Penangkapan 8 Tokoh KAMI Diduga Kental Aroma Politis Logo Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan protes resmi terhadap penangkapan delapan anggotanya oleh Tim Siber Bareskrim Polri

Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani menilai, penangkapan para tokoh KAMI tidak sesuai dengan prosedur. Sebab, menurutnya penangkapan terlihat terburu-buru, hanya beberapa jam setelah keluarnya sprindik.

Ahmad Yani menuturkan, penangkapan mereka, khususnya Syahganda Nainggolan, jika dilihat dari dimensi waktu, dasar Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2020 dan keluarnya sprindik tanggal 13 Oktober 2020 dan penangkapan dilakukan beberapa jam kemudian, pada hari yang sama tanggal 13 Oktober, dinilai aneh.

Baca Juga

Alasan Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Mobil Ambulance saat Demo UU Ciptaker

Lebih lagi jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUI-XII /2014, tentang perlu adanya minimal dua barang bukti, dan UU ITE Pasal 45 terkait frasa "dapat menimbulkan" .

"Maka penangkapan para Tokoh KAMI atut diyakini mengandung tujuan politis, dengan menggunakan instrumen hukum," kata Yani dalam pernyataanya kepada wartawan, Rabu (14/10).

KAMI
Foto: KAMI

Mantan politikus PPP ini menilai pernyataan Polri bersifat menggiring opini sepihak, padahal proses pemeriksaan masih berlangsung.

Yani keberatan terhadap pernyataan polri yang menyebut percakapan whatsapp menjadi bukti atas penangkapan tokoh KAMI. Dia menduga ada pihak yang meretas telepon seluler para tokoh KAMI itu.

KAMI menduga bahwa ada indikasi handphone beberapa tokoh KAMI dalam hari-hari terakhir ini diretas/dikendalikan oleh pihak tertentu sehingga besar kemungkinan disadap atau digandakan (dikloning).

"Hal demikian sering dialami oleh para aktifis yang kritis terhadap kekuasaan negara, termasuk oleh beberapa tokoh KAMI. Sebagai akibatnya, bukti percakapan yang ada sering bersifat artifisial dan absurd," ucapnya.

KAMI meminta Polri membebaskan para Tokoh KAMI dari tuduhan dikaitkan dengan penerapan UU ITE yang banyak mengandung 'pasal-pasal karet'.

"Termasuk patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi yang memberi kebebasan berbicara dan berpendapat kepada rakyat warga negara."

Foto: KAMI

Delapan tokoh KAMI yang ditangkap polisi, yakni Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, Khairi Amri, Kingkin Anida, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Mereka ditangkap di Medan, Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan.

Lima orang di antaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Mereka diduga melanggar Pasal 45 A ayat 2 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang ancaman hukumannya mencapai enam tahun penjara.

Baca Juga

Kapolres Jakpus soal Tembakan Gas Air Mata ke Perumahan Warga di Kwitang

Ahmad Yani, menegaskan KAMI siap untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi para tokoh yang ditangkap polisi.

"KAMI siap untuk memberikan pendampingan, advokasi dan bantuan hukum untuk proses pemeriksaan," kata Ahmad. (Knu)

Foto: KAMI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanggapan Pengamat Soal Mensesneg Minta Isu Reshuffle Dihentikan
Indonesia
Tanggapan Pengamat Soal Mensesneg Minta Isu Reshuffle Dihentikan

Ujang Komaruddin menilai ucapan Mensesneg itu terkesan tak konsisten dengan ancaman Jokowi.

Pengamat Nilai Pemerintah Kurang Cekatan Tutup Penerbangan Indonesia-Tiongkok
Indonesia
Pengamat Nilai Pemerintah Kurang Cekatan Tutup Penerbangan Indonesia-Tiongkok

Jerry juga meminta pemerintah mencanangkan status tanggap darurat

PSI Minta Anies Libatkan TNI Polri Awasi Protokol Kesehatan di Pasar
Indonesia
PSI Minta Anies Libatkan TNI Polri Awasi Protokol Kesehatan di Pasar

Pelibatan aparat penegak hukum itu diminta PSI, lanjut Eneng, karena lingkungan pasar tidak diikuti dengan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

Akademisi Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Akademisi Tolak UU Cipta Kerja

Professor, Dekan, dan Akademisi dari 67 Perguruan Tinggi Indonesia menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan DPR RI dan pemerintah pada Senin (5/10) malam kemarin.

Penyelenggara Pilkada Diminta Hindari Warung Kopi
Indonesia
Penyelenggara Pilkada Diminta Hindari Warung Kopi

Selain itu, penyelenggara tidak bergabung dalam grup Whatsapp atau platform lain yang di dalamnya ada peserta pilkada atau tim sukses.

Muncul Klaster Kantor, Anies Diminta Gandeng Pemerintah Pusat Kumpulkan Pengelola Gedung
Indonesia
Muncul Klaster Kantor, Anies Diminta Gandeng Pemerintah Pusat Kumpulkan Pengelola Gedung

Aturan protokol kesehatan di perkantoran sudah cukup bagus

LPSK Siap Lindungi ABK WNI di Kapal Tiongkok yang Jadi Korban TPPO
Indonesia
LPSK Siap Lindungi ABK WNI di Kapal Tiongkok yang Jadi Korban TPPO

LPSK sudah beberapa kali menerima permohonan perlindungan untuk korban TPPO

Jaksa Kembalikan Berkas Perkara John Kei ke Polda Metro
Indonesia
Jaksa Kembalikan Berkas Perkara John Kei ke Polda Metro

Penyidik kini masih menunggu hasil penelitian tim dari Kejati DKI

Wakil Wali Kota Bogor: Setop KRL atau PSBB Sia-sia
Indonesia
Wakil Wali Kota Bogor: Setop KRL atau PSBB Sia-sia

Padahal pemerintah sudah menggelontorkan dana besar-besaran untuk PSBB maupun sejumlah program penanganan pandemi COVID-19

Polisi: Dwi Sasono Sembunyikan 16 Gram Ganja di Atas Lemari
Indonesia
Polisi: Dwi Sasono Sembunyikan 16 Gram Ganja di Atas Lemari

Bintang film Dua Garis Biru itu kini resmi menjadi tersangka atas kasus tersebut dan ditahan di Polres Metro Jaksel.