Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Ego sektoral dan tumpang tindih regulasi di berbagai instansi pemerintahan jadi penghambat penanganan pandemik COVID-19. Padahal, pandemik COVID-19, dapat dimanfaatkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku birokratis yang menghambat berbagai kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Masih banyaknya regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih itu terasa ketika ada pandemik, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan eksekusi (kebijakan). Dan juga masih nampak adanya ego sektoral," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ia menegaskan, pandemik COVID-29, telah memberikan pelajaran tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi kita.

Baca Juga:

Tahapan Pengadaan dan Produksi Vaksin COVID-19 di Bio Farma

Hambatan regulasi dan ego sektoral, ditegaskan Wapres, membuat berbagai kebijakan Pemerintah Pusat menjadi sulit diaplikasikan di kalangan masyarakat. Prosedur birokrasi yang masih rumit membuat eksekusi kebijakan lambat diterapkan.

"Jadi banyak keterlambatan-keterlambatan. Sehingga, perlu ada upaya-upaya untuk menghilangkan itu," tutur-nya menjelaskan.

Kondisi wisma atlet
Ilustrasi kondisi wisma atlet. (Foto: Antara)

Wapres menyoroti persoalan data yang harus dibenahi bersama di birokrasi. Sampai saat ini, pengelolaan data di instansi pemerintahan belum optimal.

"Data kita masih sangat lemah, data kita masih banyak kabut. Data kita ada, tapi masih berkabut, belum begitu jelas, jadi juga harus kita bisa menghilangkan kekabutan pada data-data ini," ujarnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Orang Gangguan Jiwa Tak Ada Terkena COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Karyawan Positif Corona, Seluruh Pengunjung Supermarket di Sleman Wajib Rapid Test 
Indonesia
Karyawan Positif Corona, Seluruh Pengunjung Supermarket di Sleman Wajib Rapid Test 

Rapid test kembali dilakukan kepada 94 orang karyawan dengan hasil 22 di antaranya reaktif.

Pedoman Jaksa Agung Timbulkan Kecurigaan Publik
Indonesia
Pedoman Jaksa Agung Timbulkan Kecurigaan Publik

Pedoman agar pemeriksaan jaksa atas seizin Jaksa Agung dapat menimbulkan kecurigaan dan sinisme publik.

Warga Korsel Sambut Kelahiran Pertama Bayi Panda
Dunia
Warga Korsel Sambut Kelahiran Pertama Bayi Panda

Warga Korea Selatan menyambut kelahiran pertama panda, hewan nasional Tiongkok, yang kemudian diberi nama Fu Bao berarti "harta karun".

Warga Bogor Sudah Dapat 'Lampu Hijau' Gelar Resepsi Pernikahan
Indonesia
Warga Bogor Sudah Dapat 'Lampu Hijau' Gelar Resepsi Pernikahan

Pelonggaran itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 42 Tahun 2020

Kemendag Dorong Kelas Menengah Kembali Belanja
Indonesia
Kemendag Dorong Kelas Menengah Kembali Belanja

Bisnis ritel diminta untuk bisa beradaptasi dengan pola perubahan transaksi dan mulai masuk ke ekosistem bisnis digital dengan memadukan penjualan luring dengan daring.

Polisi Tangani Puluhan Perkara Pilkada, 11 Kasus Sudah SP3
Indonesia
Polisi Tangani Puluhan Perkara Pilkada, 11 Kasus Sudah SP3

Jumlah perkara diteruskan ke Polri 54 perkara

GP Ansor bakal Awasi Minimarket Agar Warga tak Borong Sembako
Indonesia
GP Ansor bakal Awasi Minimarket Agar Warga tak Borong Sembako

“GP Ansor meminta pemerintah membatasi pembelian masker dan sembako serta menindak tegas pedagang yang menimbun masker dan menaikkan harganya di luar batas kewajaran,” ujarnya.

Ribuan Petugas Medis Australia Diuji Vaksin TBC untuk Virus Corona
Dunia
Ribuan Petugas Medis Australia Diuji Vaksin TBC untuk Virus Corona

Vaksin membantu tubuh melawan virus dan penyakit dengan membangun kekebalan seseorang, tetapi tidak menyembuhkan penyakit.

Pasien COVID-19 Gejala Ringan Bakal Digiring ke Wisma Atlet
Indonesia
Pasien COVID-19 Gejala Ringan Bakal Digiring ke Wisma Atlet

Kementerian Kesehatan memastikan ada penambahan jumlah ruangan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

 Rilis Survei Kepatuhan Beribadah di Bulan Ramadan, Komnas HAM Bantah Sudutkan Umat Islam
Indonesia
Rilis Survei Kepatuhan Beribadah di Bulan Ramadan, Komnas HAM Bantah Sudutkan Umat Islam

"Oleh karenanya jika ada persepsi bahwa survei ini bernuansa phobia terhadap masyarakat/ kelompok tertentu, adalah sangat tidak berdasar," kata Anam