Penegak Hukum Dapat Kejar Debitur BLBI Jika Ekstradisi Indonesia-Singapura Selesai Diratifikasi Aset tanah milik obligor BLBI disita Satgas. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/rwa.

MerahPutih.com - Perjanjian ekstradisi yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam di Bintan, Kepulauan Riau, adalah awal dari babak baru penegakan hukum Indonesia.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura tersebut dapat dimanfaatkan penegak hukum dalam mengejar obligor maupun debitur yang mengalihkan aset jaminan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Jika perjanjian ekstradisi ini selesai diratifikasi dan disahkan menjadi undang-undang, penegak hukum dapat langsung memanfaatkan mekanismenya mengejar pelaku tindak pidana," ujar Yasonna di Jakarta, Rabu (2/2).

Baca Juga

Sanksi Pidana hingga Larangan Kredit Bank BUMN Ancam Obligor Nakal BLBI

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia berupaya memulihkan kerugian negara akibat BLBI dengan melakukan eksekusi aset yang menjadi jaminan. Namun, proses eksekusi tersebut mengalami hambatan karena banyaknya aset yang telah mengalami peralihan kepemilikan.

Oleh karena itu, masa retroaktif perjanjian ekstradisi selama 18 tahun tersebut dapat memfasilitasi kebutuhan untuk menjerat para pelaku, kata Yasonna yang juga Pengarah Satgas BLBI.

Baca Juga

Menkopolhukam Tak Mau Ada Negosiasi dalam Penagihan Utang BLBI

"Pemerintah tentunya memiliki berbagai pertimbangan dan telah melakukan inventarisasi kepentingan dalam melakukan negosiasi untuk mengubah masa retroaktif menjadi 18 tahun," kata Yasonna.

Terakhir, semangat dari perjanjian ekstradisi dilatarbelakangi fakta bahwa Singapura merupakan negara yang cukup selektif dalam membentuk perjanjian bilateral terkait ekstradisi.

Baca Juga

Satgas BLBI Sita Tanah Milik Tommy Soeharto, Nilainya Mencapai Rp 1,2 Triliun

Walaupun Indonesia dan Singapura sama-sama merupakan anggota dari beberapa konvensi internasional, selama ini ekstradisi belum dapat dilakukan karena syarat utama ekstradisi dalam hukum nasional Singapura harus ada perjanjian bilateral. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Moeldoko: Saya ke Sana Ingin Lihat Spanduknya
Indonesia
Moeldoko: Saya ke Sana Ingin Lihat Spanduknya

Moeldoko saat itu baru selesai memberikan pidato kunci di Festival HAM 2021

Kejari Tangsel Berikan Konsultasi Hukum Gratis di Pasar Modern BSD City
Indonesia
Kejari Tangsel Berikan Konsultasi Hukum Gratis di Pasar Modern BSD City

Pasar Modern BSD City bekerja sama dengan Kejaksaaan Negeri Tangerang Selatan memberikan layanan konsultasi hukum gratis.

Disebut Incar Kuning, KPK: Anak Bela Orangtua Itu Biasa
Indonesia
Disebut Incar Kuning, KPK: Anak Bela Orangtua Itu Biasa

KPK mempersilakan sekaligus menghormati yang bersangkutan maupun keluarganya yang lain untuk membela sesuai koridor hukum sebagai hak tersangka.

Satgas BLBI Sita Aset Tanah 340 Hektar Milik Obligor Agus Anwar di Bogor
Indonesia
Satgas BLBI Sita Aset Tanah 340 Hektar Milik Obligor Agus Anwar di Bogor

Proses pelaksanaan APU terhadap Agus Anwar telah dilakukan pada masa pengelolaan oleh BPPN maupun proses oleh pemerintah dengan penerbitan Surat Paksa sesuai Surat Paksa Nomor SP-71/PUPNC.10/2009 tanggal 18 Februari 2009.

[HOAKS atau FAKTA]: MK Bahas Jokowi 3 Periode
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: MK Bahas Jokowi 3 Periode

Pada video tersebut, wacana tersebut dinarasikan sudah masuk ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tahap uji materi.

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Korban Meninggal di Kecelakaan Uji Coba LRT Jabodebek
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Korban Meninggal di Kecelakaan Uji Coba LRT Jabodebek

Ada seorang masinis, seorang instruktur/penyelia, seorang dari balai uji sertifikasi, dan semua yang berada di kabin meninggal di kecelakaan uji coba LRT Jabodebek.

Jika Wisatawan Membludak, Jalur Puncak Bogor Bakal Ditutup
Indonesia
Jika Wisatawan Membludak, Jalur Puncak Bogor Bakal Ditutup

Susatyo berharap, kejadian 2 minggu terakhir, yakni padatnya volume kendaraan di kawasan Puncak Bogor dan berimbas pelarian kendaraan ke wilayah Kota bisa dikurangi, dan masyarakat bisa makin mengerti.

Di Depan Komisi VI, Mendag Lutfi Nyatakan Tak Akan Menyerah oleh Mafia
Indonesia
Di Depan Komisi VI, Mendag Lutfi Nyatakan Tak Akan Menyerah oleh Mafia

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).

CdM Jadikan Arahan Jokowi Perbaiki Peringkat SEA Games Sebagai Motivasi
Indonesia
CdM Jadikan Arahan Jokowi Perbaiki Peringkat SEA Games Sebagai Motivasi

Jokowi berpesan supaya di SEA Games edisi ke-31 ini ada peningkatan prestasi bagi tim Indonesia

Isu Reshuffle Kabinet, Seskab: Mau Hari Ini, Besok atau Lusa, Terserah Presiden
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet, Seskab: Mau Hari Ini, Besok atau Lusa, Terserah Presiden

"Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden," ucap Pramono