Penderita Corona Terus Melonjak, Anak Buah Anies Dinilai Kurang Tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan memberi sanksi kepada pejabat di wilayah kota/kabupaten administratif. Terutama mereka yang tak giat mengedukasi masyarakat ekonomi rendah terhadap pencegahan COVID-19 di ibu kota.

“Ketegasan untuk memberi sanksi kepada kepala daerah setempat (lurah, camat dan wali kota) akan membuat mereka bekerja sungguh-sungguh,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (7/7).

Baca Juga:

Anak Buah Anies Diklaim Bantu Keuangan Anak-Anak Tertolak PPDB

Gilbert mengatakan, kelompok masyarakat menengah dan atas sudah mampu menjaga dirinya terhadap penularan COVID-19. Contohnya, memakai masker, berjaga jarak, menghindari kerumunan dan rajin mencuci tangan.

Namun, kesadaran seperti itu sulit diharapkan tumbuh spontan di kalangan masyarakat bawah karena harus dididik dalam jangka waktu lama

“Makanya, diperlukan aktif peran pejabat wilayah untuk mengedukasi,” ujar Gilbert yang juga menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Kasus Covid-19 di Jakarta pada Senin, 6 Juli 2020 bertambah 231 orang. Kemarin, mereka yang terpapar corona mencapai 12.295 orang. Sehari sebelumnya, angka penularan virus corona mencetak rekor baru dengan penambahan 256 kasus baru.

Aparat Satpol PP Jakarta Barat mendata para pengunjung Diskotek Top One yang melanggar aturan PSBB transisi fase 1 di Jakarta, Jumat (3/7/2020). (ANTARA/Devi Nindy)
Aparat Satpol PP Jakarta Barat mendata para pengunjung Diskotek Top One yang melanggar aturan PSBB transisi fase 1 di Jakarta, Jumat (3/7/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

Pemerintah DKI, kata dia, kerap mengumumkan bahwa angka reproduksi efektif (RT) virus di DKI telah di bawah satu, yakni 0,99. Bahkan, Anies Baswedan kembali membuat keterangan publik yang mengungkap angka reproduksi turun selama masa PSBB transisi menjadi 0,98.

Pernyataan publik terkait dengan RT yang disalahgunakan dengan menyebut wabah terkendali menjadi bumerang bagi pemerintah.

Masyarakat semakin menganggap enteng virus ini dan abai terhadap penerapan protokol kesehatan pada masa menjelang new normal.

"Menggunakan data dengan RT 0,99 atau 0,98 sebagai dasar untuk mengatakan COVID-19 sudah terkendali akan membuat kita gegabah," ucapnya.

Baca Juga:

Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan

Menurut dia, pernyataan publik Anies Baswedan yang mengumbar bahwa wabah telah terkendali sangat tidak bijak digunakan dalam kondisi di mana grafik penularan terus meninggi di ibu kota.

Angka absolut di atas 200 kasus per hari pada beberapa hari ini telah menunjukan sinyal merah bahwa wabah makin tidak terkendali.

"Ingat dari dua kasus di Depok menular ke seluruh Indonesia," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD DKI: Bisa Tingkatkan PAD Jakarta


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH