Pendaftaran CPNS Solo Ditutup, Dokter Spesialis sampai Teknisi Komunikasi Minim Pelamar Tes CPNS. (Foto: MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pendaftaran CPNS 2021 di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo resmi ditutup pada Senin (26/7) pukul 24.00 WIB. Dari hasil pendataan sebanyak delapan formasi diketahui minim pendaftar.

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Solo, Nur Hariyani mengemukakan, delapan dari 738 formasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) minim pelamar.

Baca Juga:

44 Formasi CPNS Kemenag Aceh Bakal Diperebutkan 3.808 Pelamar

Formasi tersebut adalah dokter spesialis kandungan, fisikawan medis, dokter spesialis bedah, teknisi alat elektro dan alat komunikasi, administrasi kesehatan, operator komunikasi, operator sandi dan telekomunikasi, dan psikologi klinis.

"Masing-masing formasi hanya dilamar satu orang, tiga orang, hingga lima orang sejak pembukaan pendaftaran," ujar Hariyani, Rabu (28/7).

Dikatakannya, pendaftaran CPNS nasional termasuk Solo awalnya ditutup sampai 21 Juli. Kemudian diperpanjang sampai 26 Juli kemarin.

"Perpanjangan pendaftaran tidak mengubah jadwal seleksi,” kata dia.

Tes CPNS. (Foto: MP/Ismail)
Tes CPNS. (Foto: MP/Ismail)

Ia mengatakan, dari pengecekan data masuk pendaftar CPNS di Solo atau mengambil formulir online di situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) mencapai 6.408 orang untuk formasi CPNS. Dari jumlah itu, 5.290 di antaranya telah submit atau merampungkan seluruh isian formulir dan melampirkan berkas pendaftaran.

"Untuk formasi PPPK non guru yang sudah mengisi formulir sebanyak 1.098, tetapi yang sudah mengunggah dokumen baru 731 orang,” katanya.

Setelah pendaftaran ditutup pada 26 Juli, kata dia, pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan pada 28-29 Juli. Setelah pengumuman, akan ada masa sanggah pada 30 Juli - 1 Agustus dengan diikuti jawaban sanggah pada 30 Juli - 8 Agustus.

"Jadwal pengumuman pasca sanggah 9 Agustus. Pelaksanaan SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) berlangsung 25 Agustus- 4 Oktober," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

10 Instansi Paling Banyak Diminati dan Sepi Pelamar CPNS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KKB Kembali Berulah, Tukang Bangunan Ditembak Mati Meski Minta Ampun
Indonesia
KKB Kembali Berulah, Tukang Bangunan Ditembak Mati Meski Minta Ampun

"Sebelum ditembak, korban sempat teriak "ampun komandan", kata Fakhiri

Ini Klaim Erick Terkait Stok dan Pasokan Obat Buat Pasien COVID-19
Indonesia
Ini Klaim Erick Terkait Stok dan Pasokan Obat Buat Pasien COVID-19

Pada Agustus akan menggenjot produksi dan membuat mekanisme untuk mencegah penimbunan obat di lapangan.

KPK Bidik Politisi PDIP Ihsan Yunus di Kasus Korupsi Bansos COVID-19?
Indonesia
KPK Bidik Politisi PDIP Ihsan Yunus di Kasus Korupsi Bansos COVID-19?

Hal ini disampaikan Karyoto saat dikonfirmasi mengenai munculnya nama mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus dan Dirjen Linjamsos Kemensos, Pepen Nazaruddin.

Majelis Hakim PN Jaktim Tolak Nota Keberatan Rizieq Kasus Megamendung
Indonesia
Majelis Hakim PN Jaktim Tolak Nota Keberatan Rizieq Kasus Megamendung

Majelis hakim PN Jakarta Timur menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa Rizieq Shihab atas kasus kerumunan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

FX Rudy Tanggapi Konflik Ganjar Vs Kubu Puan
Indonesia
FX Rudy Tanggapi Konflik Ganjar Vs Kubu Puan

"Saya sangat menyayangkan sikap DPD PDIP Jawa Tengah yang tidak mengundang Ganjar," ujar Rudy, Senin (24/5).

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko Tolak Beri Keterangan ke Penyidik KPK
Indonesia
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko Tolak Beri Keterangan ke Penyidik KPK

Dewanti yang merupakan istri dari mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko ini menolak memberikan keterangan kepada tim penyidik yang memeriksanya di Balai Kota Batu.

Badan POM Butuh Data Tambahan Vaksin Sinopharm dan Sputnik V
Indonesia
Badan POM Butuh Data Tambahan Vaksin Sinopharm dan Sputnik V

Setelah EUA terbit, selanjutnya masih perlu dilakukan pemantauan

Jokowi Dinilai Belum Perlu Keluarkan Perppu Terkait UU ITE
Indonesia
Jokowi Dinilai Belum Perlu Keluarkan Perppu Terkait UU ITE

Untuk mengatasi polemik penerapan UU ITE di masyarakat cukup dengan revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE

MPR: Presidential Threshold Jangan Sampai Kebiri Kedaulatan Rakyat
Indonesia
MPR: Presidential Threshold Jangan Sampai Kebiri Kedaulatan Rakyat

DPR diharapkan benar-benar menghayati ketentuan UUD 1945, soal besaran pengaturan ambang batas pencalonan presiden atau presidenstial threshold (PT) dalam UU Pemilu.

 KPK: Remisi Merupakan Hak Seorang Terpidana
Indonesia
KPK: Remisi Merupakan Hak Seorang Terpidana

Ranah KPK dalam menangani perkara korupsi hanya sebatas menyelidik, menyidik, dan menuntut sesuai fakta, analisis, serta pertimbangan hukum.