ritmenya," kata Irjen Argo. (*)

Baca Juga:

Anggota KKB Penembak TGPF Intan Jaya Tewas di Tangan Satgas Nemangkawi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat Sebut Dua Isu Ini Jadi Pertimbangan Jokowi Pilih Panglima TNI
Indonesia
Demokrat Sebut Dua Isu Ini Jadi Pertimbangan Jokowi Pilih Panglima TNI

Isu pergantian orang nomor satu di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus bergulir seiring waktu masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang kian dekat.

Gapeka 2021 Berlaku, Waktu Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Lebih Singkat
Indonesia
Gapeka 2021 Berlaku, Waktu Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Lebih Singkat

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberlakukan Grafik Perjalanan KA (Gapeka) 2021 mulai 10 Februari. Kebijakan ini membuat waktu perjalanan kereta api jarak jauh lebih singkat.

Harapan Fraksi Partai Demokrat Terkait Pembahasan RUU HKPD
Indonesia
Harapan Fraksi Partai Demokrat Terkait Pembahasan RUU HKPD

FPD memahami bahwa kebijakan skema opsen pajak daerah untuk meningkatkan pemasukan pajak juga akan berksekuensi pada bertambahnya beban pajak bagi masyarakat

Saksi Akui Aliran Duit dari Juliari Digunakan untuk Pemenangan Pilkada Jagoan PDIP
Indonesia
Saksi Akui Aliran Duit dari Juliari Digunakan untuk Pemenangan Pilkada Jagoan PDIP

Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, Akhmad Suyuti mengakui menerima uang senilai Rp 508 juta dari kolega separtainya, mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara.

[Hoaks atau Fakta]: Jomblo Bakal Disuntik Mati
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jomblo Bakal Disuntik Mati

Berdasarkan hasil penelusuran, pria tersebut adalah penyiar berita Kazakh yang viral karena mengucapkan twitter lidah dalam bahasa Kazakh.

Temui Petinggi MUI, 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bantah Isu Taliban
Indonesia
Temui Petinggi MUI, 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bantah Isu Taliban

"Kami melakukan advokasi bersafari ke lembaga-lembaga keagamaan, tidak ada itu yang namanya isu talibanisme, radikalisme. Tidak ada isu-isu yang dibikin oleh orang-orang luar, dibikin oleh koruptor untuk melemahkan dan menghancurkan KPK," tutup dia.

AHY Berharap Putusan MA Jadi Rujukan Proses Hukum di PTUN
Indonesia
AHY Berharap Putusan MA Jadi Rujukan Proses Hukum di PTUN

AHY mengajak para kader Partai Demokrat untuk mengawal proses hukum di PTUN Jakarta.

Kompensasi Dampak Penerima Vaksin, Pemerintah Dituntut Konsisten
Indonesia
Kompensasi Dampak Penerima Vaksin, Pemerintah Dituntut Konsisten

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 14 Tahun 2021 pada 9 Februari 2021.

Rencana Pemkot Surabaya 'Sulap' Sekolah Jadi Lokasi Isoman Pasien COVID-19 Dapat Perlawanan
Indonesia
Rencana Pemkot Surabaya 'Sulap' Sekolah Jadi Lokasi Isoman Pasien COVID-19 Dapat Perlawanan

Minimal ya harus ada sosialisasi biar enggak terkesan dadakan dan salah paham

Golkar Putuskan Usung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024
Indonesia
Golkar Putuskan Usung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024

"Kami memutuskan punya capres sendiri, terpilihnya Pak Airlangga sebagai ketua umum," ujar Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia