Pencairan Anggaran COVID-19 Daerah Minim, Politikus Gerindra Sarankan Hal Ini Donor Plasma. (Foto: MP/Ismail)

MerahPutih.com - Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan diminta segara melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani BPK dan KPK untuk membuat edaran kepada para kepala daerah tentang tata kerja administrasi keuangan daerah di masa pandemi.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi Gerindra Elnino M. Husein menyoroti pencairan dana anggaran penanganan COVID-19 dari APBD di setiap daerah masih sangat minim.

Baca Juga:

Usulkan BIJB Kertajati Jadi RSD COVID-19, Legislator Gerindra: Daripada Mubazir untuk Tempat Swafoto

"Khususnya, dalam penanggulangan pandemi dan efek sosial serta ekonominya," kata Elnino dalam keterangannya, Jumat, (30/7).

Elnino mengatakan, edaran tersebut nantinya akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan kebijakan darurat pandemi sekarang ini.

"Para kepala daerah dan birokrasi di daerah takut apabila di kemudian hari dana penanggulangan COVID-19 ini menjadi masalah hukum bagi dirinya. Itulah salah satu faktor penyebab yang membuat mereka jadi lamban dalam penggunaan dana covid bagi masyarakat," jelas dia.

Perawatan pasien COVID-19. (Foto:Antara)
Perawatan pasien COVID-19. (Foto:Antara)

Jika nantinya sudah terealisasi, anak buah Prabowo Subianto ini berharap, agar para kepala daerah beserta jajarannya cepat melaksanakan dan menggunakan anggaran tersebut secara tepat sasaran.

"Untuk mengatasi semua keluhan masyarakat secara cepat dan tepat," pungkas Ketua DPD Gerindra Gorontalo ini.

Baca Juga:

Dalam 24 Jam, 32.867 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Sebelumnya Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto, mengatakan pencairan dana anggaran penanganan COVID-19 dari APBD di setiap daerah masih sangat minim.

Padahal pencairan dana tersebut sangat bermanfaatn untuk membantu masyarakat terdampak ekonomi dan terpapar COVID-19. Adanya prinsip kehati-hatian dan kekhawatiran berlebihan terhadap konsekuensi hukum jika terjadi kekeliruan menjadikan kebijakan penanganan COVID-19 jadi lambat dan tidak optimal. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lima Jenazah Korban Pesawat Sriwijaya Air Kembali Terindentifikasi, Ini Identitasnya
Indonesia
Lima Jenazah Korban Pesawat Sriwijaya Air Kembali Terindentifikasi, Ini Identitasnya

"Tim DVI berhasil mengidentifikasi lima korban," ucap Karopenmas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (18/1)

Pandemi Menurun, Anies Ingatkan Warga Tetap Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pandemi Menurun, Anies Ingatkan Warga Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Dengan penurunan kasus COVID di Jakarta juga mendorong penurunan level dari empat menjadi level tiga untuk PPKM 24-30 Agustus 2021.

Deputi Penindakan KPK Pasang Badan untuk Novel Baswedan
Indonesia
Deputi Penindakan KPK Pasang Badan untuk Novel Baswedan

Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto angkat bicara terkait pelaporan penyidik senior Novel Baswedan ke kepolisian.

Satpol PP Sidak Penjualan Miras Tanpa Izin di Jakut
Indonesia
Satpol PP Sidak Penjualan Miras Tanpa Izin di Jakut

Satpol PP DKI Jakarta menggelar operasi penertiban penjualan minuman keras (miras) tanpa izin.

Sambut Imlek, PINTI Ajak Masyarakat Rayakan Imlek Secara Sederhana di Rumah
Indonesia
Sambut Imlek, PINTI Ajak Masyarakat Rayakan Imlek Secara Sederhana di Rumah

Perhimpunan INTI mengajak para perempuan baik tua maupun muda dan segenap elemen masyarakat untuk dapat menjadi pilar pertahanan keluarga

Empat Jenazah Napi Lapas Tangerang Teridentifikasi Melaui Sidik Jari dan Rekam Medis
Indonesia
Empat Jenazah Napi Lapas Tangerang Teridentifikasi Melaui Sidik Jari dan Rekam Medis

Sehingga, total sudah ada lima dari 41 jenazah yang teridentifikasi

Sulsel Berharap Bisa Salurkan 15 Ribu Rumah Subsidi
KPR
Sulsel Berharap Bisa Salurkan 15 Ribu Rumah Subsidi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan bantuan pembiayaan perumahan 2021 yang terdiri dari empat program.

Kemenkumham Resmi Teken SK Kepengurusan Baru PPP
Indonesia
Kemenkumham Resmi Teken SK Kepengurusan Baru PPP

Kemenkumham secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) terkait kepengurusan baru PPP, Selasa (9/3) kemarin.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembukaan Sekolah
Indonesia
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembukaan Sekolah

Dia mengatakan pembukaan sekolah memang solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar (learning loss) bagi siswa selama masa pandemi COVID-19.

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara
Indonesia
KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

Abdul Wahid ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2021.