Penanggulangan COVID-19 Jangan Sampai Melanggar HAM Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Komnas HAM memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehubungan dengan pandemi corona atau COVID-19, yang telah menimbulkan banyak korban secara nasional maupun global.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, rekomendasi tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Baca Juga:

Saran Rizal Ramli ke Jokowi Atasi COVID-19: Jangan Gengsi

Antara lain, penguatan legalitas penanggulangan COVID-19, platform kebijakan yang terpusat dan dikelola oleh pemerintah pusat.

"Karantina wilayah secara proporsional, (serta) tindakan yang lebih dalam kebijakan social/physical distancing," ujar Ahmad Taufan dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3).

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik
Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik (Foto: antaranews)

Rekomendasi kebijakan selanjutnya kata Taufan, yakni mekanisme update situasional, respons atas overcrowding di Lapas dan Rutan agar tidak menjadi penyebaran wabah COVID-19, dan penggunaan teknologi secara maksimal.

Kemudian, pemberian jaminan hidup langsung bagi semua, kebijakan untuk belajar di rumah tanpa menimbulkan tambahan beban bagi keluarga, kebijakan khusus untuk menunjang para petugas dan pekerja medis untuk perlindungan yang maksimal.

Kebijakan khusus terkait pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi penyandang disabilitas, penyadaran kepada publik guna memerangi stigma yang terdapat di masyarakat.

"Dan menjamin dan memastikan tidak ada kebijakan PHK sepihak terhadap buruh dan para pekerja," tambahnya.

Taufan mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian cepat tata kelola penanganan COVID-19 kaitannya dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di beberapa negara dan mencermati kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang perlu dioptimalkan kewenangan dan efektifitasnya.

Baca Juga:

Penularan COVID-19 Marak Lewat Sentuhan, Masyarakat Diingatkan Rajin Cuci Tangan

Selain itu, dalam upaya mengotimalkan penanggulangan COVID-19 yang sudah dalam situasi darurat, instrumen HAM telah memberikan prinsip dan pedoman bagaimana melakukan pembatasan, penundaan, dan pengurangan penikmatan HAM.

"Yaitu ditetapkan berdasarkan hukum, pernyataan pemberitahuan dan penghentian darurat, tidak membatasi non derogable rights, benar-benar dibutuhkan (necessary), pengaturan jelas, ketat dan tidak multitafsir, dan proporsionalitas," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

DPR Janji Awasi dan Kawal Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lihat Pasar Tradisional Mulai Ramai, Jokowi Ingatkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Lihat Pasar Tradisional Mulai Ramai, Jokowi Ingatkan Protokol Kesehatan

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Persiapan Idul Fitri 1441 H"

Begini Kronologi Relawan Vaksin COVID-19 Terpapar Virus Corona
Indonesia
Begini Kronologi Relawan Vaksin COVID-19 Terpapar Virus Corona

Relawan tersebut pergi ke luar kota setelah mendapatkan suntikan.

 Situasi Diprediksi Pulih Bulan Juni, Kelompok 45 Tahun Ke Atas Diminta Batasi Kegiatan
Indonesia
Situasi Diprediksi Pulih Bulan Juni, Kelompok 45 Tahun Ke Atas Diminta Batasi Kegiatan

Ikrama menyatakan, warga yang rentan terpapar Covid-19 agar tetap bekerja dari rumah, yang kelompok usia di atas 45 tahun.

8 Bulan Ditutup, Objek Wisata Keraton Surakarta Dibuka dengan Protokol Kesehatan Ketat
Indonesia
8 Bulan Ditutup, Objek Wisata Keraton Surakarta Dibuka dengan Protokol Kesehatan Ketat

"Sekarang masyarakat luas bisa kembali mengunjungi salah satu keraton peninggalan dinasti Mataram ini," ujar Dany

Pemprov DKI Dikritik, Pekerja Terdampak COVID-19 Tak Kunjung Dapat Bantuan
Indonesia
Pemprov DKI Dikritik, Pekerja Terdampak COVID-19 Tak Kunjung Dapat Bantuan

Jutaan jiwa keluarga miskin di kota Jakarta, saat ini belum juga mendapat bantuan sosial

 Perjalanan Karier Ketua Dewas KPK Pertama Tumpak Panggabean
Indonesia
Perjalanan Karier Ketua Dewas KPK Pertama Tumpak Panggabean

Tumpak pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karua Satya XX Tahun 1997 dan Satya Lencana Karya Satya XXX 2003. Dia kemudian diusulkan Jaksa Agung RI untuk bertugas di KPK pada 2003.

Upaya Terakhir Trump dan Biden Berebut Gedung Putih
Indonesia
Upaya Terakhir Trump dan Biden Berebut Gedung Putih

Paling tidak, agar bisa melenggang ke Gedung Putih, dari 538 suara yang diperebutkan, pemenangnya harus mendulang 270 suara atau lebih.

DPRD Panggil Kadishub DKI Terkait Penerapan Ganjil-Genap Sepeda Motor
Indonesia
DPRD Panggil Kadishub DKI Terkait Penerapan Ganjil-Genap Sepeda Motor

Pengguna motor merupakan masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Juli 2020, Pasar Tradisional di Jakarta Bebas Kantong Plastik
Indonesia
Juli 2020, Pasar Tradisional di Jakarta Bebas Kantong Plastik

Pemerintah daerah, pelaku usaha dan konsumen akan menjadi penentu

 Dicoret AS dari Daftar Negara Berkembang, Kadin Minta Pemerintah Negosiasi Bea Masuk
Indonesia
Dicoret AS dari Daftar Negara Berkembang, Kadin Minta Pemerintah Negosiasi Bea Masuk

“Mungkin saja karena perdagangan AS kan enggak hanya fair trade, tapi resiprokal antara kedua belah pihak. Contohnya minta AS beli garmen kita lebih banyak lalu, kita ambil kapas dari AS lebih banyak juga,” jelasnya