Pencairan Bantuan Non Tunai Jadi Tunai Dinilai Salahi Aturan Pencairan Bansos Tunai. (Foto: MP/Ismail))

MerahPutih.com - Kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bansos Sembako bisa dicairkan secara tunai, dinilai berpotensi tidak tepat sasaran.

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai, Bantuan Pangan Non Tunai ini belum maksimal terdistribusi secara merata di berbagai daerah, khususnya di wilayah terpencil.

Baca Juga:

Kini, Uang Bansos Sembako Rp 200 Ribu Per Bulan Bisa Dicairkan di PT Pos

"Bisa saja dana bantuan tersebut sudah dicairkan, tetapi tidak digunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarga, melainkan di belanjakan kebutuhan yang lain nya," ujar Iskan kepada wartawan yang dikutip, Selasa (22/2).

Ia menilai, Kementerian Sosial tidak konsisten dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako. Di Pasal 1 Ayat 4, disebut bahwa BPNT adalah Bantuan Sosial yang di salurkan secara non-tunai dari pemerintah, yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik. Selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah di tentukan di e-warung.

"Karena itu, jika BPNT ini bisa dicairkan dalam bentuk tunai, maka akan banyak penyalahgunaan yang terjadi pada program BPNT tersebut," tegas Iskan yang juga politikus PKS ini.

Iskan meminta, kepada Kementerian Sosial agar penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan di cairkan secara tunai perlu dievaluasi terlebih dahulu. Karena tujuan program ini salah satunya adalah untuk bisa mengembangkan UKM di daerah dan memberdayakan penerima manfaat.

"Oleh sebab itu, perlu ada kepastian disini terhadap penerima manfaat dari Bantuan Pangan Non Tunai yang di cairkan secara tunai tersebut," tambahnya.

Selain itu, agar tepat sasaran, Iskan menyarankan, agar pelaksanaan penyaluran BPNT melibatkan instansi lain, semisal Badan Pengawas Keuangan (BPK).

"Sehingga penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang bisa dicairkan secara tunai harus diawasi. Sehingga diharapkan nantinya bisa benar dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarga," katanya.

Pencairan Bansos. (Foto: Antara)
Pencairan Bansos. (Foto: Antara)

Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus mendorong percepatan pencairan bantuan sosial (bansos). Salah satu langkah penting dalam upaya percepatan adalah penyaluran bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako secara tunai.

Untuk mendukung keperluan tersebut, Kemensos akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur. Mekanisme pencairan bantuan oleh PT Pos Indonesia tidak melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga diharapkan bisa meningkatkan kecepatan dalam penyaluran. (Knu)

Baca Juga:

DKI Diskusi dengan Pempus Terkait Pemberian Kembali Bansos Bagi Warga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dampak Perang Rusia Ukraina Berlanjut, Berbagai Negara Hadapi Resesi
Dunia
Dampak Perang Rusia Ukraina Berlanjut, Berbagai Negara Hadapi Resesi

IMF akan merilis pembaruan untuk Prospek Ekonomi Dunia pada pertengahan Juli.

PSI Sindir Penjualan Tiket Formula E Kalah dengan Justin Bieber
Indonesia
PSI Sindir Penjualan Tiket Formula E Kalah dengan Justin Bieber

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengaku kecewa dengan keputusan Pemprov yang terus mengulur waktu atau menunda penjualan tiket menonton balap mobil Formula E. Padahal gelaran balap mobil bertaraf internasional tersebut akan berlangsung kurang lebih dua bulan lagi.

 Pakai Dosis AstraZeneca, Vaksin Keliling DKI 6 September Sasar 7 Titik
Indonesia
Pakai Dosis AstraZeneca, Vaksin Keliling DKI 6 September Sasar 7 Titik

Langkah ini sebagai upaya pemerintah menangani COVID-19 dan upaya untuk mempercepat penyelesaian pandemi COVID-19

Kondisi Membaik, Pemprov Jakarta Turuti Perintah Warga Tak Perlu Pakai Masker
Indonesia
Kondisi Membaik, Pemprov Jakarta Turuti Perintah Warga Tak Perlu Pakai Masker

Presiden Jokowi memutuskan pelonggaran penggunaan masker di ruang publik, setelah memperhatikan kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Persilakan Rakyat Tangkap Harun Masiku, KPK Dicap Kibarkan Bendera Putih
Indonesia
Persilakan Rakyat Tangkap Harun Masiku, KPK Dicap Kibarkan Bendera Putih

KPK telah menetapkan eks politikus PDIP Harun Masiku sejak Januari 2020.

Puan Ingatkan BLT Minyak Goreng Hanya Solusi Jangka Pendek
Indonesia
Puan Ingatkan BLT Minyak Goreng Hanya Solusi Jangka Pendek

Langkah pemerintah yang segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menyikapi tingginya harga minyak goreng mendapat apresiasi dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

4 Orang Jadi Tersangka Pengeroyokan Lansia di Jakarta Timur
Indonesia
4 Orang Jadi Tersangka Pengeroyokan Lansia di Jakarta Timur

"Tersangka (pengeroyokan) sampai malam ini sudah empat orang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Senin (24/1).

Di KTT ke-39, Indonesia Ajukan Penguatan Kelembagaan ASEAN
Dunia
Di KTT ke-39, Indonesia Ajukan Penguatan Kelembagaan ASEAN

Indonesia mengusulkan agar High Level Task Force yang akan mulai bekerja tahun depan untuk mengembangkan Visi ASEAN pasca-2025.