Penangkapan Edhy Prabowo Momentum Buka Borok di KKP Menteri Kelautan dan Perikanan. Edhy Prabowo. Foto: Humas KKP

MerahPutih.com - Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Edhy Prabowo yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11) mendapatkan apresiasi dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menilai, penangkapan anak buah Prabowo Subainto oleh KPK menunjukkan ada banyak yang tidak beres di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca Juga

KPK Benarkan Novel Baswedan Ikut Tangkap Edhy Prabowo

“Banyak hal yang tidak transparan dan akuntabel dalam kebijakan ekspor benih bening lobster ini,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (25/11)

Susan melanjutkan, diantara hal yang penting diperhatikan terkait dengan ekspor benih lobster. Yakni tidak adanya kajian ilmiah yang melibatkan Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dalam penerbitan Peraturan Menteri KP No. 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.

Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan lawatan ke Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS), atau pusat studi kelautan dan antartika, Universitas Tasmania, Australia Kamis (27/1). Foto: Humas KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan. Edhy Prabowo melakukan lawatan ke Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS), atau pusat studi kelautan dan antartika, Universitas Tasmania, Australia Kamis (27/1). Foto: Humas KKP

Bahkan, pembahasannya cenderung tertutup serta tidak melibatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster. Penetapan kebijakan ekspor benih lobster tidak mempertimbangkan kondisi sumber daya ikan Indonesia yang existing.

"Pada statusnya pada tahun 2017 dinyatakan dalam kondisi fully expolited dan over exploited," jelas Susan.

Lalu, penetapan ekspor benih bening lobster sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri KP No. 12 Tahun 2020 yang diikuti oleh penetapan puluhan perusahaan ekspor benih lobster yang terafiliasi kepada sejumlah partai politik.

Hanya menempatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster sebagai objek pelengkap semata. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahkan menyebut terdapat banyak potensi kecurangan dalam mekanisme ekspor benih lobster tersebut.

Baca Juga

Dicokok KPK di Bandara, Menteri Edhy Tersandung Ekspor Benur

Bahkan, izin ekspor benih lobster itu dinilai ORI bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia.

Keterlibatan sejumlah nama politisi partai politik di balik perusahaan ekspor benih lobster membantah klaim Menteri Edhy yang selalu mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan lobster, yang. meningkat.

"Ini jika pintu ekspor benih lobster dibuka luas,” kata Susan.

Ketiga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia telah menemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam bisnis ekspor benih lobster di Indonesia.

Salah satu temuan penting KPPU adalah pintu ekspor dari Indonesia ke luar negeri hanya dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Padahal, mayoritas pelaku lobster berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Sumatera.

Temuan KPPU membuktikan kerusakan tata kelola lobster di level hilir, dimana ada pihak-pihak yang hendak mencari keuntungan dengan sengaja melakukan konsentrasi pengiriman benih lobster ke luar negeri hanya melalui Bandara Soekarno Hatta.

"Ini jelas dilakukan by design dan melibatkan pemain besar,” ungkap Susan.

KIARA mendesak KPK untuk mengusut tuntas praktik korupsi dalam kebijakan ekspor benih lobster yang telah dikeluarkan Menteri KP, Edhy Prabowo. KPK harus mengusut tuntas korupsi ini sampai ke akar-akarnya.

"Seluruh jaringan yang terlibat perlu dibongkar dan diberikan sanksi sesusai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia,” pungkas Susan. (Knu)

Baca Juga

Wagub DKI Prihatin Menteri Edhy Dicokok KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin
Indonesia
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin

Pada 2020, IPK Indonesia meraih skor 37 poin dari skala 0-100 poin. Sementara pada tahun 2019, skor Indonesia berada di poin 40.

Penjelasan IJTI Terkait Perkara Dugaan Hoaks Salah Satu Direktur TV Swasta
Indonesia
Wakil Gubernur Ditunjuk Partai NasDem Pimpin NTB
Indonesia
Wakil Gubernur Ditunjuk Partai NasDem Pimpin NTB

SK penetapan Rohmi ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, dan Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate. SK bernomor 173-Kpts/DPP-Nasdem ini tertanggal 27 September 2021 merupakan SK tunggal atau hanya berisi tentang pengesahan Ketua DPW Partai Nasdem NTB.

Eks Bos BTN Maryono Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp279 Miliar
Indonesia
Eks Bos BTN Maryono Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp279 Miliar

Eks Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp279 miliar atas pemberian fasilitas pembiayaan dari BTN kepada sejumlah perusahaan.

Rekor! 34 Ribu Kasus Baru dan 1.040 Kematian Akibat COVID-19
Indonesia
Rekor! 34 Ribu Kasus Baru dan 1.040 Kematian Akibat COVID-19

Berdasarkan data yang dirilis Satgas COVID-19 pada Rabu (7/7) terdapat 34.379 kasus baru.

Jerman dan Lebanon Temukan Kasus Pertama COVID-19 Varian Baru
Indonesia
Jerman dan Lebanon Temukan Kasus Pertama COVID-19 Varian Baru

Pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium Kota Berlin menunjukkan pasien positif itu terserang virus B.1.1.7, nama varian baru COVID-19 yang saat ini mewabah di Inggris.

KPK Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar Terkait Kasus Korupsi di PT DI
Indonesia
KPK Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar Terkait Kasus Korupsi di PT DI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekjen DPR RI, Indra Iskandar dalam kasus dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun 2007-2017.

KIPI Lebih Banyak Dibanding Sinovac, Kemenkes Pastikan AstraZeneca Aman
Indonesia
KIPI Lebih Banyak Dibanding Sinovac, Kemenkes Pastikan AstraZeneca Aman

Sebanyak 8 juta dosis bahan baku (bulk) vaksin COVID-19 dari Sinovac Biotech Ltd akan kembali datang pada Selasa (25/5).

Militer Myanmar Kembali Tangkap Pendukung Suu Kyi
Dunia
Militer Myanmar Kembali Tangkap Pendukung Suu Kyi

Sampai saat ini, Suu Kyi dan para pejabat atau pendukungnya, masih belum diketahui keberadaanya.

Kemenag Solo Larang Takbiran dan Salat Idul Adha Diadakan di Masjid
Indonesia
Kemenag Solo Larang Takbiran dan Salat Idul Adha Diadakan di Masjid

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Solo, Jawa Tengah mengeluarkan surat instruksi terkait peniadaan Salat Idul Adha dan kegiatan takbiran pada Idul Adha 1442 H yang jatuh pada Selasa (20/7).