Pencurian Data Diniai Belum Dorong Pemerintah-DPR Wujudkan RUU RDP Ilustrasi (Foto: pixabay/B_a)

Merahputih.com - Pencurian data yang masih terjadi di Indonesia belum mendorong pemerintah dan DPR mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU RDP).

Padahal tingkat keamanan siber berpengaruh pada minat investor. Pembahasan RUU PDP juga hingga sekarang belum rampung.

"Kalaupun sudah selesai, perlu membaca secara cermat apakah isinya cukup kuat untuk melindungi masyarakat atau malah sebaliknya," kata Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha Dikutip Antara, Minggu (6/6).

Baca Juga:

Malware dan Peretas Mengancam di Balik Aplikasi Kencan

Menurut Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC ini, tanpa undang-undang tersebut semua pengendali data pribadi (penyedia platform) tidak ada petunjuk sejauh mana pengamanan harus dilakukan dan standar macam apa yang harus mereka gunakan.

Oleh karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi termasuk salah satu yang wajib dikebut penyelesaiannya hingga menjadi undang-undang. "Dengan kondisi saat ini, perlindungan pada data pribadi masyarakat di Tanah Air sangat rendah," kata Pratama.

Situasi seperti ini, sebenarnya tidak sehat. Apalagi bila pemerintah menginginkan banyak investor masuk. Masalahnya, mereka akan melihat bagaimana perlindungan negara pada data penduduknya.

Hal itulah yang menjadikan peringkat Indonesia rendah di NCSI (National Cyber Security Index) yang dibuat oleh Estonia. Data NCSI pada Minggu (6/6) pagi menunjukkan Indonesia di peringkat ke-77 atau turun dari sebelumnya yang berada di peringkat ke-72.

BPJS menyatakan bahwa masih menyelidiki kasus dugaan kebocoran data (Foto: pixabay/fotoart-treu)

Ia menyebutkan salah satu yang menyebabkan peringkat serendah itu adalah ketiadaan regulasi tentang perlindungan data pribadi dan regulasi penguatan pertahanan siber nasional.

Menjawab hal yang terkait dengan makin banyak aplikasi pada masa pandemik COVID-19 di tengah kesadaran berkeamanan siber masih rendah, Pratama menegaskan bahwa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pertama adalah UU Perlindungan Data Pribadi.

Tidak pelak lagi banyak peristiwa kebocoran data pribadi namun tidak jelas apa bentuk pertanggungjawaban secara hukum dan langkah-langkah teknis dari negara maupun swasta.

Apalagi, sejauh ini tidak ada regulasi yang melindungi data pribadi secara kuat. Akibatnya, bisa banyak terjadi kebocoran data, baik di lembaga negara maupun swasta, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada evaluasi, dan tidak ada ganti rugi bagi masyarakat.

Baca Juga:

Terdapat 'Celah' Pada Tiktok yang Bisa dimanfaatkan oleh Peretas

Pratama lantas mengingatkan warganet ketika memilih aplikasi maupun situs internet harus selektif, terlebih dahulu melihat review pada aplikasi. Bila mencurigakan, lebih baik tidak menginstalnya.

"Bila masuk aplikasi dan situs diminta masukkan berbagai data yang tidak relevan, sebaiknya hindari saja karena ditakutkan itu adalah aplikasi dan situs phishing," kata pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ingatkan Anies, Ketua DPRD: Jangan Bekerja Tangani Banjir saat Sudah Terjadi
Indonesia
Ingatkan Anies, Ketua DPRD: Jangan Bekerja Tangani Banjir saat Sudah Terjadi

Gubernur Anies Baswedan dan jajaranya agar bekerja mengatasi dan menanggulangi banjir sebelum bencana itu terjadi.

Biaya Isolasi Mandiri Dihentikan Pusat, DKI Siapkan Hotel dan Wisma Milik Sendiri
Indonesia
Biaya Isolasi Mandiri Dihentikan Pusat, DKI Siapkan Hotel dan Wisma Milik Sendiri

Pemprov DKI Jakarta tak menutup kemungkinan akan memindahkan pasien COVID-19 yang saat ini menjalani isolasi mandiri di hotel ke fasilitas milik pemda.

Tolak Hadiri Inaugurasi Biden, Trump dan Melania Tinggalkan Pesan Singkat di Gedung Putih
Dunia
Tolak Hadiri Inaugurasi Biden, Trump dan Melania Tinggalkan Pesan Singkat di Gedung Putih

Trump resmi meninggalkan Gedung Putih menggunakan helikopter kepresidenan Marine One untuk terakhir kalinya

Terus Bertambah, Pasien Sembuh dari COVID-19 Capai 368 Ribu
Indonesia
Terus Bertambah, Pasien Sembuh dari COVID-19 Capai 368 Ribu

Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan, penambahan kasus positif per Minggu (8/11) sebanyak 3.880.

Ini Kata PDIP Jateng Soal Puan Tak Undang Ganjar
Indonesia
Ini Kata PDIP Jateng Soal Puan Tak Undang Ganjar

DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah memberikan konfirmasi tidak mengundang Gubernur Ganjar Pranowo saat pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilu 2024 oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi

Biden akan mengedepankan pendekatan multilateral (menguntungkan banyak negara), berbeda dengan Trump yang lebih mengedepankan unilateral (menguntungkan sepihak).

Kunjungi Tempat Masa Kecil Jokowi, Mentan Gagas Perkebunan Rakyat
Indonesia
Kunjungi Tempat Masa Kecil Jokowi, Mentan Gagas Perkebunan Rakyat

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengagas pengembangan perkebunan rakyat di Desa Kragan Karanganyar.

Jelang Lebaran, Harga Bahan Pokok Merangkak Naik
Indonesia
Jelang Lebaran, Harga Bahan Pokok Merangkak Naik

Harga rata-rata daging sapi secara nasional juga naik menjadi Rp129.861 dibandingkan pekan sebelumnya di kisaran Rp125.574 per kilogram.

Kasus COVID-19 Melonjak, Sejumlah Destinasi Wisata DIY Tutup di Akhir Pekan
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Sejumlah Destinasi Wisata DIY Tutup di Akhir Pekan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menutup sejumlah destinasi wisata pada saat akhir pekan.

Polisi 'Garap' Hadi Pranoto Kamis
Indonesia
Polisi 'Garap' Hadi Pranoto Kamis

Surat panggilan telah dilayangkan ke Hadi Pranoto