Penderita ISPA dan Pneumonia Masuk Katagori Suspek COVID Ilustrasi COVID-19, Foto: net

MerahPutih.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan istilah 'kasus suspek' digunakan sebagai pengganti istilah pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19.

Pria yang akrab disapa Yuri ini menjelaskan, suatu kasus COVID-19 dapat dikategorikan sebagai suspek jika memenuhi salah satu dari tiga kriteria.

Baca Juga

Jawa Tengah Sumbang Angka Pertambahan Kasus COVID-19 Terbanyak

Pertama, orang dengan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) yang akut dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala ini dia melaksanakan perjalanan atau tinggal di satu daerah di mana dilaporkan transmisi lokal terjadi.

"Kami sudah menentukan dan menggambarkan di mana transmisi lokal itu terjadi. Salah satunya pada daerah yang kami warnai merah. Itu adalah daerah dengan risiko penularan sangat tinggi, yang mana di situ transmisi lokal telah terjadi," kata dia di Jakarta, Rabu (15/7)

Ilustrasi penderita COVID-19. Foto: Pixabay

Di Indonesia, daerah transmisi lokal adalah daerah zona merah dan oranye. Dengan demikian, seseorang disebut suspek apabila memiliki gejala ISPA dan dalam 14 hari sebelumnya berada atau melakukan perjalanan di wilayah zona merah atau zona oranye.

"Apabila ada orang dengan gejala ISPA, dalam 14 hari terakhir sebelum gejala itu muncul kontak erat dengan kasus yang konfirmasi positif atau kasus probable COVID-19, maka kita masukkan dalam kelompok kasus suspek," paparnya.

Menurut Yuri, seseorang menderita ISPA berat hingga dirawat di RS dan penyebabnya belum jelas, dia juga bisa disebut suspek.

"Yang terakhir adalah orang dengan ISPA berat, pneumonia berat, yang membutuhkan layanan rawatan di RS dan tidak ada penyebab lain yang jelas, maka akan kita masukkan dia ke kelompok suspek," jelas Yurianto.

Baca Juga

Pasar Harjodaksino Rawan Jadi Klaster COVID-19, 200 Pedagang Bakal Dites PCR

Yurianto lalu membandingkan definisi suspek ini dengan PDP dan ODP yang sebelumnya digunakan. Seluruh PDP kini disebut suspek sementara ada pula ODP yang juga termasuk suspek.

"Beberapa hal terkait definisi operasional ODP di masa sebelumnya, itu pun ada yang masuk dalam kriteria kasus suspek, terutama pada orang yang punya riwayat perjalanan dari daerah yang diyakini transmisi lokalnya terjadi atau diyakini kontak dengan kasus konfirmasi positif," lanjutnya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Apresiasi Pemerintah Evakuasi WNI dari Tiongkok
Indonesia
DPR Apresiasi Pemerintah Evakuasi WNI dari Tiongkok

"ini menunjukkan bahwa kita tidak akan meninggalkan WNI kita, Negara hadir dan berusaha semaksimal mungkin" kata Kharis

Update Kasus COVID-19 di DKI Rabu (6/5): Positif 4.709 Orang, 713 Sembuh
Indonesia
Update Kasus COVID-19 di DKI Rabu (6/5): Positif 4.709 Orang, 713 Sembuh

Ada 2.194 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Setuju dengan Kemarahan Jokowi, MUI Nilai Menteri Kabinet Tak Miliki Sense of Crisis
Indonesia
Setuju dengan Kemarahan Jokowi, MUI Nilai Menteri Kabinet Tak Miliki Sense of Crisis

Para menteri seperti tidak memiliki kepekaan terhadap krisis sehingga apa yang dilakukan tidak benar-benar berdampak baik dan besar terhadap masyarakat luas.

Bupati Klaten Politisasi Bansos COVID-19
Indonesia
Bupati Klaten Politisasi Bansos COVID-19

Trubus berpendapat politisasi bansos di tengah krisis tak akan membawa dampak positif bagi pemerintahan.

Kementerian PUPR Gelontorkan Rp417 Miliar Buat Venue Piala Dunia U-20
Indonesia
Kementerian PUPR Gelontorkan Rp417 Miliar Buat Venue Piala Dunia U-20

Semua renovasi yang dilakukan untuk memenuhi syarat standar minimum dari FIFA untuk dapat dijadikan tempat pertandingan Piala Dunia U-20.

COVID-19 AS Lewati Angka 11 Juta Kasus
Dunia
COVID-19 AS Lewati Angka 11 Juta Kasus

Jumlah kasus virus corona di Amerika Serikat melewati 11 juta pada hari Minggu (15/11).

PAN Harap Dibubarkannya 18 Lembaga Negara Bikin Banyak Kemajuan
Indonesia
PAN Harap Dibubarkannya 18 Lembaga Negara Bikin Banyak Kemajuan

18 lembaga, badan dan komite yang dibubarkan presiden tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan presiden (Perpres) ataupun melalui Keputusan Presiden (Kepres)

  Pemprov DKI Masih Kaji Jumlah Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Masih Kaji Jumlah Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB

Syafrin mengaku, saat ini pihaknya masih membahas dan mengkaji pembatasan penumpang kendaraan di Jakarta.

Heru Hidayat: Saya Disebut Tukang Goreng Saham, di Persidangan Tidak Terbukti
Indonesia
Heru Hidayat: Saya Disebut Tukang Goreng Saham, di Persidangan Tidak Terbukti

Selama persidangan juga tidak terbukti bahwa kliennya terlibat dalam aktivitas goreng saham

Polda Metro Andalkan Kampung Tangguh untuk Tekan Penyebaran Corona
Indonesia
Polda Metro Andalkan Kampung Tangguh untuk Tekan Penyebaran Corona

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mendatangi Kampung Tangguh di Mangga Dua Selatan, Gunung Sahari, Jakarta Pusat.