Penangguhan Penahanan Jumhur Hidayat Dikabulkan Petinggi KAMIJumhur Hidayat (tengah) memakai borgol usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (3/5/2021). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa kasus ujaran kebencian Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat resmi dikeluarkan dari tahanan pada Kamis (6/5).

Jumhur Hidayat, yang ditangkap sejak tahun lalu, telah didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu dijerat dua pasal alternatif, yaitu pasal 14 Ayat (1) juncto pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau pasal 45A Ayat (2) jo. pasal 28 ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca Juga:

Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda

Kabar pembebasan Jumhur Hidayat salah satunya datang dari politikus Partai Demokrat Andi Arief. Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Andi Arief mengucapkan selamat atas dikabulkannya penangguhan penahanan Jumhur.

"Selamat berkumpul bersama keluarga bro Jumhur Hidayat. Penangguhan penahanan dikabulkan hakim. Seharusnya mereka yang ditahan karena alasan politik dibebaskan, minimal ditangguhkan. Saya berdoa HRS juga ditangguhkan seperti Jumhur," kata Andi Arief yang juga penjamin penangguhan Jumhur, melalui Twitter.

Termasuk Andi Arief, sebanyak 20 tokoh masyarakat antara lain bekas hakim Mahkamah Konstitusi, politisi, dan bekas menteri menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan Jumhur Hidayat.

Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (8/4). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (8/4). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Beberapa nama penjamin itu di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie; Ketua MK Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva; eks menteri koordinator bidang perekonomian Rizal Ramli; pakar hukum tata negara Refly Harun; pengurus KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Akhmad Syarbini; dan pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Paskah Irianto.

Selain itu, ada mantan juru bicara kepresidenan Adhie M Marsadi, mantan anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Joko Yuliantono; dan politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Tokoh masyarakat lainnya yang tercatat sebagai penjamin penangguhan penahanan Jumhur Hidayat, yaitu politisi Ariady Achmad, Abdul Rasyid, Asrianty Purwantini, Radhar Tri Darsono, Bambang Isti Nugroho; Harlans Muharraman Fachra; Rizal Darma Putra; Wahyono, dan Andrianto.

Baca Juga:

Ahli Bahasa Sakit, Sidang Jumhur Hidayat Kembali Ditunda

Jumhur mengunggah kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja lewat akun Twitter pribadinya pada 7 Oktober 2020.

Kritik itu dianggap sebagai kabar bohong dan ujaran kebencian oleh kepolisian sehingga sejak 14 Oktober 2020 Jumhur ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sampai saat sebelum penangguhan, masih mendekam di Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri. (*)

Baca Juga:

Kuasa Hukum Protes Jumhur Hidayat tak Dihadirkan, Sidang Ditunda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dukung Nakes Tangani COVID-19, Petugas TPS di Solo Kenakan Hazmat
Indonesia
Dukung Nakes Tangani COVID-19, Petugas TPS di Solo Kenakan Hazmat

Selama mengenakan baju hazmat, diakuinya rasanya sangat panas terlebih kondisi Kota Solo saat ini tengah cerah.

 Polres di Lingkup Polda Metro Jaya Tak Ada yang Terima Penghargaan Pelayanan Polres Terbaik
Indonesia
Polres di Lingkup Polda Metro Jaya Tak Ada yang Terima Penghargaan Pelayanan Polres Terbaik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih

Varian COVID-19 Delta Sudah Masuk Merauke
Indonesia
Varian COVID-19 Delta Sudah Masuk Merauke

Presiden Joko Widodo meminta kepada para kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau wali kota untuk fokus kepada penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini mengalami lonjakan akibat varian delta.

Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor
Indonesia
Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengkaji penerapan hukuman mati bagi koruptor.

PON Papua Larang Pemain Liga 1 dan 2 Berebut Mendali
Olahraga
PON Papua Larang Pemain Liga 1 dan 2 Berebut Mendali

Asprov PSSI Papua sudah menerima surat dari PSSI terkait dengan regulasi untuk pemain sepak bola peserta PON XX Papua tahun 2021.

Barikade 98 Minta Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM
Indonesia
Barikade 98 Minta Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM

"Melalui proses hukum yang adil dan terbuka untuk menyeret ke penjara para aktor kejahatan HAM dalam tragedi 1998 dan kejahatan HAM lainnya," ujar Benny

[Hoaks atau Fakta]: Amien Rais Meninggal
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Amien Rais Meninggal

Video serupa terkait klaim Amien Rais meninggal sempat beredar di Youtube, diunggah oleh akun Pena Istana pada 23 Mei 2021.

Tiba di Jakarta Setelah Mudik, Puluhan Penumpang Bus Positif COVID-19
Indonesia
Tiba di Jakarta Setelah Mudik, Puluhan Penumpang Bus Positif COVID-19

"Total yang diperiksa itu 5.051 penumpang dan yang positif itu 46 orang," kata Syafrin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (18/5).

Waspada, 26 Wilayah ini Berpotensi Terjadi Ancaman Cuaca Ekstrem
Indonesia
Waspada, 26 Wilayah ini Berpotensi Terjadi Ancaman Cuaca Ekstrem

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini terkait ancaman cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat. Cuaca ini diperkirakan terjadi di 26 wilayah di Tanah Air, pada hari ini, Jumat (20/8).

Setahun Setelah Diresmikan, Jokowi Pamerkan Persemaian Modern Rumpin ke Dubes
Indonesia
Setahun Setelah Diresmikan, Jokowi Pamerkan Persemaian Modern Rumpin ke Dubes

Presiden Joko Widodo, kembali meninjau kawasan tersebut, setelah pada 27 November 2020, Jokowi meresmikan kawasan persemaian yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.