Pilkada Serentak
Pencoblosan Ditunda Jika TPS Tidak Terapkan Protokol Kesehatan Ilustrasi TPS Pemilu. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu mewajibkan protokol kesehatan menjadi syarat wajib saat pemungutan suara di TPS. Jika tidak menetapkan protokol kesehatan, pemilihan kepala daerah dilarang dilaksanakan.

Anggota Bawaslu Manokwari, Papua Barat, Nur Laila Muhammad menegaskan, penerapan protokol kesehatan COVID-19 merupakan salah satu obyek utama pengawasan pada pemungutan suara.

Setiap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), kata ia, wajib menerapkan termasuk menyiapkan fasilitas dalam penerapan protokol kesehatan.

Baca Juga:

Wapres Minta Pilkada Serentak Tingkatkan Optimisme Publik

"Apakah KPPS menyediakan sarana untuk mencuci tangan, menyediakan atau menggunakan masker atau juga menyediakan sarung tangan untuk pemilih serta alat pengukur suhu. Ini semua bagian dari pengawasan kami," ucap Nur Laila.

Ia menegaskan, ada ketentuan cukup tegas pada Undang-Undang Karantina, Undang-Undang Kesehatan serta Instruksi Presiden Nomor:6 tahun 2020. Bahkan, ada sanksi bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut.

"Namun soal sanksi pada peraturan itu bukan tupoksi Bawaslu untuk menindak. Kita akan buat peringatan, kalau protokol kesehatan tidak di jalankan akan perintahkan untuk ditunda sampai segala sesuatunya siap baru bisa di mulai," kata Nur Laila dikutip Antara.

Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada Serentak. (Foto: Antara).

Ia meminta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar memberikan bekal yang cukup kepada petugas KPPS, termasuk dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Karena, tidak sema anggota KPPS mengikuti bimbingan teknis.

"Akibatnya terjadi miskomunikasi pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Misalnya dari tujuh orang anggota KPPS hanya tiga yang ikut Bimtek. Sehingga yang lain tidak paham terutama pada hal-hal teknis saat pemungutan suara," katanya. (*)

Baca Juga:

KPU Siap Gelar Pilkada Serentak 9 Desember

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemda Punya Cadangan Rp23 Triliun Buat Tangani Pandemi
Indonesia
Pemda Punya Cadangan Rp23 Triliun Buat Tangani Pandemi

Masih ada problemnya yakni melakukan sinkronisasi antara skema-skema yang diberikan pusat melalui koordinasi Menko PMK dengan bantuan yang diberikan Kepala Daerah terutama untuk bantuan sosial.

Dalam 23 Pekan, Zona Merah COVID-19 Turun Jadi 57 Daerah
Indonesia
Dalam 23 Pekan, Zona Merah COVID-19 Turun Jadi 57 Daerah

Pembagian zonasi ini sangat tergantung dari tingkat kepedulian masyarakat

Batalkan Haji 2020, Menteri Agama Segera Surati Kerajaan Arab Saudi
Indonesia
Batalkan Haji 2020, Menteri Agama Segera Surati Kerajaan Arab Saudi

"Kami berharap Pemerintah Saudi dapat memahami kebijakan ini,” tutur Nizar.

Wapres Minta MUI Persiapkan Fatwa Vaksin COVID-19 Halal
Indonesia
Wapres Minta MUI Persiapkan Fatwa Vaksin COVID-19 Halal

Berbagai hal baru memerlukan kepastian hukum Islam, sehingga fatwa dari para ulama menjadi solusi untuk persoalan ketidakpastian dalam menjalankan ibadah.

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Penyuap Eks Gubernur Riau
Indonesia
KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Penyuap Eks Gubernur Riau

"JPU KPK yang diwakili Wahyu Dwi Oktavianto hari ini menyatakan upaya hukum kasasi terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama atas nama terdakwa Suheri Terta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Dewas Hapus Nilai Religiusitas dalam Kode Etik KPK
Indonesia
Dewas Hapus Nilai Religiusitas dalam Kode Etik KPK

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan, terdapat tiga hal mendasar yang tercantum dalam Kode Etik KPK.

Bank DKI Klaim Beri Relaksasi Debitur Terdampak Corona
Indonesia
Bank DKI Klaim Beri Relaksasi Debitur Terdampak Corona

Telaksasi yang diberikan kepada debitur di antaranya kredit mikro, kecil, dan konsumer.

Pemerintah Tegaskan tak Tutupi Data Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Tutupi Data Penambahan Kasus COVID-19

"Data-data tersebut diumumkan jam 16.00 tergantung dari pengiriman data dari Kemenkes yang memverifikasi data nasional yang masuk," kata Wiku

Sinyal Positif, Neraca Perdagangan Mulai Membaik
Indonesia
Sinyal Positif, Neraca Perdagangan Mulai Membaik

Tercatat, neraca perdagangan RI selama periode Januari-Juni 2020 berada pada posisi surplus 5,5 miliar dolar AS.

Moeldoko Yakin Pandemi COVID-19 Berhenti Jika Masyarakat Bergotong-Royong
Indonesia
Moeldoko Yakin Pandemi COVID-19 Berhenti Jika Masyarakat Bergotong-Royong

Ia mendorong semua elemen masyarakat untuk aktif menciptakan situasi kondusif