Penangkapan Pejabat BPN Jadi Pintu Masuk Tumpas Mafia Tanah Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (Foto: DPR RI)

MerahPutih.com - Penangkapan 4 oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta dan Bekasi oleh pihak kepolisian harus menjadi momentum untuk menumpas para mafia tanah.

Demikian disampaikan anggota komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Menurut dia, keberadaan para mafia tanah telah merugikan masyarakat dan perlu langkah tegas untuk memberantasnya.

Baca Juga:

Polda Metro Tetapkan 30 Tersangka Mafia Tanah, Belasan di Antaranya Oknum ASN

"Ditangkapnya 4 pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi dapat dijadikan genderang perang penumpasan mafia tanah," kata Guspardi kepada wartawan, Senin (18/7.

Guspardi menyebut, persoalan mafia tanah memang sudah membuat gerah masyarakat. Para mafia tanah ini selalu melibatkan banyak pihak, termasuk oknum di BPN, pemodal dan oknum di beberapa lembaga/institusi negara sampai aparat desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya.

"Menurut informasi dari pihak kepolisian dalam kasus mafia tanah yang melibatkan 4 pejabat BPN ini, para tersangka menggunakan modus penyalahgunaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dengan memungut biaya dari masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan, para pejabat itu diduga bekerjasama dengan para mafia tanah dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk menertibkan sertifikat tanah tertentu menggunakan dokumen atau warkah yang tidak sesuai dan diduga palsu.

Dengan begitu, lanjut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, sertifikat yang seharusnya menjadi hak pemohon program PTSL, bisa beralih kepemilikan menjadi milik pemberi dana kepada pejabat BPN.

"Modus lainnya adalah sertifikat masyarakat yang seharusnya sudah selesai tetapi ditahan oleh pejabat BPN dan justru diubah datanya, diganti identitasnya, data yuridisnya menjadi milik orang lain. Modus ini bahkan diduga telah menimbulkan banyak korban. Ini merupakan perampasan hak dan sungguh keterlaluan," bebernya.

Baca Juga:

Komitmen Kementerian ATR/BPN Berantas Oknum Mafia Tanah

Guspardi mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR memang sedang gencar melaksanakan program PTSL. Guspardi berharap masyarakat mengurus sendiri pendaftaran sertifikat tanah dan tidak boleh menggunakan calo serta tidak perlu menyuap petugas BPN.

"Masyarakat yang mengurus sertifikat tanah melalui PTSL tidak perlu mengeluarkan biaya mulai dari sosialisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat tanah telah ditanggung oleh APBN alias gratis," imbuhnya.

Namun, kata Guspardi, pra-PTSL memang memberikan kewenangan Pemdes dalam rangka persiapan boleh menarik biaya kepada masyarakat. Keputusan ini merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

"Paling rendah di pulau Jawa Rp 150.000, dan paling tinggi di Papua sekitar Rp 450.000. Biaya ini dipergunakan Pemdes untuk tiga jenis kegiatan, meliputi kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, dan operasional petugas desa atau kelurahan," jelasnya.

Karena itu, menurut Guspardi, pengusutan mafia tanah harus dilakukan secara menyeluruh. Kasus di Jakarta dan Bekasi, harus menjadi lecutan dan komitmen aparat penegak hukum untuk menabuh 'genderang perang' kepada mafia tanah sebagai prioritas. Siapapun yang terlibat dan menjadi beking mafia tanah, harus ditumpas dan diseret ke pengadilan.

"Selain itu, Kementerian ATR/BPN harus memecat oknum pejabat BPN yang terlibat dalam praktek mafia tanah. Juga melakukan pembersihan besar-besaran ke dalam institusi BPN untuk menghilangkan oknum-oknum yang terlibat dalam sindikat mafia tanah," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap puluhan orang terkait kasus mafia tanah di DKI Jakarta dan Bekasi. Empat orang di antaranya merupakan pejabat BPN. Dua di antaranya adalah PS Ketua Tim Adjudikasi PTSL BPN Jakarta Selatan dan MB Ketua Tim Adjudikasi PTSL BPN Jakarta Selatan. PS kini menjabat Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara. (Pon)

Baca Juga:

4 Pejabat BPN Terlibat Mafia Tanah Dijerat UU Tipikor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Baru Rabu Siang
Indonesia
Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Baru Rabu Siang

Mantan Panglima Hadi Tjahjanto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan masuk ke dalam kabinet.

Golkar Solo Usulkan Gibran Maju jadi Cagub Jateng
Indonesia
Golkar Solo Usulkan Gibran Maju jadi Cagub Jateng

"Kami mengajukan bapak Panggah Susanto ketua DPD partai Golkar Jateng sebagai Cagub. Kemudian eksternal muncul nama mas Gibran," kata Joko, Senin (30/10)

KSP Minta Penjabat Gubernur Sukseskan Pemilu dan Program Jokowi
Indonesia
KSP Minta Penjabat Gubernur Sukseskan Pemilu dan Program Jokowi

"Terutama mengimplementasikan visi, misi, kebijakan dan arahan Bapak Presiden di daerah," ujar Juri dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/5).

Elite PDIP Sebut Anies Bisa Gagal Nyapres
Indonesia
Elite PDIP Sebut Anies Bisa Gagal Nyapres

“Ya bisa saja gagal, bisa juga tidak. Masalahnya kan masih banyak,” pungkas Ketua Komisi III DPR RI ini

Jokowi Keluarkan Perpres Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak
Indonesia
Jokowi Keluarkan Perpres Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

2 dari 3 anak perempuan dan anak laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Pengusulan Sejumlah Nama Pj Gubernur DKI Hindari Masalah di Kemudian Hari
Indonesia
Pengusulan Sejumlah Nama Pj Gubernur DKI Hindari Masalah di Kemudian Hari

Skema pengusulan sejumlah nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan mendapat respons yang cukup baik.

Tiga Tahap Pengembangan Sirkuit Internasional Sentul
Indonesia
Tiga Tahap Pengembangan Sirkuit Internasional Sentul

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengatakan, pengembangan Sirkuit Sentul akan dilakukan dalam tiga tahap.

Perusahaan di Solo Bayar THR Dicicil Lima Kali, Gibran: Besok Kita Panggil untuk Mediasi
Indonesia
Perusahaan di Solo Bayar THR Dicicil Lima Kali, Gibran: Besok Kita Panggil untuk Mediasi

"Besok Selasa kita panggil pemilik perusahannya untuk mediasi dengan karyawan soal THR yang dicicil sebanyak lima kali," ujar dia.

Anggota DPR Muhammad Kadafi Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila
Indonesia
Anggota DPR Muhammad Kadafi Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (23/11).

MotoGP Mandalika Sukses Buat Jumlah Penerbangan Melejit 155 Persen
Indonesia
MotoGP Mandalika Sukses Buat Jumlah Penerbangan Melejit 155 Persen

Perhelatan MotoGP Mandalika rupanya terbukti meningkatkan jumlah penumpang pesawat. PT Angkasa Pura II atau AP II menyatakan Perhelatan internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, pada 18 - 20 Maret 2022 telah berjalan dengan lancar sukses.