Penegak Hukum Didorong Bersinergi Selesaikan Djoko Tjandra Sidang PK Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (20/7/2020). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum segera bersinergi untuk menyelesaikan kasus Djoko Tjandra. Ia khawatir, kasus ini bakal mengganggu iklim investasi di Indonesia.

"Nah, oleh karena itu, kita ingin juga supaya hal-hal yang berkaitan dengan investasi juga tidak terganggu. Sehingga, kami akan minta kepada aparat penegak hukum untuk saling bersinergi menuntaskan kasus ini," ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/7).

Baca Juga:

DPR Diminta Gunakan Hak Angket dalam Kasus Djoko Tjandra

Dasco tak menutup kemungkinan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Kabareskrim, Jampidum, dan Dirjen Imigrasi terkait kasus Djoko Tjandra, meski saat ini masih masa reses.

Namun, keputusan ini akan ditentukan lewat rapat koordinasi dengan pimpinan Komisi III terlebih dahulu.

"Ya kami mungkin sebentar lagi akan mengadakan rapat koordinasi baik pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi III untuk mencari jalan keluar," ucapnya.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Terkait rapat di masa reses, Dasco berharap tidak sampai melanggar tata tertib (tatib) DPR.

Sebab, sebelumnya, Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Azis Syamsuddin, tak mengizinkan RDP di tengah masa reses karena tak sesuai dengan tatib yang berlaku.

"Yang kemarin kami juga sudah bicarakan antarpimpinan di mana langkah yang diambil itu sedapat mungkin, tidak melanggar tatib tapi tujuannya tercapai," tandas Dasco.

Baca Juga:

LPSK: Djoko Tjandra Harus Segera Ditangkap dan Dipulangkan

Setelah 11 tahun buron, Djoko Tjandra membuat geger saat ia tiba-tiba berada di Jakarta. Ia bahkan sempat membuat e-KTP dan paspor, bahkan mengurus berkas-berkas untuk peninjauan kembali (PK) kasusnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nyanyian Demonstran Berpotensi Tularkan COVID-19
Indonesia
Nyanyian Demonstran Berpotensi Tularkan COVID-19

Jika terinfeksi, mereka dapat menyebarkan virus saat kembali ke komunitasnya

PSI Gulirkan Hak Interpelasi, NasDem DKI: Bukan Anies yang Salah Tapi Rizieq Shihab
Indonesia
PSI Gulirkan Hak Interpelasi, NasDem DKI: Bukan Anies yang Salah Tapi Rizieq Shihab

Menurut dia, yang menjadi persoalan dalam kasus ini ialah Rizieq Shihab yang sudah mengundang kerumunan dengan menggelar kegiatan tersebut.

Pagebluk COVID-19, Bulog Surakarta Pastikan Stok Beras 15.400 Ton Cukup Sampai 6 Bulan
Indonesia
Pagebluk COVID-19, Bulog Surakarta Pastikan Stok Beras 15.400 Ton Cukup Sampai 6 Bulan

Banyaknya stok beras ini disebabkan karena tidak adanya pembagian raskin di Bulog.

5 Bank Nasional dan Daerah Belum Optimal Salurkan Kredit Rumah FLPP
KPR
5 Bank Nasional dan Daerah Belum Optimal Salurkan Kredit Rumah FLPP

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), idealnya bank pelaksana yang ada per September ini telah menyalurkan dana minimal 70 persen.

DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Jabatan Ketua KPU RI
Indonesia
DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Jabatan Ketua KPU RI

DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Arief Budiman selaku Ketua KPU.

Ibu di Majalengka Jadikan Anak Kandung sebagai Budak Seks dengan Tarif Rp500 Ribu
Indonesia
Ibu di Majalengka Jadikan Anak Kandung sebagai Budak Seks dengan Tarif Rp500 Ribu

Seorang ibu di Majalengka, Jawa Barat, tega menjadikan anak kandungnya sebagai budak seks dengan tarif sekali kencan antara Rp300.000-Rp500.000.

Sejak 2007, Indonesia Dilanda Lima Kali 'Doublet Earthquake'
Indonesia
Sejak 2007, Indonesia Dilanda Lima Kali 'Doublet Earthquake'

Transfer tegangan statis ini berkurang secara cepat terhadap jarak

Angka COVID-19 DKI Melonjak Tajam, Anies Minta Warga Disiplin Pakai Masker
Indonesia
Angka COVID-19 DKI Melonjak Tajam, Anies Minta Warga Disiplin Pakai Masker

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menekan pentingnya penggunaan masker sebelum vaksin COVID-19 ditemukan

Hari Ini, Komjen Agus Andrianto Dilantik jadi Kabareskrim
Indonesia
Hari Ini, Komjen Agus Andrianto Dilantik jadi Kabareskrim

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal melantik Komjen Agus Andrianto sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim), Rabu (24/2).

KPU Tidak Temukan Pelanggaran Dana Kampanye di Makassar
Indonesia
KPU Tidak Temukan Pelanggaran Dana Kampanye di Makassar

Dari plafon atau batasan anggaran sumbangan dana kampanye yang diatur maksimal Rp95 miliar. Namun sejauh pelaksanaan kampanye, tidak ada satu pasangan yang mencapai nominal tersebut.