Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas Petugas mendata warga saat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) di SMAN 111, Jakarta, Selasa (19/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

MerahPutih.com - Komisi A DPRD DKI menyebut jika Pemprov belum memiliki anggaran untuk kelanjutan bantuan sosial tunai (BST) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga pencairan BST tahap 7 dan 8 masih belum dipastikan.

Tapi hal tersebut juga harus menunggu arahan dari pemerintah pusat yang memupunyai wewenang. Tapi, sejauh ini, DKI baru bisa menyanggupi biaya BST untuk tahap 5-6 saja yang sudah disalurkan.

Baca Juga

Pemprov DKI Klaim Penyaluran BST Sudah Capai 90 Persen

"Setahu saya posisi cash flow-nya masih belum bagus," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan saat dikonfirmasi awak media, Kamis (9/9).

Mujiyono menuturkan, jika DKI tidak bisa mengandalkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang sudah menipis untuk bansos COVID-19. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana perimbangan tidak bisa dicairkan cepat.

Salah satu cara untuk menganggarkan dana BTT adalah dengan melakukan pengalokasian anggaran seperti penyaluran BST tahap 5 dan 6. Program yang dinilai bukan prioritas atau bisa ditunda harus dialihkan dananya demi bisa memberikan warga uang tunai.

"Peruntukan dana penanggulangan Covid-19 itu, yang sudah disediakan hanya BST untuk 4 bulan, Januari-April. Kemudian pandemi terus berlangsung, dikerok lagi, kerjaan-kerjaan fisik dimatiin dapat Rp 623 miliar," jelasnya.

Warga memasukkan PIN ATM saat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST
Warga memasukkan PIN ATM saat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) di SMAN 111, Jakarta, Selasa (19/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Selain refocusing, Gubernur Anies juga bisa mengandalkan pendapatan yang baru masuk seperti pajak. Belum lama ini DKI membuat program diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) demi menambah uang yang masuk.

"Kan PBB itu bulan Agustus diskon 20 persen, bulan September diskon 15 persen. Kan itu diharapkan cash in-nya lebih cepat. Mungkin sudah ready," ungkapnya.

Pada tahap 5 dan 6 kemarin, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 623 miliar untuk penyaluran BST di masa pemberlakuan PPKM Darurat.

Bansos BST tahap 5 dan 6 diberikan pada bulan Juli 2021 dengan nilai Rp 300 ribu per bulan atau Rp 600 ribu per keluarga secara total. Pasalnya, pendistribusian dilakukan dengan cara dirapel.

Pada tahap 5 dan 6 ada sebanyak 1.007.379 penerima bantuan sosial tunai. Penyaluran BST kepada 124 Kepala Keluarga (KK) dilakukan oleh Pemprov DKI melalui Bank DKI.

Sedangakan 99.639 KK disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui PT POS Indonesia yang dikirim ke alamat domisili masing-masing. (Asp)

Baca Juga

Pemadanan Data Kemensos Rampung, Pemprov DKI Kembali Salurkan BST

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien yang Dirawat di RS Wisma Atlet Berkurang 18 Orang
Indonesia
Pasien yang Dirawat di RS Wisma Atlet Berkurang 18 Orang

Jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet mencapai 124.675 orang

Ahli Beberkan Fakta Hukum Terkait Dugaan Berita Bohong yang Jerat Rizieq
Indonesia
Ahli Beberkan Fakta Hukum Terkait Dugaan Berita Bohong yang Jerat Rizieq

Yang masuk dalam kata-kata menyiarkan adalah ada proses editing

Warga Surabaya Ditangkap Densus 88 Bersama Anak Usia 1 Tahun
Indonesia
Warga Surabaya Ditangkap Densus 88 Bersama Anak Usia 1 Tahun

"Saat penggeledahan ada banyak barang yang dibawa. Termasuk handphone, laptop, kotak amal dan pisau," lanjut Askar.

ASN Dilarang Cuti Selama Lebaran 2021
Indonesia
ASN Dilarang Cuti Selama Lebaran 2021

Larangan yang berlaku pada 6-17 Mei 2021, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Arven Marta Daftar Jadi Kandidat Ketua Umum PB HMI
Indonesia
Arven Marta Daftar Jadi Kandidat Ketua Umum PB HMI

Arven Marta resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada kongres HMI ke-31 di Surabaya, pada Rabu (17/3).

KPK Dalami Pembelian Jam Tangan Mewah Istri Edhy Prabowo Lewat Pejabat KKP
Indonesia
KPK Dalami Pembelian Jam Tangan Mewah Istri Edhy Prabowo Lewat Pejabat KKP

Tim penyidik saat ini tengah mendalami aliran duit yang mengalir ke sejumlah pihak

KPK Membangkang, ICW Sarankan Ombudsman Lapor ke Jokowi
Indonesia
KPK Membangkang, ICW Sarankan Ombudsman Lapor ke Jokowi

ICW mengaku tidak kaget dengan sikap KPK yang mengabaikan tindakan korektif Ombudsman RI terkait malaadministrasi pelaksanaan TWK pegawai lembaga antirasuah.

Pimpinan Komisi III Dukung Perluasan Pembatasan Orang Asing Masuk Indonesia
Indonesia
Pimpinan Komisi III Dukung Perluasan Pembatasan Orang Asing Masuk Indonesia

Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti yang dikeluarkan Kemenkumham

Jaksa Tuntut Pinangki 4 Tahun Penjara
Indonesia
Jaksa Tuntut Pinangki 4 Tahun Penjara

JPU menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap Pinangki Sirna Malasari.

Ketua DPD Minta Pemerintah Tekan Angka Kematian Pasien COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Minta Pemerintah Tekan Angka Kematian Pasien COVID-19

Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti, meminta pemerintah untuk menekan angka kematian pasien COVID-19 yang masih tinggi. La Nyalla juga berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.