Pendapat Sekjen PDIP soal Perppu KPK Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Antaranews)

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengeluarkan pendapat bahwa sebaiknya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan dulu baru dievaluasi, seiring wacana dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

"UU kan baru saja disahkan. Yang akan berlaku satu bulan setelah disahkan itu secara efektif. Dengan demikian, kita harus kaji semuanya secara jernih," ujarnya di sela kirab larung Cai Di Raga, festival budaya yang berlangsung di Desa Ciledug Lor, Pamosongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (28/9)

Baca Juga

Jaksa Agung Tanggapi Rencana Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Mengenai adanya masukan sebagian tokoh agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK, Hasto menilai ide itu hanyalah gagasan sebagian tokoh yang sifatnya sebagai aspirasi.

Pada sisi lain, kata dia, PDI Perjuangan berpegang pada prinsip bahwa revisi UU KPK adalah hasil kesepakatan DPR bersama Pemerintah yang sudah diterima dan disahkan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)

Menurut dia, efektivitas UU itu seharusnya lebih dikedepankan sebelum diubah, artinya UU itu dilaksanakan dulu baru dievaluasi dan diubah kalau memang efeknya negatif.

Lebih jauh, Hasto mengatakan pihaknya meyakini Presiden Jokowi tak akan mengeluarkan perppu sebelum berbicara dengan partai-partai politik yang ada di parlemen.

Baca Juga

Formappi Tantang Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

"Kami percaya bahwa terkait kemungkinan adanya perppu, Presiden Jokowi akan membahasnya dengan seluruh pimpinan dewan dan pimpinan fraksi di DPR," katanya dilansir Antara

Intinya, kata dia, PDIP bersama parpol-parpol di DPR mendengarkan aspirasi masyarakat berdasarkan survei bahwa masyarakat mendukung adanya pengawasan pelaksanaan pemberantasan korupsi agar tidak disalahgunakan.

Hasto meminta semua pihak mewujudkan situasi yang kondusif sebagai syarat demokrasi bekerja baik. Demikian halnya bagi PDI Perjuangan, pemberantasan korupsi bersifat wajib dan melalui cara-cara yang berkeadilan, sesuai koridor hukum.

Baca Juga

Ketua DPR Tanggapi Rencana Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

"Di partai kami, kami memberikan sanksi pemecatan bagi pelaku tindak pidana korupsi," pungkasnya. (*)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH