Penambahan Posisi Menteri dan Wamen di Kabinet Prabowo Dinilai untuk Kepentingan Politik

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 18 Oktober 2024
Penambahan Posisi Menteri dan Wamen di Kabinet Prabowo Dinilai untuk Kepentingan Politik

Prabowo dan Calon Menteri/ (IG Yusril Ihza Mahendra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri di kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menuai kritikan.

Pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, khawatir banyaknya jumlah menteri ini lebih didorong oleh kepentingan politik ketimbang kepentingan rakyat.

“Penambahan posisi wakil menteri, misalnya, sering kali dikritik sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, ketimbang kebutuhan nyata untuk mempercepat implementasi kebijakan,” jelas Achmad dalam keteranganya di Jakarta, Jumat (18/10).

Selain itu, penambahan jumlah menteri dan wakil menteri dapat menambah tumpang tindih dalam pengambilan keputusan dan birokrasi.

Baca juga:

Kritik Kabinet ‘Jumbo’ Prabowo Subianto, Pengamat Anggap Pemborosan Anggaran

Alih-alih mempercepat proses pemerintahan, struktur kabinet yang terlalu gemuk justru bisa memperlambat proses pengambilan kebijakan.

“Karena semakin banyak aktor yang harus dilibatkan dalam diskusi dan persetujuan,” tutur Achmad.

Achmad memberikan contoh, jika dibandingkan dengan negara-negara maju, banyak di antaranya justru memiliki struktur kabinet yang ramping dan efisien.

Misalnya, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Belanda, cenderung memiliki jumlah menteri yang lebih sedikit, namun tetap mampu menjalankan pemerintahan dengan efektif.

Baca juga:

Rekam Jejak Calon Menteri dan Wamen Prabowo Bisa Dinilai Publik

“Hal ini menunjukkan bahwa jumlah menteri yang banyak tidak selalu berkorelasi dengan kualitas kebijakan yang dihasilkan,” sebut Achmad.

Pada konteks Indonesia, reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan sebenarnya bertujuan untuk merampingkan struktur pemerintahan agar lebih efisien.

“Namun, penambahan menteri dan wakil menteri justru berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi tersebut,” ungkap pengajar dari UPN Veteran Jakarta ini.

Achmad mengingatkan, efisiensi birokrasi bukan hanya soal jumlah, tetapi juga terkait dengan pengelolaan yang baik dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

Baca juga:

Rekayasa Lalu Lintas saat Pelantikan Prabowo-Gibran Minggu Besok

“Pemerintah seharusnya fokus pada bagaimana memperbaiki kinerja kementerian yang ada, daripada menambah jumlah kementerian tanpa alasan yang jelas,” tutur Achmad.

Di tengah tantangan global dan domestik yang semakin berat, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penggunaan anggaran yang tepat dan produktif.

“Ini untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, ketimbang menambah beban APBN dengan struktur kabinet yang lebih besar,” tutup Achmad.

Sekadar informasi, dari 34 menteri dan 17 wakil menteri pada era Presiden Joko Widodo, kabinet baru Prabowo dikabarkan akan memiliki 49 menteri dan 59 wakil menteri.

Belum lagi, ditambah adanya Lembaga dan Badan baru yang dibentuk untuk mengakomodir pemerintahan Prabowo. (knu)

#Prabowo Subianto #Pelantikan Presiden #Calon Menteri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Seluruh partai koalisi sepakat mendukung calon wakil presiden yang diusung Gerindra. Bocoran nama pengganti Wapres Gribran.
Wisnu Cipto - Minggu, 15 November 2026
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Indonesia
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Indonesia
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti wakil presiden sepulang dari Manila dan Shenzhen usai Gibran Rakabuming berhenti. Simak pernyataan dan aturan UUD 1945.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 November 2026
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Indonesia
Parpol Koalisi Punya Waktu Sepekan Pastikan Wapres untuk Prabowo
Presiden Prabowo akan mendiskusikan kandidat wakil presiden (wapres) baru bersama parpol koalisi selama satu pekan ke depan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
Parpol Koalisi Punya Waktu Sepekan Pastikan Wapres untuk Prabowo
Indonesia
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
MPR mulai menyiapkan proses pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka. Prabowo berwenang mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sesuai UUD 1945.
Soffi Amira - Jumat, 13 November 2026
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Kepala Bakom Pastikan Pemerintahan Prabowo Tetap Stabil
Pemerintah memastikan roda pemerintahan Prabowo tetap berjalan normal, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden.
Soffi Amira - Kamis, 12 November 2026
Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Kepala Bakom Pastikan Pemerintahan Prabowo Tetap Stabil
Indonesia
Terima Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres, Prabowo: Saya Dukung Keputusan Beliau
Presiden RI, Prabowo Subianto, menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Soffi Amira - Kamis, 12 November 2026
Terima Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres, Prabowo: Saya Dukung Keputusan Beliau
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah tidak gentar menghadapi koruptor, maling, dan mafia yang dinilai berupaya merusak negara.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Bagikan