Penanganan Wabah Corona, Presiden Jokowi Pakai Inpres Nomor 4 Tahun 2019 Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: ANTARA)

MerahPutih.Com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sudah memiliki Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 untuk menangani virus Corona.

Isinya tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia.

Baca Juga:

Wapres Kiai Ma'ruf Sesalkan Adanya Panic Buying oleh Masyarakat

"Bukunya tebal untuk menindaklanjuti Inpres itu. Jadi sudah cukup," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Moeldoko mengatakan, untuk saat ini tidak perlu untuk menerbitkan Inpres ataupun Peraturan Presiden (Perpres) untuk penanganan virus Corona.

"Nggak, cukup itu (Inpres 4/2019)," ujar Moeldoko.

Kepala KSP Moeldoko bersama Juru Bicara Kemenkes Achmad Yurianto
Kepala KSP Moeldoko bersama Juru Bicara Pemberintah untuk penanganan virus corona covid-19 Achmad Yurianto (Foto: antaranews)

Pemerintah menyusun protokol penanganan kasus penyebaran virus corona (Covid-19). Nantinya, sejumlah kementerian akan menjalankan protokol tersebut sesuai bidangnya.

"Protokol ini harus disebar," ujar Moeldoko dikutip dari siaran pers Kantor Staf Presiden.

Menurut dia, hal itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengantisipasi penanganan virus corona. Moeldoko memastikan bahwa pemerintah mampu menangani virus asal Wuhan, China itu.

"Ini merupakan instruksi presiden. Kita serius, kita siap dan kita mampu tangani COVID-19," katanya.

Moeldoko menjelaskan pelaksanaan protokol ini melalui beberapa langkah. Pertama, penyusunan protokol penanganan kasus virus corona dari orang dalam pemantauan (ODP) hingga sehat kembali. Kemudian, langkah kedua membentuk protokol penanganan orang-orang yang masuk dari luar negeri di beberapa pintu perbatasan.

"Terkait hal ini, presiden sudah menekankan ada sebanyak 135 pintu masuk di wilayah perbatasan," tutur Moeldoko.

Ketiga, kata dia, menyusun protokol komunikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Terakhir, pembentukan protokol pendidikan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga:

DPD RI Sarankan Pemerintah Bentuk Crisis Centre Covid-19

Misalnya, melalui akses atau jaringan pesantren-pesantren dan sebagainya. Selain itu, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai juga perlu menjelaskan kelangkaan bahan baku impor masker.

Moeldoko menegaskan bahwa protokol penanganan virus corona ini disusun agar pernyataan yang disampaikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penanganan virus corona dapat sesuai.

"Ini yang harus kita atur, jangan sampai berbeda ucapan dari gubernur atau wali kota," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

PWI: Banyak Media Abai Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Terkait Corona



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH