Penanganan Kasus Ferdinand Hutahaean Masuk Tahap Penyidikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. ANTARA

MerahPutih.com - Polisi bergerak cepat mengusut kasus dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakukan mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan.

"Hari ini juga tanggal 6 Januari 2022, penyidik Dittipidsiber telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (6/1).

Menurut Ramadhan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim (Dittipidsiber) Polri melakukan tambahan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi ahli. Total semuanya ada 10 saksi. Terdiri dari lima saksi dan lima saksi ahli.

Baca Juga:

Polisi Periksa Saksi dalam Perkara yang Menyeret Nama Ferdinand Hutahaean

"Saksi ahli itu terdiri dari saksi bahasa, sosiologi, ahli pidana, kemudian saksi ahli agama, dan saksi ahli ITE," ucap Ramadhan.

Polisi pun akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap pegiat sosial tersebut.

Ramadhan belum memastikan kapan surat panggilan pemeriksaan itu diberikan kepada Ferdinand. Adapun sejauh ini statusnya masih dalam koridor saksi atas kasus tersebut.

Ferdinand Hutahaean disebut sudah berulang kali meminta maaf atas kicauan di akun Twitter.

Baca Juga:

Polri Langsung Proses Laporan terhadap Ferdinand Hutahaean

Kuasa hukum Ferdinand, Muhammad Zakir Rasyidin mengatakan bahwa kliennya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme kebangsaan dalam kehidupan di masyarakat.

"Apalagi beliau orang yang paling gencar melawan sikap intoleransi karenanya tidak mungkin beliau punya niat untuk membuat kegaduhan atas nama perbuatan yang menyinggung hati," kata Zakir dalam keterangannya, Kamis (6/1).

Di sisi lain, dia mengaku telah berkoordinasi dengan Ferdinand atas laporan yang dilayangkan oleh Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama.

Zakir perlu meluruskan bahwa Ferdinand tak memiliki niat untuk membuat kegaduhan.

"Beliau berulang kali memohon maaf atas tulisannya tersebut, selebihnya kami serahkan kepada penegak hukum, semoga kiranya kekhilafan ini bisa menemukan jalan baik dalam penyelesaiannya," ucap Zakir.

Diketahui, kasus tersebut bermula saat Ferdinand mengunggah satu cuitan di akun Twitter-nya.

Terkait laporan tersebut sudah teregister dengan nomor LP/B/0007/I/2022/SPKTBarekskrim Polri tertanggal 5 Januari 2022. (Knu)

Baca Juga:

Dukung Jokowi, Ferdinand Hutahaean Mundur dari Demokrat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Temuan Kapolri dari Hasil Inspeksi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali
Indonesia
Temuan Kapolri dari Hasil Inspeksi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Kamis (28/4).

Harga Minyak Goreng Curah di Kota Medan Tembus Rp 18.000 Per Liter
Indonesia
Harga Minyak Goreng Curah di Kota Medan Tembus Rp 18.000 Per Liter

Harga melambung tepat sepekan setelah pemerintah mencabut HET minyak goreng kemasan sederhana maupun kemasan premium.

Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Demokrat: Ada Kemungkinan Bergabung
Indonesia
Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Demokrat: Ada Kemungkinan Bergabung

Partai Demokrat menghargai dan menghormati kesepahaman yang terbangun antara Partai Golkar, PPP dan PAN. Apalagi, ketiga partai tersebut juga mempunyai pengalaman pernah berkoalisi dengan Demokrat pada dua periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Minyak Goreng Langka, Praktik 'Beli Bersyarat' Merajalela di Yogyakarta
Indonesia
Minyak Goreng Langka, Praktik 'Beli Bersyarat' Merajalela di Yogyakarta

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapatkan laporan maraknya praktik pembelian bersyarat (tying) dalam penjualan minyak goreng di sejumlah pasar tradisional, modern dan ritel di wilayah DIY.

Pemekaran Daerah Otonomi Papua Dinilai Perlu Dilakukan meski Tuai Kontroversi
Indonesia
Pemekaran Daerah Otonomi Papua Dinilai Perlu Dilakukan meski Tuai Kontroversi

Pro dan kontra terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua terus bergulir di masyarakat.

Jelang Puncak Ibadah Haji, Jemaah Asal Indonesia Diberi Imbauan Khusus
Indonesia
Jelang Puncak Ibadah Haji, Jemaah Asal Indonesia Diberi Imbauan Khusus

Plh Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag), Wawan Djunaedi, meminta jemaah memperhatikan jadwal pergerakan ke Arafah.

Bagikan Modal Rp 1,2 Juta di Kalimantan Barat, Jokowi Minta Tak untuk Beli Handphone
Indonesia
Bagikan Modal Rp 1,2 Juta di Kalimantan Barat, Jokowi Minta Tak untuk Beli Handphone

Jokowi menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bengkayang.

Dugaan Permainan WTP BPK dan Proyek Tidak Sesuai Kontrak di Kabupaten Bogor
Indonesia
Dugaan Permainan WTP BPK dan Proyek Tidak Sesuai Kontrak di Kabupaten Bogor

Bupati Bogor, Ade Yasin, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.

Tak Ada Pilkada di IKN Nusantara
Indonesia
Tak Ada Pilkada di IKN Nusantara

Dalam draf RUU IKN yang diperoleh MerahPutih.com, Selasa (18/1), pada Pasal 5 ayat 3 dan ayat 4, IKN Nusantara disebutkan tidak dipimpin oleh kepala daerah yang lazimnya dipilih melalui Pilkada.

Jokowi Dipastikan Tidak Hadir di Acara Pembukaan Tahapan Pemilu 2024
Indonesia
Jokowi Dipastikan Tidak Hadir di Acara Pembukaan Tahapan Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak bisa menghadiri acara Pembukaan Tahapan Pemilu Serentak 2024. Acara tersebut akan digelar di Kantor KPU, Jakarta, hari ini (14/6), pada pukul 19.00 WIB.