Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas Petugas mendata warga saat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) di SMAN 111, Jakarta, Selasa (19/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

MerahPutih.com - Komisi A DPRD DKI menyebut jika Pemprov belum memiliki anggaran untuk kelanjutan bantuan sosial tunai (BST) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga pencairan BST tahap 7 dan 8 masih belum dipastikan.

Tapi hal tersebut juga harus menunggu arahan dari pemerintah pusat yang memupunyai wewenang. Tapi, sejauh ini, DKI baru bisa menyanggupi biaya BST untuk tahap 5-6 saja yang sudah disalurkan.

Baca Juga

Pemprov DKI Klaim Penyaluran BST Sudah Capai 90 Persen

"Setahu saya posisi cash flow-nya masih belum bagus," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan saat dikonfirmasi awak media, Kamis (9/9).

Mujiyono menuturkan, jika DKI tidak bisa mengandalkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang sudah menipis untuk bansos COVID-19. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana perimbangan tidak bisa dicairkan cepat.

Salah satu cara untuk menganggarkan dana BTT adalah dengan melakukan pengalokasian anggaran seperti penyaluran BST tahap 5 dan 6. Program yang dinilai bukan prioritas atau bisa ditunda harus dialihkan dananya demi bisa memberikan warga uang tunai.

"Peruntukan dana penanggulangan Covid-19 itu, yang sudah disediakan hanya BST untuk 4 bulan, Januari-April. Kemudian pandemi terus berlangsung, dikerok lagi, kerjaan-kerjaan fisik dimatiin dapat Rp 623 miliar," jelasnya.

Warga memasukkan PIN ATM saat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST
Warga memasukkan PIN ATM saat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) di SMAN 111, Jakarta, Selasa (19/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Selain refocusing, Gubernur Anies juga bisa mengandalkan pendapatan yang baru masuk seperti pajak. Belum lama ini DKI membuat program diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) demi menambah uang yang masuk.

"Kan PBB itu bulan Agustus diskon 20 persen, bulan September diskon 15 persen. Kan itu diharapkan cash in-nya lebih cepat. Mungkin sudah ready," ungkapnya.

Pada tahap 5 dan 6 kemarin, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 623 miliar untuk penyaluran BST di masa pemberlakuan PPKM Darurat.

Bansos BST tahap 5 dan 6 diberikan pada bulan Juli 2021 dengan nilai Rp 300 ribu per bulan atau Rp 600 ribu per keluarga secara total. Pasalnya, pendistribusian dilakukan dengan cara dirapel.

Pada tahap 5 dan 6 ada sebanyak 1.007.379 penerima bantuan sosial tunai. Penyaluran BST kepada 124 Kepala Keluarga (KK) dilakukan oleh Pemprov DKI melalui Bank DKI.

Sedangakan 99.639 KK disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui PT POS Indonesia yang dikirim ke alamat domisili masing-masing. (Asp)

Baca Juga

Pemadanan Data Kemensos Rampung, Pemprov DKI Kembali Salurkan BST

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Beri Subsidi Uang Sebesar Rp 189 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Beri Subsidi Uang Sebesar Rp 189 Juta

Beredar SMS pemberian subsidi pemerintah sebesar Rp 189 juta mengatasnamakan BUMN Pertamina.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air
Indonesia
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Indonesia pada Sabtu (2/7)

Kinerja Pemerintah di Sektor Pertanian Diapresiasi FAO
Indonesia
Kinerja Pemerintah di Sektor Pertanian Diapresiasi FAO

Kerja pemerintah Indonesia di bidang pertanian dinilai sukses mempertahankan produktivitas sehingga Indonesia mampu bertahan dari terpaan krisis global yang melanda seluruh dunia.

Penyaluran Kredit di Januari Didominasi Modal Kerja
Indonesia
Penyaluran Kredit di Januari Didominasi Modal Kerja

Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit ke sektor properti pada Januari 2022 tumbuh 5,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan Desember 2021 yang hanya 4,8 persen.

Panja Surati Pimpinan DPR Minta RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Panja Surati Pimpinan DPR Minta RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan mengadakan rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada Selasa (5/4) besok. "Kalau sesuai jadwal, besok sudah pleno pengambilan keputusan di tingkat 1 Baleg," kata Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

Kakorlantas Sebut Ganjil Genap Mampu Redam Mobilitas di Puncak
Indonesia
Kakorlantas Sebut Ganjil Genap Mampu Redam Mobilitas di Puncak

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Istiono menyebut, selama ganjil genap, tak ada kepadatan di kawasan pegunungan yang ramai tiap akhir pekan itu.

Literasi Masih Rendah, 3.212 Guru Dibekali Pelatihan Metode Blended Learning
Indonesia
Literasi Masih Rendah, 3.212 Guru Dibekali Pelatihan Metode Blended Learning

Pemkot Solo menggandeng platform digital Hafecs dan Guru Inovatif untuk mengukur kualitas pendidikan di Kota Begawan.

Cabang Olah Raga Ini Bikin Ketua Satgas COVID-19 Waspada
Olahraga
Cabang Olah Raga Ini Bikin Ketua Satgas COVID-19 Waspada

"Perketat disiplin protokol kesehatan sepak bola, karena akan banyak masyarakat yang menonton sepak bola putra tersebut," kata Ganip dalam keterangan tertulis, Minggu (3/10)

Tekan Penularan PMK, Kota Tangerang Tutup Jalur Kedatangan Hewan Kurban Akhir Juni
Indonesia
Tekan Penularan PMK, Kota Tangerang Tutup Jalur Kedatangan Hewan Kurban Akhir Juni

DKP Kota Tangerang Banten menutup jalur kedatangan hewan kurban mulai akhir Juni 2022 untuk menekan penularan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK).

Pendiri ACT Ahyudin Kembali Dipanggil Bareskrim
Indonesia
Pendiri ACT Ahyudin Kembali Dipanggil Bareskrim

Ahyudin dijadwalkan diperiksa pukul 11.00 WIB. Sedangkan Hariyana Hermain dijadwalkan diperiksa pukul 13.00 WIB siang ini.