Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Kontroversi pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri tiba-tiba menjadi sorotan. Padahal kejadian tersebut berlangsung pada tahun 2015 lalu.
Hal ini disoroti Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ida Budhiati.
"Hubungan antar lembaga, saya juga sempat mengkritik itu, walaupun ini sudah terjadi lama sekali. Pada waktu itu presiden yang lama mencalonkan seseorang menjadi Kapolri. Pada saat yang bersamaan KPK itu menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Soedeson di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (19/11).
Baca juga:
Lembaga Survei Boni Hargens Sebut Budi Gunawan Tokoh Paling Berpengaruh
Ketika itu, Presiden ke- 7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah mengusulkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Usulan tersebut lalu diterima oleh DPR RI. Tapi belakangan, KPK mencurigai terdapat transaksi mencurigakan atau tidak wajar dari Budi Gunawan.
KPK di bawah nahkoda Abraham Samad mengendus Budi Gunawan menerima hadiah atau janji sepanjang mengemban tugas Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lain di kepolisian. Tapi, Budi Gunawan menempuh mekanisme praperadilan guna menggugat status tersangka tersebut.
Baca juga:
Siapa Budi Gunawan? Sosok yang Dikabarkan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo dari PDI-P
Akhirnya KPK kalah di praperadilan. Alhasil status tersangka Budi Gunawan gugur. Hanya saja, Jokowi sudah mengalihkan pilihannya dari Budi Gunawan ke Badrodin Haiti guna menduduki posisi sebagai Tri Brata 1.
"Menurut saya ini dua kantong yang berbeda, KPK menggunakan ukuran etis ya, Presiden menggunakan ukuran hukum. Kalau kita menggunakan etis ya gunakan etis, kita gunakan hukum ya gunakan hukum, kalau enggak, enggak ketemu," ujar Soedeson.
Baca juga:
Oleh karena itu, politikus Golkar ini meminta Ida menerangkan bagaimana sikapnya kalau terpilih menjadi pimpinan KPK dan menemukan kejadian yang sama.
“Maksud saya adalah pemahaman yang sungguh-sungguh, pemahaman mendalam mengenai hubungan antar lembaga ini. Nah kami ingin mendapatkan suatu penjelasan yang lebih detail sehingga kami ini menjadi yakin,” ucapnya. (Pon)
