Siaga Corona
 Penanganan Wabah Corona, Presiden Jokowi Pakai Inpres Nomor 4 Tahun 2019 Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: ANTARA)

MerahPutih.Com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sudah memiliki Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 untuk menangani virus Corona.

Isinya tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia.

Baca Juga:

Wapres Kiai Ma'ruf Sesalkan Adanya Panic Buying oleh Masyarakat

"Bukunya tebal untuk menindaklanjuti Inpres itu. Jadi sudah cukup," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Moeldoko mengatakan, untuk saat ini tidak perlu untuk menerbitkan Inpres ataupun Peraturan Presiden (Perpres) untuk penanganan virus Corona.

"Nggak, cukup itu (Inpres 4/2019)," ujar Moeldoko.

Kepala KSP Moeldoko bersama Juru Bicara Kemenkes Achmad Yurianto
Kepala KSP Moeldoko bersama Juru Bicara Pemberintah untuk penanganan virus corona covid-19 Achmad Yurianto (Foto: antaranews)

Pemerintah menyusun protokol penanganan kasus penyebaran virus corona (Covid-19). Nantinya, sejumlah kementerian akan menjalankan protokol tersebut sesuai bidangnya.

"Protokol ini harus disebar," ujar Moeldoko dikutip dari siaran pers Kantor Staf Presiden.

Menurut dia, hal itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengantisipasi penanganan virus corona. Moeldoko memastikan bahwa pemerintah mampu menangani virus asal Wuhan, China itu.

"Ini merupakan instruksi presiden. Kita serius, kita siap dan kita mampu tangani COVID-19," katanya.

Moeldoko menjelaskan pelaksanaan protokol ini melalui beberapa langkah. Pertama, penyusunan protokol penanganan kasus virus corona dari orang dalam pemantauan (ODP) hingga sehat kembali. Kemudian, langkah kedua membentuk protokol penanganan orang-orang yang masuk dari luar negeri di beberapa pintu perbatasan.

"Terkait hal ini, presiden sudah menekankan ada sebanyak 135 pintu masuk di wilayah perbatasan," tutur Moeldoko.

Ketiga, kata dia, menyusun protokol komunikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Terakhir, pembentukan protokol pendidikan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga:

DPD RI Sarankan Pemerintah Bentuk Crisis Centre Covid-19

Misalnya, melalui akses atau jaringan pesantren-pesantren dan sebagainya. Selain itu, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai juga perlu menjelaskan kelangkaan bahan baku impor masker.

Moeldoko menegaskan bahwa protokol penanganan virus corona ini disusun agar pernyataan yang disampaikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penanganan virus corona dapat sesuai.

"Ini yang harus kita atur, jangan sampai berbeda ucapan dari gubernur atau wali kota," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

PWI: Banyak Media Abai Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Terkait Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Plt Direktur Dumas
Indonesia
KPK Sita Dokumen Terkait Gratifikasi Pejabat Kota Batu
Indonesia
KPK Sita Dokumen Terkait Gratifikasi Pejabat Kota Batu

Barang-barang bukti yang di antaranya berupa dokumen itu disita saat tim penyidik KPK memeriksa delapan saksi di Mapolres Batu, pada Selasa (9/2).

Izinkan Car Free Day, Kebijakan Pemprov DKI Dinilai Gegabah
Indonesia
Izinkan Car Free Day, Kebijakan Pemprov DKI Dinilai Gegabah

Tsamara menilai bahwa kebijakan tersebut belum tepat karena seharusnya Pemprov DKI memberi anjuran warga berolahraga di rumah.

Jika Corona Tak Mereda, PSBB Bakal Diperpanjang
Indonesia
Jika Corona Tak Mereda, PSBB Bakal Diperpanjang

Perpanjangan ini dilakukan oleh pemerintah dengan melihat situasi secara nasional.

Orang Kuat dan Dana Yang Besar Disiapkan Buat Mengudeta AHY
Indonesia
Orang Kuat dan Dana Yang Besar Disiapkan Buat Mengudeta AHY

Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen dan sisanya akan dibagikan jika kongres luar biasa (KLB) selesai.

Tak Beberkan Data Pergerakan Penderita Corona, Jokowi Dianggap Melanggar Hak Rakyat
Indonesia
Tak Beberkan Data Pergerakan Penderita Corona, Jokowi Dianggap Melanggar Hak Rakyat

Hal ini penting demi terjaganya hak kesehatan masyarakat secara keseluruhan di semua wilayah

Ribuan Orang Ditolak Bikin SIKM, Kebanyakan ART yang Ingin Balik ke Jakarta
Indonesia
Ribuan Orang Ditolak Bikin SIKM, Kebanyakan ART yang Ingin Balik ke Jakarta

Pengajuan yang ditolak kebanyakan dari para asisten rumah tangga (ART) yang hendak kembali ke Jakarta.

Paket Bantuan Pangan Disarankan Jangan Junk Food, Kenapa Ya?
Indonesia
Paket Bantuan Pangan Disarankan Jangan Junk Food, Kenapa Ya?

Bahan pangan untuk masyarakat terdampak COVID-19 idealnya makanan yang menyehatkan

Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos
Indonesia
Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos

Di beberapa daerah juga telah melakukan persiapan

 Situs Pemprov DKI Tentang Informasi Virus Corona Diserang
Indonesia
Situs Pemprov DKI Tentang Informasi Virus Corona Diserang

"Mohon maaf, situs corona.jakarta.go.id sedang sulit diakses karena mendapat serangan DDoS. Saat ini sedang ditangani tim Kominfotik DKI," cuit Pemprov DKI Jakarta