Penanganan Kasus Korupsi Mandek Akibat Penonaktifan 75 Pegawai KPK Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (tengah) . (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Publik banyak dirugikan akibat penyerahan tanggung jawab dan wewenang 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Pasalnya, kasus korupsi akan terganggung selama 75 pegawai KPK tersebut dilepaskan dari tanggung jawab dan wewenangnya.

"Ini publik juga dirugikan. Karena apa, dengan dinonaktifkan 75 pegawai maka kasus-kasus yang ditangani semuanya mandek,"kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, Kamis (20/5).

Baca Juga

75 Pegawai KPK Laporkan Dugaan Malaadministrasi TWK ke Ombudsman

"Jadi tidak hanya kasus, ada yang bekerja di kerja sama internasional, ada yang bekerja di biro SDM, biro hukum, semuanya mandek. Kalau tidak mandek setidaknya itu terganggu dengan nonaktifnya 75 pegawai," sambung dia.

Menurut pria yang karib disapa Koko ini, penonaktifan ke-75 pegawai KPK juga dapat merugikan keuangan negara. Pasalnya, ke-75 pegawai KPK itu digaji menggunakan uang negara yang berasal dari pajak.

Koko pun berharap permasalahan TWK ini bisa segera terselesaikan. Apalagi, saat ini ke-75 pegawai KPK itu baru saja melaporkan masalah TWK ke Ombudsman.

"Bayangkan nanti kalau ada nonaktif sampai satu tahun, nonaktif sampai 3 bulan, berapa uang negara yang telah dirugikan oleh pimpinan. Jadi itu yang saya sampaikan ke Ombudsman. Jadi kira-kira, semakin cepat penyelesaian ini, akan semakin baik," ujarnya.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (kiri) didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kanan) . (Foto: Antara
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (kiri) didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kanan) . (Foto: Antara)

Sebelumnya ke-75 pegawai KPK melaporkan dugaan maladministrasi terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diinisiasi oleh pimpinan lembaga antirasuah ke Ombudsman RI.

Para pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut didampingi oleh kuasa hukum dari Tim Advokasi Penyelamatan KPK.

Dalam laporan itu disebutkan TWK sarat akan pelanggaran hukum dan undang-undang sehingga merugikan hak 75 pegawai KPK dan agenda pemberantasan korupsi. Hal ini mengingat para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos adalah pegawai-pegawai yang jujur dan berprestasi serta itegritasnya teruji selama ini. (Pon)

Baca Juga

Pimpinan KPK Pasrah Dilaporkan 75 Pegawai ke Dewas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Di Papua, Deklarasi Ganti Presiden Bakal Pulang Tanpa Kepala
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Di Papua, Deklarasi Ganti Presiden Bakal Pulang Tanpa Kepala

Sebuah akun Facebook bernama Rudi Amijaya mengunggah tangkapan layar berupa artikel dari PAPUA[dot]ANTARANEWS[dot]COM yang berjudul “Wagub Terpilih: Berani Deklarasi Ganti Presiden di Papua, Kamu Bakal Pulang Tanpa Kepala” pada 17 agustus 2021.

Kanselir Austria Bakal Jadi Pemimpin Pertama Bertemu Putin Sejak Invasi
Dunia
Kanselir Austria Bakal Jadi Pemimpin Pertama Bertemu Putin Sejak Invasi

Austria saat ini mengukuhkan sebagai negara yang bersikap netral dan telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina, helm dan rompi antipeluru bagi warga sipil.

Pimpinan DPD Minta Anak Asuh Shin Tae-yong Waspadai 'Counter Attack' Thailand
Olahraga
Pimpinan DPD Minta Anak Asuh Shin Tae-yong Waspadai 'Counter Attack' Thailand

Menurutnya, kemenangan dramatis atas Singapura justru menyisakan banyak catatan bagi timnas Indonesia

Cuma PSI-PDIP di Interpelasi Formula E, Tujuh Fraksi Kenyang Ditraktir Makan Anies?
Indonesia
Cuma PSI-PDIP di Interpelasi Formula E, Tujuh Fraksi Kenyang Ditraktir Makan Anies?

Idris menilai sudah ada lobby politik yang sangat kuat untuk menggagalkan interpelasi

Hukuman Disiplin Bakal Diberikan Pada ASN Penerima Bantuan Sosial
Indonesia
Hukuman Disiplin Bakal Diberikan Pada ASN Penerima Bantuan Sosial

ASN memiliki penghasilan tetap dari pemerintah sehingga tidak termasuk dalam kriteria penerima bansos.

Anggaran Pembangunan IKN Nusantara Dilakukan Bertahap
Indonesia
Anggaran Pembangunan IKN Nusantara Dilakukan Bertahap

IKN adalah program strategis pemerintah didukung melalui berbagai skema pendanaan seperti APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pemberdayaan peran swasta dan BUMN.

Dua Hari Berturut-turut Kantor Anies Digeruduk Buruh Tuntut Kenaikan UMP
Indonesia
Dua Hari Berturut-turut Kantor Anies Digeruduk Buruh Tuntut Kenaikan UMP

Aksi demo hari ini bertepatan juga dengan momentun pengumuman UMP DKI tahun depan yang akan disampaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Tak Pasang PeduliLindungi, Izin Operasional Tempat Hiburan dan Wisata Bakal Dicabut
Indonesia
Tak Pasang PeduliLindungi, Izin Operasional Tempat Hiburan dan Wisata Bakal Dicabut

SE dibuat untuk mengoptimalkan pencegahan COVID-19 yang ditujukan ke Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota se-Indonesia.

Adian Napitupulu Menang Telak dari Erick Thohir di Polling Capres
Indonesia
Adian Napitupulu Menang Telak dari Erick Thohir di Polling Capres

Dalam polling yang diikuti oleh 2.104 pemilih itu, Adian Napitupulu memperoleh 67 persen suara sementara Erick Thohir memperoleh 33 persen suara dalam pemantauan Sabtu (14/5) pukul 16.20 WIB

Raja OTT: Jokowi Punya Tanggung Jawab Moral Bantu Pegawai KPK Tak Lolos TWK
Indonesia
Raja OTT: Jokowi Punya Tanggung Jawab Moral Bantu Pegawai KPK Tak Lolos TWK

"Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan juga sebagai kepala negara tentu dia punya tanggung jawab moral," kata Harun