Pencopotan Baliho Rizieq Shihab oleh TNI Jadi Tamparan Keras Bagi Pemprov DKI Pencopotan spanduk bergambar Rizieq Shihab oleh anggota TNI-Polri di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Jumat (20/11/2020). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Barat)

MerahPutih.com - Pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh TNI jadi tamparan keras bagi Pemprov DKI. Satpol PP sebagai organ Pemda DKI di bidang ketertiban, tidak berdaya melakukan penindakan ketika berhadapan dengan FPI.

"Apakah ketidakberdayaan Sat Pol PP ini karena Gubernur DKI Anies Baswedan kalah nyali sama FPI?," kata pengamat hukum Petrus Selestinus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (21/11).

Baca Juga

TNI Copoti Baliho Rizieq, Kuasa Hukum FPI: Nanti Bagian Perang Satpol PP

Selain itu pencopotan baliho Rizieq Shihab juga menggambarkan kepemimpinan Anies Baswedan yang tidak berwibawa di mata FPI.

"Bahkan lemah dalam menegakan aturan," terang koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Petrus setuju dengan pencopotan baliho itu. Hal ini karena dampak buruk yang ditimbulkan akibat pesan-pesan atau konten dalam baliho Rizieq Shihab yang dianggap kerap melakukan tindakan provokatif.

"Maka, pada sisi yang demikian TNI mau tidak mau harus turun tangan," jelas Petrus.

Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI dikerahkan untuk menertibkan spanduk ataupun baliho yang tidak memiliki izin di wilayah yang berada di bawah pengamanan Kodam Jaya/Jayakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI dikerahkan untuk menertibkan spanduk ataupun baliho yang tidak memiliki izin di wilayah yang berada di bawah pengamanan Kodam Jaya/Jayakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.

Tak hanya itu, penempatan baliho Rizieq Shihab di berbagai sudut jalan dinilai Petrus, mengganggu kenyamanan publik dan terkesan merusak keindahan kota. Tak tepat memajang sosok wajah seseorang yang tak disukai publik.

"Pencopotan secara serentak oleh TNI patut diapresiasi," ungkap Petrus.

Petrus berharap, pemerintah tak hanya menurunkan baliho-baliho Rizieq saja. Melainkan perlu adanya tindakan tegas terhadap Rizieq mengingat ada sejumlah laporan pidana terhadapnya.

"Perlu diambil tindakan tegas terhadap person-person FPI yang menunjukan tindakan yang tak disukai publik," tutup Petrus.

Seperti diketahui, aparat TNI berpatroli menyisir wilayah Jakarta Pusat untuk mencopot baliho dan spanduk Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (HRS).

Patroli pembersihan ini berdasarkan perintah dari Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Kegiatan patroli pengamanan dan pembersihan baliho-baliho tak berizin turut dilakukan di wilayah-wilayah lainnya yang berada di bawah pengamanan Kodam Jaya.

"Kalau pasang baliho itu jelas aturannya. Ada bayar pajak dan tempatnya sudah ditentukan jangan seenaknya sendiri," ujar Dudung dalam Apel kesiapsiagaan bencana banjir dan pengamanan pilkada serentak di Monas. (Knu)

Baca Juga

Sindir Rizieq, Pangdam Jaya: Kalau Ucapannya Tidak Baik, Tak Pantas Disebut Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sepajang 2020, Ekonomi Indonesia Merosot ke Minus 2,07 Persen
Indonesia
Sepajang 2020, Ekonomi Indonesia Merosot ke Minus 2,07 Persen

Sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi penopang perekonomian Indonesia yang masih mengalami kontraksi pada 2020.

Usaha Rintisan Terkendala Kredit Bank
Indonesia
Usaha Rintisan Terkendala Kredit Bank

Perusahaan rintisan bisa mendapatkan pembiayaan dari sumber-sumber lainnya, misalnya perbankan dan venture capital.

PLN Dapat Pinjaman USD310 Juta dari AIIB
Indonesia
PLN Dapat Pinjaman USD310 Juta dari AIIB

Pembiayaan dari AIIB kepada PLN itu menerapkan skema Result Based Lending (RBL), salah satu bentuk dari pembiayaan kreatif dan relatif baru.

Maret, DPR Putuskan Pembahasan Revisi UU Pemilu
Indonesia
Maret, DPR Putuskan Pembahasan Revisi UU Pemilu

Pemilu 2019 yaitu Pilpres dan Pileg digabungkan, telah menyebabkan ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia

Resesi Depan Mata, DPD Minta Percepatan Serapan Anggaran
Indonesia
Resesi Depan Mata, DPD Minta Percepatan Serapan Anggaran

Indonesia membutuhkan momentum pengungkit yang kuat untuk bisa lepas dari krisis akibat pandemi ini.

Pengadilan Tinggi DKI Potong Vonis Eks Dirkeu Jiwasraya Jadi 20 Tahun Penjara
Indonesia
Pengadilan Tinggi DKI Potong Vonis Eks Dirkeu Jiwasraya Jadi 20 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memotong vonis mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Bagi Korporasi Belum Terserap
Indonesia
Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Bagi Korporasi Belum Terserap

Pada tahun ini, total pagu anggaran untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp695,2 triliun.

Belasan Ribu Warga Jakarta Curi Start Mudik Gunakan Kereta Api
Indonesia
Belasan Ribu Warga Jakarta Curi Start Mudik Gunakan Kereta Api

Jelang larangan mudik yang berlaku pada Kamis, 6 hingga 17 Mei 2021, sebanyak 17.563 penumpang kereta api lebih dulu meninggalkan ibu kota.

Update Corona di DKI Kamis (4/6): 7.601 Positif, 2.608 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona di DKI Kamis (4/6): 7.601 Positif, 2.608 Orang Sembuh

Ada 1.670 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.793 orang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Satu Pekan PSBB Jakarta, Penumpang KRL Cuma Turun 21 Persen
Indonesia
Satu Pekan PSBB Jakarta, Penumpang KRL Cuma Turun 21 Persen

Selama PSBB jilid 2 ini,PT KCI menjalankan 933 perjalanan KRL per hari dari sebelumnya 975 perjalanan tiap harinya.