Penangkapan Kembali Habib Bahar Bukti Hukum Tak Pandang Ustaz atau Pejabat Terpidana kasus penganiayaan remaja, Bahar Smith. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.

MerahPutih.com - Pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai bahwa tidak ada hubungannya antara status sebagai pemuka agama dengan proses hukum yang dijeratkan.

Hal ini disampaikan Hikam untuk memberikan respons terkait ditahannya kembali Habib Bahar bin Smith karena dinyatakan melanggar asimilasi.

Baca Juga:

Langgar PSBB, Bahar Smith Dibui Lagi Baru Boleh Bebas 18 November 2021

“Asimilasi dari bui pastinya ada syarat-syarat dan aturan mainnya. Kalau dilanggar, ya bisa saja balik masuk lagi,” kata Hikam dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa (19/5).

Menurut Hikam, persoalan tersebut tidak pandang bulu sama sekali. Terlepas dia adalah seorang ustaz atau pemuka agama sekali pun.

“Dan itu berlaku bagi siapa pun, tak peduli ustaz atau pejabat. Gitu aja kok repot,” jelas Hikam.

Bahar Smith disambut oleh jemaahnya usai bebas melalui program asimilasi. (ANTARA/HO)
Bahar Smith disambut oleh jemaahnya usai bebas melalui program asimilasi. (ANTARA/HO)

Perlu diketahui bahwa per hari ini, 19 Mei 2020, Bahar bin Smith ditangkap lagi ke penjara karena dinyatakan telah melanggar aturan asimilasi.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkum HAM Reynhard Silitonga.

Disampaikan Reynhard bahwa SK asimilasi Bahar bin Ali bin Smith dengan nomor W11.PAS.PAS11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 telah resmi dicabut.

Baca Juga:

Pengacara Ngeles Dakwah Bahar bin Smith Bahas Pemerintah Somalia

Alasan pencabutan asimilasi tersebut dikatakan Reynhard lantaran kesalahan yang dilakukan Bahar bin Smith, antara lain:

1. Melakukan beberapa tindakan yang dianggap telah menimbulkan keresahan di masyarakat, yaitu; menghadiri kegiatan dan memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Dan, ceramahnya telah beredar berupa vidio yang menjadi viral, yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

2. Melanggar aturan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dalam kondisi darurat COVID-19 Indonesia, dengan telah mengumpulkan massa (orang banyak) dalam pelaksanaan ceramahnya.

“Habib Bahar bin Ali bin Smith telah melanggar syarat khusus asimilasi, sebagaimana diatur dalam pasal 136 ayat 2 huruf e Permenkumham nomor 3 tahun 2018 dan kepadanya dicabut asimilasinya dan selanjutnya diperintahkan untuk dimasukkan kembali ke dalam Lembaga pemasayarakatan untuk menjalani sisa pidananya dan sanksi lainnya sesuai ketentuan,” terang Reynhard. (Knu)

Baca Juga:

Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Palsukan Dokumen Ajukan SIKM
Indonesia
Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Palsukan Dokumen Ajukan SIKM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta mengakui, masih banyak ditemukan warga yang melakukan pemalsuan dokumen dalam pengajuan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta.

Intrik Politik Masuk Dalam Pemilihan Panglima TNI
Indonesia
Intrik Politik Masuk Dalam Pemilihan Panglima TNI

Dua nama yang santer menjadi kandidat penggantinya adalah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.

Polisi Selidiki Penembakan Remaja di Taman Sari
Indonesia
Polisi Selidiki Penembakan Remaja di Taman Sari

Insiden yang terjadi pada Selasa (22/6) sekitar pukul 01.00 WIB itu mengakibatkan korban mendapatkan luka tembakan di bagian ketiak kiri dan tangan sebelah kiri.

Pemkot Pastikan Wisatawan Bebas Berkunjung ke Solo
Indonesia
Pemkot Pastikan Wisatawan Bebas Berkunjung ke Solo

"Saya tidak melarang wisatawan luar kota berkunjung di Solo dan menginap di hotel. Mereka tidak masuk kategori dikarantina," tegas dia.

Saat Jokowi Ungkap Ruwetnya Ketika Investasi Ingin Masuk Pertamina dan PLN
Indonesia
Saat Jokowi Ungkap Ruwetnya Ketika Investasi Ingin Masuk Pertamina dan PLN

Presiden mengingatkan, agar setiap rencana dan penugasan yang diberikan segera dilaksanakan, tidak mengulur-ulur.

Selvi Ananda Boyong Kedua Anaknya ke Rumah Dinas Loji Gandrung
Indonesia
Selvi Ananda Boyong Kedua Anaknya ke Rumah Dinas Loji Gandrung

Ia menegaskan pihaknya tidak akan terburu-buru pindah ke Rumah Dinas (Rumdin) Loji Gandrung di Jalan Slamet Riyadi. Kedua anak nanti juga akan diboyong di Rumdin Loji Gandrung, tetapi tidak untuk saat ini.

2.963 Pelamar Lolos CPNS Pemkab Klaten, Jadwal Ujian SKD Tidak Jelas
Indonesia
2.963 Pelamar Lolos CPNS Pemkab Klaten, Jadwal Ujian SKD Tidak Jelas

"Mereka yang lolos diminta untuk bersabar menunggu jadwal tahapan seleksi selanjutnya dari Panselnas. BKPPD sampai saat ini belum tahu tanggal pasti untuk pelaksanaan ujian SKD," tandasnya.

PT KCI Tambah Jumlah Perjalanan KRL di 2021
Indonesia
PT KCI Tambah Jumlah Perjalanan KRL di 2021

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menambah jumlah perjalanan KRL Jabodetabek di tahun 2021.

Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada
Indonesia
Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada

Fraksi PSI DPRD DKI menilai temuan 25 klaster penyebaran COVID-19 berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan patut diwaspadai.

KPK Periksa Petinggi Grup Putra Jaya Sampurna  Terkait Korupsi Cukai di Bintan
Indonesia
KPK Periksa Petinggi Grup Putra Jaya Sampurna Terkait Korupsi Cukai di Bintan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Manager PT Adhi Mukti Persada atau Grup PT Putra Jaya Sampurna 2016 - 2020, Aknes Tambun, Rabu (7/4). Diketahui, PT Adhi Mukti Persada bergerak di bidang pengolahan hasil tembakau.